INDUSTRY.co.id - Sumbawa Barat – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke tambang Batu Hijau, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) pada hari Senin (11/7/2022). Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka mendapatkan gambaran secara utuh mengenai kemajuan pembangunan smelter dan kegiatan operasional tambang AMMAN yang menerapkan kaidah Good Mining Practice.

Kunjungan kerja ini turut dihadiri Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Sugeng Mujianto beserta jajarannya, Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan jajarannya, beserta perwakilan manajemen AMMAN yaitu Presiden Direktur Rachmat Makkasau dan Site Director/Kepala Teknik Tambang (KTT) Wudi Raharjo.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja, Dony Maryadi Oekon, S.T., mengapresiasi kemajuan pembangunan proyek smelter yang dilakukan oleh AMMAN dan keseriusan perusahaan untuk mendukung hilirisasi industri pertambangan.

"Lahan terlihat sudah dipersiapkan untuk tahapan konstruksi, camp untuk para pekerja juga sudah mulai dibangun. Kami akan terus memberikan dukungan agar proses pembangunan proyek smelter bisa berjalan dengan lancar," kata Dony dalam keteranganya yang dikutip INDUSTRY.co.id, Selasa (12/7/2022).

"Kami memahami tantangan yang dihadapi perusahaan akibat force majeure, sehingga penyelesaian pembangunan smelter ikut terdampak. Berbagai aspirasi telah kami tampung agar keberlanjutan usaha dan operasional perusahaan yang beroperasi di wilayah Indonesia tetap dapat kita jaga dan berkembang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan manfaat semaksimal mungkin bagi perekonomian daerah dan negara," ucap Dony.

Dalam kesempatan kunjungan tersebut, Presiden Direktur AMMAN Rachmat Makkasau juga menjelaskan mengenai rencana kemajuan pembangunan proyek smelter yang memasuki tahapan konstruksi utama.

“Komitmen kami dalam melanjutkan pembangunan proyek smelter sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pemerintah sangat kuat. Namun, target pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan smelter pada pertengahan tahun 2023 merupakan tantangan yang sangat besar dari aspek teknis maupun non-teknis," ujar Rachmat.

"Seperti yang kita ketahui, dampak pandemi COVID-19 selama lebih dari dua tahun terakhir sangat besar terhadap alur supply chain, di mana mobilitas barang dan SDM sangat terhambat. Belum sepenuhnya pulih dari pandemi, alur supply chain kembali terhantam perang Rusia dan Ukraina, di mana rute Asia-Eropa adalah yang paling parah terdampak karena kemacetan pelabuhan dan pengiriman kargo udara,” jelasnya.

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, berbagai perkembangan untuk pembangunan smelter telah dilakukan, seperti pesanan pembelian (purchase order) untuk seluruh peralatan dengan fungsi kritikal yang memiliki waktu pengiriman sangat lama (long lead equipment) telah dilakukan oleh AMMAN.

Pembiayaan sindikasi oleh mitra perbankan pun juga telah disepakati dan diumumkan ke publik. Capaian pembangunan fasilitas pemurnian sampai dengan Januari 2022 adalah 35,53% dan selalu mencapai target verifikasi 6 (enam) bulanan.

AMMAN juga berinisiatif menggelar sejumlah pertemuan dengan Pemerintah KSB serta instansi terkait lainnya guna membahas berbagai aspek terkait konstruksi, proses rekrutmen tenaga kerja, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mematuhi peraturan yang berlaku di level pusat maupun daerah.

Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM., mengapresiasi kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi VII DPR RI beserta Ditjen Minerba Kementerian ESDM dan AMMAN, sehingga pemerintah dapat memberikan dukungan yang optimal sesuai dengan tahapan kegiatan pembangunan.

“Secara intensif pemerintah KSB telah melakukan berbagai pertemuan bersama dengan pihak AMMAN guna membahas perkembangan pembangunan proyek smelter. Capaian tahapan pembangunan camp dan rencana konstruksi smelter merupakan bukti nyata konsistensi dan komitmen perusahaan dalam merealisasikan proyek strategis nasional tersebut,” terang Musyafirin.

“Kami juga mengharapkan bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam hal jaminan kepastian perizinan serta upaya sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat setempat agar tercipta situasi yang aman serta kondusif, sehingga proyek ini dapat berjalan dengan lancar sekaligus membawa multiplier effect bagi Indonesia, khususnya dalam hal peningkatan ekonomi bagi masyarakat KSB,” tutup Rachmat.