INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menko bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan bahwa belanja setiap kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah harus efisien dan berkualitas.

"Tadi pagi saya di-brief Pak Ateh (Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh) bahwa kita tuh jangan hanya bisa menghabiskan anggaran tetapi juga harus berkualitas dan juga efisien. Saya ulangi berkualitas dan efisien, sebab itu juga permintaan dari Presiden kita Joko Widodo," katanya dalam acara Business Matching 2024 di Denpasar, Bali, Kamis (7/3).

Selain itu, Menko Luhut juga menyebut bahwa kehadiran e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat mengikis angka kasus korupsi di Tanah Air. 

"E-katalog ini sudah jelas-jelas mengurangi korupsi di dalam negeri, karena diawasai secara digital," terangnya.

Menurutnya, dengan pembelian barang dan jasa melalui aplikasi, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) korupsi pun berkurang, lantaran oknum pejabat pemerintahan tidak lagi dapat bermain-main.

"Sekarang bisa kita lihat dalam beberapa bulan terakhir tidak ada yang OTT, seingat saya di pemerintah daerah, kecuali jabatan karena untuk korupsi itu berkurang," papar Luhut.

Gelaran Business Matching program Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat nilai komitmen pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah sebesar Rp1.428,25 triliun. 

Angka ini berasal dari komitmen dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebesar Rp585,69 triliun serta komitmen dari BUMN sebesar Rp842,56 Triliun. 

“Angka tersebut jumlahnya lebih tinggi dibandingkan pada periode sebelumnya yang hanya mencapai angka komitmen sebesar Rp1.157,47 triliun,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. 

Selain itu, telah tercapai realisasi penyerapan produk dalam negeri sebesar Rp213,68 triliun yang berasal dari realisasi K/L/PD sebesar Rp146,94 triliun dan BUMN sebesar Rp66,74 triliun. Angka ini jumlahnya lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai angka realisasi sebesar Rp181 Triliun. 

“Kami optimistis, jumlah ini masih akan terus bertambah dan diharapkan dapat mencapai Rp250 triliun di akhir triwulan I-2024,” ungkap Agus.

Selanjutnya, per 7 Maret 2023, sudah terdapat 2.558 satuan kerja di K/L/PD yang telah melakukan penginputan detailing data kebutuhan produk dalam negeri dengan total nilai komitmen sebesar Rp134,03 triliun yang perlu segera dipenuhi oleh produsen dalam negeri. 

“Selama tiga hari pelaksanaan business matching, nilai komitmen tersebut meningkat sebesar Rp53 triliun, setelah sebelumnya proses detailing juga dilakukan sejak awal Januari 2024,” sebutnya. 

Dari data tersebut, konstruksi bangunan sipil jalan dan gedung perkantoran menjadi pengadaan yang paling banyak dibutuhkan oleh K/L/PD. Selain itu, juga terdapat senjata dan amunisi, bahan bakar, mesin keperluan khusus, serta bahan farmasi dalam negeri.

Namun, menurut Menperin, masih terdapat potensi sebesar Rp1.294,21 triliun dalam pengadaan K/L/PD dan BUMN yang harus dikejar detailing data kebutuhan produk dalam negerinya.

“Diharapkan K/L/PD/BUMN segera menyampaikan kebutuhan barang dalam negerinya, sehingga asosiasi dan perusahaan industri dapat segera melakukan persiapan untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” imbuhnya.