INDUSTRY.co.id - Jakarta - Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) meradang. Hal ini dikarenakan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terkait pembatasan pemakaian gas dengan sistem kuota harian.

Berdasarkan surat edaran PGN yang diterima asaki tertulis; Menindaklanjuti surat PGN Nomor 156800.S/PP.03/RD1TGR/2024 Tanggal 3 April 2024 Perihal Pemberlakuan Kuota Pemakaian Gas Bulan April dan Mei 2024 sehubungan dengan terjadi kondisi unbalance penyaluran gas akibat adanya natural decline pada sumber pasokan, sebagai upaya pengamanan penyaluran gas ke lokasi sodara maka diperlukan kerja sama oleh para pelanggan dalam penyesuaian pemakaian gas sesuai dengan ketentuan nilai pemakaian minimum kuota kontrak harian dan pemakaian maksimum kuota kontrak harian yang telah ditetapkan oleh PGN sehingga penyaluran gas kepada seluruh pelanggan dapat dilakukan secara optimal. Dalam hal pelanggan tidak dapat memenuhi terkait ketentuan tersebut maka PGN akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Memberikan peringatan tertulis kepada pelanggan agar pelanggan menggunakan gas tidak melebihi dari kuota pemakaian gas karena akan berpotensi mengganggu penyaluran gas kepada sebagian atau seluruh pelanggan.
2. Mengendalikan pemakaian gas pelanggan dengan melakukan penghentian aliran gas pelanggan dengan dan/atau tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu; dan 
3. Melakukan penghentian aliran gas selama periode tertentu sampai dengan pelanggan menyampaikan komitmen untuk menggunakan gas sesuai kuota pemakaian gas yang telah ditetapkan oleh PGN

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto mengatakan, kebijakan 'blunder' tersebut membuat industri kesulitan untuk mengatur rencana produksi, bahkan terpaksa harus mulai mengurangi beberapa lini produksi.

"Saat ini industri sudah jatuh tertimpa tangga. Kebijakan blunder yang bisa mematikan industri nasional," kata Edy kepada INDUSTRY.co.id di Jakarta, Rabu (1/5).

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa kelancaran produksi industri keramik nasional yang terganggu akibat gangguan supply gas dari PGN, khususnya area Jawa bagian Barat semenjak tahun 2024 ini semakin menakutkan dan sudah dalam tahap mengancam kelangsungan hidup industri keramik pasca beberapa kebijakan PGN yang bersifat sangat merugikan.

"Mulai bulan Februari tahun 2024 ini, PGN memberlakukan kuota pemakaian gas alias AGIT (Alokasi Gas Industri Tertentu) dengan kisaran 60-70% dengan alasan terjadi gangguan supply di hulu dan sebagaj konsekuensi untuk mempertahankan utilisasi produksi serta komitmen penjualan industri keramik kepada pelanggan baik domestik maupun ekspor dengan sangat terpaksa harus membayar mahak harga gas sebesar USD 15/MMBTU. Akibatnya daya saing industri sangat terganggu dan kita kalah bersaing di pasar regional maupun internasional," papar Edy.

Dikatakan Edy, Asaki telah melaporkan kedua kebijakan yang merugikan tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk dapat segera dicarikan solusinya.

Akan tetapi yang sangat disayangkan, PGN justru kembali mengeluarkan kebijakan baru berupa ancaman pemutusan atau pemberhantian supply gas sementara kepada industri jika terbukti menggunakan gas diatas ketentuan AGIT dan kuota harian.

"Kebijakan tersebut sangat disayangkan, karena telah mengancam kelangsungan hidup industri dan sangat tidak 'fair', yang mana seharusnya tanggungjawab PGN adalah memenuhi kebutuhan gas pelanggan sesuai isi Kepmen ESDM Nomor 91.K. Tahun 2023 yang merupakan kelanjutan dari Perpres Nomor 121 Tahun 2020," jelas Edy.

Oleh karena itu, Asaki memohon perhatian serius dari Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM untuk memberikan solusi terhadap gangguan gas untuk industri, terlebih pasca kebijakan HGBT di tahun 2020, industri keramik nasional telah memasuki zona ekspansif dan berhasil menarik investor asing, para pemain sanitaryware jelas dunia yang juga telah selesai merampungkan investasinya di Tanah Air.

"Iklim investasi di Indonesia menjadi terganggu akibat kebijakan PGN tersebut, dan Asaki telah menerima keluhan dan kekecewaan dari salah satu produsen sanitaryware terbesar di dunia yang telah membangun fasilitas produksi di Indonesia. Bahkan, mereka mengancam akan mengalihkan investasi barunya ke India dan Vietnam," tutup Edy.