INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pada hari Rabu, 21 September 2022, Presiden Joko Widodo secara resmi mengesahkan hasil amendemen Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga KADIN melalui Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri. Keputusan Presiden itu diterima Pimpinan KADIN, Senin, 26 September 2022.

Sebagaimana termuat dalam bagian Menimbang huruf a Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2022 itu, pengesahan ini menindaklanjuti hasil pelaksanaan Musyawarah Nasional Khusus KADIN tanggal 23 Juni 2022 di Banten. Munassus tersebut diselenggarakan oleh Dewan Pengurus KADIN Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umumnya yakni M. Arsjad Rasjid P.M. Konsiderans itu secara implisit mengakui keabsahan Dewan Pengurus KADIN yang dipimpin Arsjad.

Sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga organisasi KADIN, termasuk perubahannya, haruslah disahkan oleh Presiden dengan sebuah Keputusan Presiden.

Dalam proses penyusunan Perubahan AD/ART, KADIN meminta bantuan advokat yang juga mantan Menkumham dan Mensesneg, Yusril Ihza Mahendra dari IHZA & IHZA LAW FIRM untuk menelaah draf perubahan AD/ART KADIN agar sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yusril meyakini bahwa AD/ART KADIN hasil Munassus yang disahkan Presiden seluruhnya telah sesuai dengan UU KADIN.

Ditegaskan oleh Yusril Ihza Mahendra dan Pimpinan KADIN, dengan disahkannya hasil amendemen AD/ART KADIN, maka hanya 1 (Satu) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang merupakan induk wadah bagi pengusaha Indonesia, yakni KADIN berdasarkan pada AD/ART hasil Munassus Kadin 2022 yang telah disahkan oleh pemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022.

Dengan terbitnya Keppres No.18/2022, organisasi para pengusaha itu akan menjadi lebih kokoh, kuat, bersatu dan berwibawa. Pemerintah juga menegaskan bahwa adanya KADIN Indonesia yang satu, inklusif, dan kolaboratif sebagai mitra strategis Pemerintah dalam bidang perekonomian.