Pupuk Indonesia Minta Harga Gas Turun Lagi

Oleh : Irvan AF | Sabtu, 17 Desember 2016 - 13:34 WIB

INDUSTRY.co.id - Pupuk Indonesia Holding Company berharap pemerintah dapat kembali menurunkan harga gas untuk industri hingga berkisar 3-4 dolar AS per "Million Metric British Thermal Unit" (MMBTU) dari yang ditetapkan sebesar 6 dolar AS per MMBTU.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang menetapkan harga gas menjadi 6 dolar AS per MMBTU. Diharapkan bisa lebih rendah pada harga kompetitif 3-4 dolar AS, atau sesuai yang berlaku di pasar internasional," kata Direktur Utama Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat di Jakarta.

Menurut Aas, usulan penurunan kembali harga gas agar produk industri pupuk lebih kompetitif untuk menghadang produk impor yang selama ini sudah banyak masuk ke pasar dalam negeri.

"Di Indonesia harga gas baru saja diturunkan menjadi sekitar 6 dolar AS, sementara di sejumlah negara ada yang 1 dolar AS per MMBTU, sehingga produk-produk mereka jauh lebih murah dibanding produk lokal," ujarnya.

Ia menuturkan, industri pupuk sangat menginginkan harga gas pada level yang kompetitif karena gas itu mencapai 70 persen dari harga pokok.

Untuk itu tambah Aas, Pupuk Indonesia tengah melakukan berbagai program dalam mengurangi beban harga gas, yaitu revitalisasi pabrik pupuk yang sudah tua untuk menekan biaya operasional.

"Pabrik yang berusia tua yang umurnya lebih 40 tahun tidak difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi, karena penggunaan gasnya masih belum setara dengan pasar internasional," ujarnya.

Untuk itu pabrik yang boros bahan bakar dan merugi akan dihentikan operasionalnya.

"Kita sedang evaluasi, kalau harga gas tinggi pasti tidak efisien lagi, sehingga memicu kerugian. Sehingga diperlukan pembangunan pabrik-pabrik baru yang lebih efisien," ucapnya.

Intinya tambah Aas, saat ini beberapa pabrik diarahkan untuk utilisasi saja bukan sebagai pasok bahan baku.

"Pada 2017 Pupuk Indonesia sudah merancang pengalihan pabrik berbahan gas ke batubara. Intinya keberadaan pabrik pupuk bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan nasional," imbuhnya.(iaf/ant)