INDUSTRY.co.id - Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menyatakan, persoalan kesehatan jiwa harus menjadi perhatian serius semua pihak menyusul adanya kejahatan yang diduga akibat gangguan kesehatan jiwa pelakunya.

"Persoalan kesehatan jiwa masih menjadi persoalan serius di Indonesia," kata Okky dalam pernyataan yang disiarkan di Jakarta, Jumat.

Kasus penyerangan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (13/12) lalu terhadap tujuh siswa SD menjadi contoh betapa persoalan kesehatan jiwa menjadi masalah serius jika tidak ditangani dengan baik.

"Saya juga menyoroti persoalan depresi juga menjadi hal yang serius terjadi di Kota Jakarta," katanya.

Anggota Fraksi PPP yang juga Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP ini menilai, persoalan kesehatan jiwa belum menjadi perhatian serius pihak terkait, terutama pemerintah.

"Persoalan kesehatan jiwa masyarakat Indonesia hingga saat ini belum menjadi perhatian serius oleh pemerintah," katanya.

Padahal regulasi tentang kesehatan jiwa telah tersedia melalui UU Nomor 18 Tahun 2014. Setidaknya ketentuan agar setiap RSUD harus memiliki minimal 10 bed bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) belum terlaksana dengan baik.

"Seperti saat kunjungan kerja di Malang, Jawa Timur, ruangan RS Jiwa melebihi kapasitas pasien lantaran semua pasien gangguan jiwa dirawat di RS Jiwa Lawang, Malang," katanya.

Kasus penikaman terhadap tujuh murid SD di NTT yang diduga dilakukan oleh pelaku yang mengalami persoalan depresi atau gangguan jiwa. Hal ini membuktikan atau menunjukkan betapa bahayanya bila persoalan gangguan jiwa ini tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah.

Kasus di NTT tersebut harus menjadi peringatan dini bagi pihak terkait (stakeholder) untuk memperhatikan persoalan gangguan jiwa kepada masyarakat.

Khusus di DKI Jakarta, kata dia, ada fenomena baru bahwa depresi menempati nomor urut ketiga penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Jakarta setelah jantung dan diabetes.

Kondisi ini memberi pesan penting agar kepala daerah DKI Jakarta mendatang hasil Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 tidak hanya memikirkan pembangunan raga kota, namun juga harus memperhatikan membangun jiwa warga Jakarta.

Selain peran dan komitmen pemerintah yang harus lebih ditingkatkan, kesadaran masyarakat dan khususnya keluarga pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) juga harus lebih peduli.

"Ada beberapa kasus di lapangan, pasien gangguan jiwa setelah menjalani perawatan dan pengobatan dan kembali sehat, namun keluarga dan masyarakat tidak menerima kembali dengan baik," katanya.

Akibatnya, kata Okky, yang bersangkutan kembali terganggu jiwanya. Karena itu, edukasi terhadap masyarakat juga harus lebih ditingkatkan. "Agar pemasungan bagi ODGJ tidak terjadi lagi. Mengingat pemerintah memiliki peta jalan bahwa pada tahun 2017 Indonesia Bebas Pasung," katanya.

Hal itupun juga sudah menjadi salah satu tujuan di "Sustainable Development Goal " (SDG).(Hrb)