INDUSTRY.co.id - Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk mempercepat akselerasi dekarbonisasi industri dan bergerak ke arah ekonomi yang lebih hijau. Pasalnya, transformasi menuju industri hijau bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan.

Sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi, sektor industri memiliki peran strategis dalam mendukung komitmen pemerintah untuk mencapai Nett Zero Emission pada tahun 2060.

Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin, Apit Pria Nugraha mengatakan, Kemenperin berkomitmen mendukung penuh industri yang ingin beralih ke energi hijau, salah satunya dengan memberikan pinjaman melalui kebijakan green loan.

Menurutnya, saat ini banyak industri yanag ingin beralih ke energi hijau, namun terkendala di sektor pembiayaan. 

"Kami sedang membangun namanya ekosistem industri hijau. Sebetulnya ini adalah, esensinya adalah kita ingin memobilisasi. Kami banyak yang menawarkan green funding. Green loan, pinjaman loh. Tapi cost of fund-nya itu jauh di bawah conventional rate," kata Apit dalam acara Carbon Neutrality (CN) Mobility Event yang digelar oleh Toyota Indonesia di Gambir Expo, Kamis (13/2).

Dijelaskan Apit, pinjaman yang diberikan ke pelaku usaha bukan berasal dari APBN, melainkan dari lembaga keuangan internasional seperti World Bank hingga International Monetary Fund (IMF). Menurutnya, saat ini sudah ada banyak pengajuan dana untuk membiayai peralihan energi.

"Kita sedang menyiapkan mekanismenya. Duitnya mah ada nih yang nawarin. Berbagai lembaga donor, multilateral development bank, seperti World Bank, ADB segala macem itu banyak yang menawarkan. Menyediakan fasilitas pembiayaan hijau. Masalahnya mereka itu tidak serta-merta bisa digunakan oleh sektor industri," terangnya.

Apit menyebut bahwa setidaknya saat ini sudah ada penawaran pendanaan sebesar US$290 juta dari kerjasama World Bank dan ADB. Dana ini bisa dieksekusi dan ditindak lanjuti apabila sudah ada aturan dari pemerintah yang saat ini tengah disusun.

"Kemarin itu dari World Bank, dan bekerja sama dengan ADB, kami ditawarkan minimal US$290 juta. Dan ini juga kami diskusi juga dengan kementerian keuangan, karena endorsementnya harus dari BKF. Kami jelaskan rencana kami akan seperti apa, mereka setuju," terangnya.

Saat ini, pihaknya tengah menyusun kriteria yang memungkinkan untuk mendapatkan pembiayaan. Sebab, ia tak ingin pinjaman yang disalurkan malah digunakan untuk tujuan yang berbeda dari yang diharapkan pemerintah.

"Inilah yang sedang kami susun, membangun mekanismenya, bisnis modelnya, supaya uang itu bisa digunakan untuk membiayai dekarbonisasi sektor industri,” tutur Apit.