INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengaku siap menerbitkan 100 ribu Nomor Izin Berusaha (NIB) per hari sebagaimana ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan, Erick mengaku sudah menyiapkan strategi untuk menjalankan arahan Presiden Jokowi tersebut, salah satunya dengan mengintegrasikan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mengekuarkan NIB dengan program PNM Mekar.

Saat ini, program yang memberikan pinjaman modal usaha maksimal Rp4 juta itu sudah memiliki 12,7 juta nasabah.

"Kami bertiga sudah berdiskusi. Kami akan menyambungkan OSS dengan data yang ada di PNM Mekaar. Di sana ada 12,7 juta nasabah, sebagian besar ibu-ibu dengan pinjaman Rp1 juta-Rp4 juta. Kemudian kita sambungkan juga data nasabah UMKM di bank-bank Himbara. Insya Allah, kalau ini bisa disambungkan, 10 juta NIB terbit tahun ini bukan hal yang tidak mungkin," kata Erick selepas acara Pemberian (NIB) Pelaku UMKM Perseorangan di Jakarta, Rabu (13/7).

Erick juga meminta seluruh kepala daerah untuk terbuka dan bekerjasama dengan pemerintah pusat. Gubernur, bupati, dan wali kota harus bisa memberi edukasi dan pengarahan kepada para pelaku UMKM hingga akhirnya bisa memperoleh NIB.

"Tentu kita berharap gubernur, bupati, wali kota harus terbuka, bekerja sama dengan kami bertiga. Tidak mungkin program ini sukses kalau kita tidak bekerja sama," tukas Erick.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan OSS dan NIB akan mempermudah pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dengan kemudahan mendaftar Nomor Izin Berusaha melalui OSS berbasis risiko, Erick yakin UMKM akan mudah mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Selain itu, BUMN di bidang perbankan juga mudah menyalurkan pembiayaan.

"Saya yakin dengan proses yang dimudahkan dengan sistem OSS dan NIB ini, pembiayaan UMKM yang selama ini sulit mendapatkan data, sekarang lebih terbuka untuk mendapatkan data sehingga lebih tepat sasaran," kata Erick.

Lebih lanjut, kata Erick, kolaborasi kementerian itu sangat penting. Tidak mungkin kementerian bisa sukses menjalankan program jika berdiri sendiri. Kementerian BUMN sangat senang bisa dilibatkan dalam mendorong pelaku UMKM untuk mendapatkan NIB.

"Ini sesuai dengan instruksi bapak Presiden yang di mana Bapak Presiden selalu menekankan, bahwa basis daripada pertumbuhan ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan," ujarnya.

UMKM harus dikedepankan tanpa membedakan dengan perusahaan-perusahaan besar yang telah menjadi pemain global. Kesinambungan itu sangat penting antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil terutama UMKM.

"Ekonomi yang kita bangun ini harus seimbang dan presiden menekankan bahwa kita bukan negara kapitalis, bukan negara oligarki, tetapi negara yang jelas punya fondasi yang kuat yang didorong berdasarkan ekonomi kerakyatan UMKM," tutupnya.