INDUSTRY.co.id - Jakarta - Polemik satu harga minyak goreng belakangan menjadi sumber konflik Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dengan pemerintah. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo sebagai presiden yang pro rakyat harus bertindak cepat menyelesaikan persoalan ini.

"Pemerintahan Jokowi harus sebagai pemerintahan yang pro rakyat harus bertindak cepat. Keguncangan masalah pangan di Indonesia dapat menjadi kendala besar dalam pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada awal tahun 2024 ini," kata aktivis 98 Barita Ricky Richy, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (16/11/2023).

"Butuh perhatian khusus dan penanganan cepat dari Pemerintah agar tidak ada pihak-pihak yang memperkeruh masalah," lanjutnya.

Presiden Jokowi, kata Ricky, juga harus bertindak tegas dalam polemik satu harga minyak goreng. Menurutnya, hutang Pemerintah yang tidak terbayar sekitar 344 Miliar Rupiah ini dapat menjadi kendala besar Pemerintah dalam menghadapi tantangan kelangkaan bahan pangan tahun 2024. 

"Perilaku pemerintah ini sangat berbahaya sekali, karena dari kasus Aprindo dan BPDPKS ini akan menganggu stabilitas ekonomi dan politik Indonesia dalam beberapa bulan kedepan. Jika tidak ditangani segera bisa merembet kemana-mana," kata Ricky.

Menurut Ricky, Presiden Jokowi perlu mengevaluasi kinerja pembantunya di Kabinet Indonesia Maju karena tidak bisa menyelesaikan masalah satu harga minyak goreng. 

“Jangan sampai di ujung pemerintahan Presiden Jokowi ini meninggalkan kesan buruk bagi rakyat Indonesia," lanjut Ricky.

Ricky mengingatkan, bahwa dunia sekarang sedang menghadapi kelangkaan pangan, persoalan pangan dapat memicu gejolak social dan revolusi pemerintahan.  

"Terjadinya peristiwa 98 salah satu penyebabnya adalah langka dan mahalnya bahan pangan, jangan sampai hal itu terjadi karena cost politiknya mahal bagi republic ini," tegas Barita Ricky.

Oleh karena itu, Ricky meminta Presiden Jokowi bertindak tegas terhadap jajarannya yang sering bermain-main terhadap persoalan bahan pokok. Sehingga, masalah ini segera berakhir. "Rakyat Indonesia mau kehidupan damai dan tentram dalam menghadapi pesta demokrasi 2024," tutup Ricky.