INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar meluncurkan sebuah buku yang berjudul "Kawasan Ekonomi: Keberadaan, Peluang, dan Tantangan”. 

Buku tersebut ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulis (Sanny Iskandar) yang telah mengembangkan dan mengelola Kawasan Industri selama 30 tahun. 

Di dalam buku ini dibahas secara komprehensif terkait keberadaan kawasan ekonomi di Indonesia. Beberapa contoh pengembangan kawasan ekonomi yang ada di beberapa negara juga turut diulas agar kita semua mendapatkan suatu gambaran atau pandangan dari konsep-konsep pengembangan kawasan ekonomi lainnya sehingga mampu meningkatkan daya saing kawasan ekonomi di Indonesia.

Sanny menjelaskan, pengembangan kawasan ekonomi di Indonesia saat ini menjadi salah satu perhatian utama dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang masuk dalam program Nawacita dan klaster khusus dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK).

Menritnya, lengembangan kawasan-kawasan ekonomi di Indonesia berawal dari kebutuhan akan adanya penggerak pertumbuhan perekonomian nasional yang dibangun terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi unggulan.

"Potensi-potensi unggulan tersebut dapat merupakan sumber daya alam, keunggulan demografis, keanekaragaman budaya, dan dukungan infrastruktur," kata Sanny dalam sambutannya di acara Bincang Buku “Kawasan Ekonomi: Keberadaan, Peluang, dan Tantangan” di Jakarta, Selasa (22/11).

Kawasan ekonomi ini dikembangkan melalui beberapa fokus kegiatan di dalamnya seperti industri pengolahan, logistik, pariwisata, mineral, tambang, digital, kesehatan, pendidikan dan kegiatan ekonomi lainnya yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sanny mengatakan, optimalisasi bentuk pengembangan kawasan ekonomi saat ini terus ditingkatkan dalam rangka membangun ekonomi Indonesia yang berdaya saing, menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang juga dapat memberikan andil besar terhadap pemerataan ekonomi di daerah dan penyediaan lapangan kerja melalui aktivitas ekonomi di dalamnya.

Seiring dengan perjalanan pengembangannya, kawasan ekonomi dibedakan berdasarkan bentuk dan jenisnya antara lain, kawasan industri (Manufaktur/Pengolahan), kawasan pariwisata, kawasan logistik & distribusi, Kawasan Perkotaan/Pemukiman, Kawasan Sains & teknologi,
kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan energi, kawasan ketahanan pangan, dan kawasan ekonomi Lain. 

Adapun jika berdasarkan status insentifnya, dibedakan menjadi kawasan industri,
kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), kawasan berikat/tempat
penimbunan berikat (TPB) dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Seiring dengan perkembangan era transformasi digital (Revolusi Industri 4.0), transisi energi berkelanjutan menuju zero emission ikut berpengaruh pada pengembangan kawasan ekonomi yang diharapkan mampu menerapkan konsep ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

"Kriteria ESG saat ini juga telah menjadi pertimbangan dasar bagi para investor dalam pengambilan keputusan untuk memilih berinvestasi dalam sebuah Kawasan Ekonomi," terang Sanny yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agraria, Tata Ruang & Kawasan.

Pengaplikasian konsep ESG pada Kawasan Ekonomi dilakukan dengan cara
pengaplikasian teknologi yang ramah lingkungan diantaranya melalui penerapan proses
daur ulang sampah untuk dijadikan pupuk kompos taman, inisiasi pengurangan emisi
karbon melalui penggunaan smart street lighting, penggunaan solar panel untuk
pasokan listrik di gedung-gedung seperti (Water Treatment Plant (WTP), perkantoran,
gudang dan Standard Factory Building (SFB). 

Selain itu, dapat diterapkan penggunaan teknologi sebagai upaya menuju Industri 4.0 seperti penggunaan smart water meter system, jaringan CCTV untuk keamanan & pemantauan lalu lintas yang terpusat (command center), dan pemantauan efluen Sewege Treatment Plant (STP) secara real time.

"Konsep ESG juga mengedepankan kriteria hubungan dengan masyarakat sekitar melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), dan juga kriteria menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Governance) yang dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya (diantaranya melalui pembuatan Peraturan Perusahaan (PP), penerapan sistem audit internal dan eksternal," lanjut Sanny.

Ia berharap bincang buku kali ini dapat menjadi forum diskusi bagi para stakeholder utamanya yang terkait dengan pengembangan kawasan ekonomi di Indonesia.

"Sehingga, diharapkan mampu saling bersimbiosis baik dalam pembenahan iklim investasi Indonesia agar lebih menarik di mata investor asing dan agar Kawasan Ekonomi di Indonesia lebih mampu menghadapi tantangan untuk dapat maju ke next level," tutup Sanny.