INDUSTRY.co.id, Depok - Dengan diadakannya perubahan kebijakan publik terhadap kinerja perusahaan, terbukti berpengaruh besar dan siginifikan bagi korporasi. Terlebih, kebijakan tentang upah minimum, yang diatur melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan).

Dikutip dari berbagai sumber, Jakarta, Jumat (7/7/2017), menurut Ketua Asosiasi Pengusahan Indonesia Hariyadi Sukamdani, "Dari data yang dihimpun, terdapat penurunan daya saing dan jumlah pekerja pada industri padat karya akibat kebijakan ketenagakerjaan pemerintah yang tidak fokus."

Pada saat yang sama, Hariyadi menyusun disertasi yang berjudul, "Pengaruh Perubahan Kebijakan Publik Terhadap Kinerja Perusahaan, Studi Empiris Kebijakan Upah Minimum pada Industri Padat Karya"

Ia melalkukan sebuah penelitian yang dilakukan terhadap 206 perusahaan industri padat karya dengan jumlah karyawan minimal 100 orang, dan menggunakan pola pengolahan data menggunakan structural equation modelling.

Menurutnya, kontribusi teoritikal penelitian ini menggabungkan teori psikologi dengan teori strategic management dan melakukan investigasi penerapan multi behavior pada level perusahaan.

"Teori psikologi yang cenderung membahas individu, dalam penelitiannya dapat ditransformasikan pada tingkat organisasi perushaan dan perilaku tunggal dalam teori psikologi dapat dikembangkan perilaku jamak," pungkas Hariyadi, saat mempertahankan disertasi untuk meraih gelar doktor Program Studi Pascasarjana Ilmu Manajemen Universitas Indonesia, di Depok.

Hadir dalam sidang terbuka ini Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Sutrisno Bachir, anggota KEIN Sudhamek, dan sejumlah kolega pengusaha.