INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah berencana mensubsidi pembelian kendaraan listrik tahun depan. Hal tersebut dilakukan demi mendorong daya beli masyarakat untuk memiliki mobil dan motor listrik.

Rencananya, pemerintah akan memberikan subsidi sekitar Rp6 juta sampai Rp6,5 jutaan untuk pembelian motor listrik.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, subsisi dari negara untuk kendaraan listrik masih akan melihat kemampuan dan ruang fiskal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) termasuk untuk memberikan subsidi motor dan mobil listrik.

"Kalau ada subsidi dari negara, dan Kemenkeu ada space fiscal untuk itu ya Alhamdulillah," ungkap Agus ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2022).

Dikatakan Menperin Agus, Kemenkeu menjadi pihak yang berkepentingan menentukan apakah subsidi bisa diberikan atau tidak.

"Kami (Kemenperin) mendukung saja apabila ingin diusulkan. Akan tetapi, kebijakan fiskal kan ada di Kemenkeu," tambahnya.

Ditempat yang sama, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan, penjualan kendaraan listrik nasional terus naik.

"Mobil listrik ini penjualan tahun lalu di bawah 1.000. Sekarang di tahun ini sampai Oktober udah 6.000 unit, sebagian produksi dalam negeri seperti Wuling, Ioniq. Jadi bayangkan dari di bawah 1.000 di tahun lalu sekarang baru sampai Oktober sudah 6.000, itu pure listrik belum lainnya," katanya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyelesaikan skema subsidi sebesar Rp6,5 juta per pembelian sepeda motor listrik.

Skema subsidi serupa juga sedang disiapkan untuk pembelian mobil listrik.

"Kalau mau tukar motor ke listrik tahun depan, ya. Nanti dapat subsidi," ujar Luhut dalam forum perbankan seperti dikutip dari Reuters pada Rabu (30/11).

Indonesia sendiri memiliki target setidaknya 1,2 juta kepemilikan motor listrik pada 2024. Sementara untuk mobil listrik, pemerintah memiliki target sebanyak 35 ribu unit.