INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ketua Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) KH Asad Said Ali mendukung sepenuhnya Konferensi Nasional (Konfernas) Dewan Pengurus Pusat (DPP) HPN yang akan digelar pada 23-24 Juli 2022.

Ia mengatakan, seharusnya pengusaha Nahdliyin tidak bekerja seperti para politisi.

"Saya mendukung Konfernas DPP HPN Juli mendatang. Seharusnya pengusaha jangan kayak politisi," katanya melalui keterangan resminya di Jakarta (9/3/2022).

"HPN ini saya dirikan untuk mewadahi pengusaha bersilaturahmi, dan sengaja dibuat oleh pengurus PBNU saat itu tidak memiliki hubungan legal (seperti Lembaga atau Banom), tujuannya agar HPN bisa bergerak lincah dan bisa menjadi anggota Kadin," tambahnya.

Penyelenggaraan Konfernas HPN dalam rangka menjalankan misi luhur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Yaitu membangun kemandirian warga dan organisasi.

HPN sebagai jaringan pengusaha NU akan ikut aktif menyatukan diri dengan misi luhur itu dengan menjadi penggerak ekonomi & bisnis bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU), memanfaatkan peluang bisnis dan kemitraan yang ditawarkan pemerintah dan industri lokal/global sebagaimana dalam pengembangan ekonomi gigital, tren industri halal dan keuangan syariah, serta hilirisasi industri pertanian.

Sedianya, Konfernas HPN akan digelar pada 22 Februari 2022. Namun, karena situasi pandemi yang masih berlangsung makan diundur pada 23-24 Juli sekaligus menandai Harlah ke-11 HPN.

Penundaan ini semata merupakan alasan kemaslahatan kemanusiaan dan kesehatan bersama, bukan untuk menghalangi seseorang untuk berpeluang ikut dalam pemilihan calon pimpinan di kepengurusan DPP HPN.

Seperti diketahui, ada sekelompok oknum pengurus di tingkat DPP, PW dan PC yang atas nama pribadi dan atau dengan cara melanggar AD-ART mengatasnamakan PW dan PC menggelar apa yang disebut dengan Konferensi Nasional Luar Biasa pada 6 Maret 2022 di Semarang, maka sepenuhnya kegiatan itu adalah kegiatan yang di luar agenda organisasi karena tidak memiliki dasar dalam pasal-pasal di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga maupun aturan yang berlaku di organisasi HPN. 

Atas dasar hal tersebut, maka seluruh keputusan yang mungkin dihasilkan dalam pertemuan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan secara hukum yang mengikat kepada organisasi dan di luar organisasi.

Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) sendiri didirikan pada 14 Juli 2011 bertepatan dengan 22 Rajab 1432 Hijriah.

Para pendiri HPN adalah para masyayikh dan pimpinan Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Muhammad Sahal Mahfud (Alm), KH Ahmad Mustofa Bisri, KH Said Aqil Siroj, KH As'ad Said Ali, KH Agoes Ali Mashuri serta sejumlah nama pengusaha dan aktivis gerakan ekonomi di Jam’iyah Nahdlatul Ulama. 

HPN didirikan sebagai ikhtiar membangkitkan kembali spirit dan misi Nahdlatut Tujjar yang dideklarasikan pada 1918. HPN diharapkan mampu membentuk Pengusaha Nahdliyin yang berkarakter kuat, bermartabat, berdaya cipta, dan berdaya saing tinggi serta beretika bisnis Islami dalam wadah asosiasi pengusaha yang profesional demi terwujudnya kemakmuran yang berkeadilan dan keadilan yang berkemakmuran bagi seluruh rakyat/umat, dan meningkatnya ketahanan nasional Indonesia di tengah percaturan ekonomi regional dan internasional.

Hingga saat ini HPN telah memiliki kepengurusan wilayah di 28 Propinsi dan kepengurusan cabang di 172 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, sehingga sudah memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN).