INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah Indonesia meminta dukungan dari Pemerintah Swiss untuk melakukan diplomasi dengan Pemerintah Norwegia terkait Resolusi Parlemen Norwegia pada 14 Juni 2017 yang memutuskan untuk melarang penggunaan biofuel berbahan baku CPO dalam pengadaan pemerintah (public procurement).

Hal tersebut disampaikan Menteri perindustrian, Airlangga Hartarto saat bertemu dengan tim delegasi Swiss yang dipimpin oleh Menteri Ekonomi, Pendidikan dan Riset Swiss, Johann N. Schneider-Ammann di kantor Kemenperin, Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Sebelumnya, Resolusi Parlemen Norwegia yang diadopsi pada awal Juni menginstruksikan pemerintah untuk membuat peraturan tentang pengadaan publik yang mengenakan persyaratan bahwa biofuel berbasis kelapa sawit atau produk sampingan dari minyak kelapa sawit tidak boleh digunakan.

"Kami meminta dukungan dari pemerintah Swiss untuk dapat berdiplomasi dengan pemerintah Norwegia terkait larangan penggunaan biofuel berbahan baku CPO," ungkap Airlangga.

Penolakan anggota parlemen Norwegia ini sangat disayangkan pasca kedatangan perwakilan Parlemen Uni Eropa ke Indonesia pada Mei kemarin. Kunjungan ini dilakukan untuk mengetahui praktik pengelolaan sawit yang berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, mereka juga berdialog dengan pemangku kepentingan industri sawit di Indonesia.

Terkait perundingan bilateral Indonesia–EFTA (European Free Trade Association), Menperin berharap Swiss dapat mendukung EFTA untuk menyetujui request Indonesia terkait kelapa sawit.

"Kami meminta pemerintah Swiss untuk mendukung EFTA dalam memberikan eliminasi tarif kepada produk sawit dan turunannya tanpa syarat, dan juga dapat mengecualikan Indonesia dari pemberlakuan Price Compensation Measures," kata Airlangga.

Menperin berharap pembicaraan ini bisa segera disepakati, karena masih terdapat berbagai perbedaan posisi.

Terkait investasi, Menperin menjelaskan, keduanya membuka peluang kerja sama diberbagai bidang, seperti farmasi, industri berteknologi tinggi, serta makanan dan minuman.