INDUSTRY.co.id - Jakarta- Kementerian Pertanian memperkirakan produksi benih kelapa sawit nasional pada tahun ini sebanyak 118,8 juta butir yang dipersiapkan untuk program peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit seluas 633.000 hektare.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, di Jakarta, Jumat (11/8/2017) menyatakan, tahun ini Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menargetkan peremajaan kelapa sawit 20.780 ha, sedangkan permintaan yang masuk ke Ditjebun 34.321 ha.

"Mulai sekarang harus dipersiapkan kebutuhan benih untuk tahun depan," katanya di Jakarta kepada awak media.

Menurut dia, dari 4,7 juta ha kebun kelapa sawit rakyat saat ini ada 2,4 juta ha wajib direplanting, bila target BPDPKS hanya 20.000 ha/tahun maka akan lama sekali selesainya.

"Karena itu saya minta ke depan dana BPDPKS tahun depan ditargetkan 100.000 - 300.000 ha sehingga cepat selesai," ucapnya.

Saat ini alokasi dana untuk BPDPKS masih kecil dan dikesankan seolah-olah tidak mampu dicapai. BPDPKS masih fokus pada biodiesel. Saat ini harga CPO cenderung membaik sehingga alokasi untuk replanting diharapkan semakin meningkat.

Tahun depan diharapkan alokasi dana replanting mencapai 50 persen dari alokasi dana yang dipungut BPDPKS.

Dirjen menyatakan, perkembangan perbenihan kelapa sawit di Indonesia saat ini luar biasa dengan hadirnya 15 industri perbenihan kelapa sawit berkapasitas 270 juta butir/tahun, belum lagi ada beberapa perusahaan swasta yang memproduksi sendiri yang dari sisi aturan tidak boleh diperdagangkan.

Kerja sama yang baik antara penangkar benih dan industri benih sawit yang selama ini sudah berjalan baik, lanjutnya, diharapkan dapat diteruskan dalam rangka peremajaan kelapa sawit rakyat yang mendapat dana dari BPDPK.

Sementara itu maraknya penggunaan benih ilegal yang membuat seolah-olah terjadi ketidakadilan pada industri kelapa sawit karena TBS dari kebun rakyat dihargai rendah, Bambang meminta perusahaan juga harus menghitung untuk ruginya sehingga tidak bisa menyamakan harga TBS yang berasal dari bibit yang legal dan ilegal.

"Kedepan kita sudah tetapkan jangan ada pengembangan kebun kelapa sawit baru kalau tidak ada benih yang bermutu," ujarnya.

Bambang membantah maraknya penggunaan benih ilegal pada masa lalu karena unsur kesengajaan oleh pemerintah.

"Pengembangan kebun kelapa sawit diawali dengan program PIR. Setelah swasta terlibat maka pengembangan sangat cepat. Melihat petani plasma kesejahteraanya meningkat, maka masyarakat sekitar perkebunan yang tidak ikut menjadi plasma ikut-ikutan menanam sawit. Mereka menggunakan bibit dari kebun tetangga dan membeli dari sumber yang tidak jelas," tuturnya.

Masyarakat menanam kelapa sawit di mana-mana tanpa sepengetahuan bupati, gubernur dan aparat Ditjenbun.

Menurut dia, dari 2,4 juta ha kebun kelapa sawit rakyat saat ini ada 300.000 ha yang mendesak direplanting karena sudah tua, karena itu program peremajaan menyasar kebun rakyat yang menggunakan benih tidak jelas baik pada fase TBM maupun TM sepanjang petaninya mau.

Bambang juga minta supaya produsen dan penangkar benih mempersiapkan diri untuk program replanting tahun depan. Selain itu, BPDPKS diminta segera mengeluarkan target peremajaan tahun depan sehingga kebutuhan benihnya bisa dipersiakan.

"Benih kelapa sawit berbeda dengan benih padi dan jagung. Pemenuhan kebutuhan tidak bisa dilakukan mendadak. Perlu waktu satu tahun untuk mempersiapkan benih, persiapkan sekarang untuk ditanam tahun depan," katanya.

Target tahun ini sebesar 20.780 terlalu kecil dan yakin bisa diselesaikan. Penanaman akan dimulai pada saat musim hujan bulan September dan Oktober. "Kita akan realisasikan secepatnya," katanya pada peluncuran buku "I am Proud to be an Palm Oil Breeder" karya Razak Purba.