Iperindo Minta Keberpihakan Pemerintah Benahi Infrastruktur Galangan Kapal Hingga Harga Gas Murah

Oleh : Ridwan | Selasa, 11 Maret 2025 - 23:58 WIB · 3 menit baca Baca versi lengkap →

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Pengusaha galangan kapal yang tergabung dalam Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) meminta support atau keberpihakan pemerintah untuk kelangsungan industri perkapalan nasional guna mencapai tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ketua Umum Iperindo, Anita Puji Utami mengatakan, industri perkapalan dalam negeri sangat membutuhkan dukungan dan keberpihakan dari pemerintah khususnya kebijakan-kebijakan baik fiskal maupun nonfiskal yang dapat memacu industri perkapalan semakin baik dan mandiri.

“Salah satu contonhya yaitu insentif pembebasan PPN. Kami inginnya equal, kalau industri pelayaran dibebaskan PPN-nya, seharusnya kami sebagai industri supporting industri pelayaran mendapatkan insentif pembebasan PPN yang sama. Tapi nyatanya kami tidak mendapatkan insentif tersebut,” kata Anita di Jakarta (11/3).

Selain itu, Iperindo juga meminta kebijakan atau regulasi yang terkait dengan Bea Masuk barang-barang impor dipermudah. “Ya memang harus diakui bahan baku industri perkapalan ada sebagian yang masih impor. Oleh karena itu, kami meminta regulasi yang terkait Bea Masuk agar dipermudah, dan harus ada pembebasan yang maksimal terhadap Bea Masuk,” terangnya.

Iperindo juga berharap pemerintah memperhatikan persoalan terkait infrastruktur dari dan menuju galangan kapal. Dikatakan Anita, masih banyak infrastruktur baik dari atau yang menuju galangan kapal di wilayah pesisir belum memadai.

“Oleh karena itu, kami berharap juga turut memperhatikan permasalah terkait infrastruktur yang memang masih belum memadai. Harusnya pemerintah daerah atau provinsi bisa memback-up permasalahan ini, kami kan sudah bayar pajak dan dikenakan PNBP juga. Infrastruktur ini penting, seharusnya pemerintah memperhatikan ini,” tegas Anita.

Disisi lain, Iperindo juga menyatakan kesiapannya membangun kapal-kapal yang memang sudah bisa dibangun di dalam negeri. “Kami juga sangat mengapresiasi BUMN dan swasta yang telah turut membangun kapal di dalam negeri. Kolaborasi menjadi sangat penting untuk memacu kinerja industri perkapalan nasional,” tukasnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua Dewan Penasehat Iperindo, Bambang Soekartono berharap industri perkapalan nasional dapat menikmati insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar USD 7 per MMBTU.

Menurutnya, sudah saatnya industri perkapalan yang masuk ke dalam sektor industri maritim menikmati insentif harga gas murah dari pemerintah. Pasalnya, lanjut Bambang, industri maritim merupakan sektor strategis yang mampu melayani sertifikasi bagi kapal-kapal atau transportasi laut. 

“Kami sangat mengharapkan insentif tersebut, bahkan insentif harga gas bumi khusus di bawah HGBT, sehingga industri perkapalan Indonesia bisa berkembang dan semakin berkualitas,” terang Bambang.

Tak hanya itu, Iperindo juga berharap pemeritah memberikan insentif listrik khusus untuk industri perkapalan dalam negeri. Menurutnya, kebutuhan sektor kelistrikan di industri perkapalan sangat tinggi.

“Oleh karena itu, jika sektor kelistrikan ini bisa direduksi maka saya optimis industri perkapalan nasional akan semakin berkualitas dan berdaya saing,” tutupnya.

Ridwan

Redaksi

Ridwan Permana merupakan lulusan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta yang saat ini berkiprah sebagai jurnalis ekonomi sektor riil. Ia memfokuskan diri pada peliputan isu-isu industri manufaktur dan properti, dua sektor yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan gaya penulisan yang padat, ringkas, dan mudah dipahami, Ridwan dikenal mampu menyajikan informasi ekonomi dan industri yang kompleks menjadi lebih sederhana bagi pembaca. Dedikasinya dalam dunia jurnalistik ekonomi menjadikan Ridwan konsisten menghadirkan informasi yang relevan, faktual, dan bernilai bagi pelaku usaha, pemangku kepentingan, maupun masyarakat luas.

Lihat semua artikel →