INDUSTRY.co.id - Jakarta – Pemerintah telah mencanangkan target penurunan emisi Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Sektor kehutanan, energi, dan industri menjadi kunci dalam mencapai target pemerintah tersebut.

Bahkan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mencanangkan target penurunan emisi menuju NZE pada tahun 2050, artinya 10 tahun lebih ambisius dibandingkan target nasional. 

Target tersebut kemudian diturunkan melalui peta jalan strategi dekarbonisasi sektor industri dengan 9 sektor prioritas utama yaitu, industri semen, industri pulp & kertas, industri besi & baja, industri pupuk, industri petrokimia, industri tekstil, industri otomotif, industri keramik & kaca, serta industri makanan & minuman.

Seperti diketahui, secara global, sektor industri menyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 34% dari total emisi energi terkait CO2. Sementara, jika dilihat secara nasional, kontribusi emisi GRK sektor industri sebesar 25% pada tahun 2022.

Program Manager Dekarbonisasi Industri Institute for Essential Service Reform (IESR), Juniko Nur Pratama mengatakan, untuk mengejar target Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 setidaknya diperlukan investasi mencapai USD 285 miliar.

“Indonesia membutuhkan setidaknya USD 285 miliar investasi yang selaras dengan target iklim untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) tahun 2030,” kata Juniko di Jakarta, Selasa (22/7).

Menurutnya, investasi tersebut berpotensi membuka lapangan pekerjaan untuk 1,7 juta orang hingga tahun 2045, serta memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar Rp638 triliun di tahun 2030.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan, ada lima pilar dalam mewujudkan karbon bersih (net zero emissions/NZE) di sektor perindustrian, yakni dekarbonisasi ketenagalistrikan, subtitusi bahan bakar ramah lingkungan, peningkatan efisiensi energi, efisiensi sumber daya, serta teknologi ramah lingkungan dan penangkapan karbon (CCUS). 

Berdasarkan PP 33/3023, industri diharapkan dapat menghemat 5,28 MTOE pada tahun 2030. Namun perkembangannya, hingga tahun 2030 hanya 217 dari 450 industri yang telah melaporkan upaya menejemen energinya.

“Dari hasil analisis IESR, beberapa industri di Indonesia telah memiliki intensitas energi yang cukup baik disbanding dengan rerata global. Namun begitu, dalam mencapai emisi nol bersih upaya lebih ambisius dibutuhkan,” jelasnya.

Sementara itu, menurut IEA, efisiensi energi dan intensitas energi harus meningkat dua kali lipat dalam dekade ini, dari 2% di tahun 2022 menjadi lebih dari 4% setiap tahunnya hingga 2030. “Target ini lebih tinggi dari skenario NZE pemerintah (1,8% per tahun),” ungkap Juniko.

Dikesempatan yang sama, Executive Director The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), Harry Warganegara mengatakan, di sektor industri besi dan baja, penerapan industri hijau masih menjadi pilihan bagi setiap perusahaan. 

“Penerapan industri hijau di sektor industri besi dan baja masih sekedar tahap himbauan atau pilihan, bukan tuntutan paksaan atau keseharusan,” jelas Harry.

Menurutnya, masih sedikit perusahaan besi dan baja yang tergabung dalam IISIA yang telah menerapkan industri hijau. Meski demikian, ketertarikan industri besi dan baja untuk menerapkan industri hijau masih cukup tinggi. 

“Kalau dari anggota IISIA memang masih sedikit (yang menerapkan industri hijau), karena butuh investasi yang sangat tinggi, dan insentif yang menggiurkan untuk industri. Akan tetapi, minat industri untuk menerapkan industri hijau msih tinggi,” paparnya.

Dia menyebut bahwa serapan produk dengan label industri hijau masih sangat tinggi di pasara Eropa. “Pasar Eropa memang potensial untuk produk berlabel industri hijau, sementara untuk pasar domestik masih sangat minim,” tutup Harry.