INDUSTRY.co.id - Jakarta - Sering berkali kali publik dihadirkan narasi banjir impor di berbagai media ternyata muncul dari sebuah asosiasi baja indonesia ( IISIA) yang hampir semua anggotanya juga pengimpor bahan baku baja.

"Hal ini menjadi objek penelitian singkat kami berbasis data yang dimuat di berbagai media untuk melihat lebih dekat duduk persoalannya juga rasa keingintahuan mengapa hal ini sering  terjadi," ungkap Fernando Emas, Direktur Rumah Politik Indonesia seperti dikutip redaksi INDUSTRY.co.id pada Sabtu (5/2/2022).

Fernando menyampaikan dalam analisis politiknya, setelah pihaknya mempelajari data data impor baja yang berasal dari BPS yang disampaikan oleh Alumni Teknik UI, Cindar Hari Prabowo, dimana bahwa terdqpat ada dua mekanisme impor baja, yakni pertama jalur tanpa Persetujuan Impor dari Dirjen Daglu Perdagangan (tanpa Lartas atau tanpa pengendalian) yang dengan jenis baja bahan baku berupa Slab, billet dan Ore Iron.

"Angkanya sangat tinggi, data BPS tahun 2019, sebanyak 4,7 juta ton dan tahun 2021 sebanyak 5;22 juta ton atau meningkat 11 persen," ungkap Fernando.

Sambung Fernando, ini menjadi bukti industri hulu baja carbon nasional sangat rentan karena harus impor. 

"Lebih anehnya lagi Asosiasi IISIA tidak teriak teriak ada banjir impor di sektor hulu ini padahal data BPS jelas jelas ada peningkatan dan jumlahnya ton bukan kg," tegas Fernando.

Fernando juga menyampaikan terkait jalur kedua impor baja yang dikendalikan oleh Pemerintah dengan Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan.

Dimana dari jalur ini menunjukan tren impir baja menurun dari 2019 sebanyak 7,89 juta ton dan tahun 2021 sebanyak 6,35 juta ton atau turun 19 persen.

"Dari kedua jalur impor tersebut namanya statistik ya dihitung total tidak parsial atau masing masing jalur, ketika totalnya naik tapi penyebabnya dari jalur kedua atau yang dikendalikan pemerintah yang namanya Asosiasi IISIA dengan sigap dan cepat membuat berbagai FGD dan broadcast di berbagai media, banjir impor, banjir impor, dan yang terbaru menggunakan data dari 2020 ke 2021, nama tahun 2020 semua orang tahu, itu tahun covid bukan jadi pembanding," tukas Fernando.

Berangkat dari data diatas, menurut Fernando, dirinya penasaran untuk melihat siapa saja yang duduk di Anggota IISIA dan Ketuanya.

"Ternyata infonya IISIA ex officio diduduki oleh Direksi Krakatau Stell, langsung kami mencocokan data diatas ternyata memang benar, Melati Sarmita yang juga Ketua Flat Product IISIA adalah Direktur Komersial KS, yang dengan semangat menyuarakan ada banjir Impor di RI seolah Pemerintah Jokowi tidak bisa mengendalikan, Asosiasi kok jadi oposisi Pemerintah," ujar Fernando.

"Ini keanehan," tegasnya.

Fernando menyambung, menurutnya mata rantai ini jelas dan semakin terbuka sebenarnya Asosiasi IISIA jadi tunggangan KS atas ketidakmampuan menghasilkan bahan baku baja karbon di Indonesia.

"Ya terlepas dari masalah internal alat produksi yang ada di KS, yang jelas Asosiasi ini menjadi oposisi pemerintah dan harus dibubarkan atau diambil alih Pemerintah," tandas Fernando.

Kemudian dilihat dari aspek politik, suara-suara banjir impor ini menghilangkan fokus hilirisasi baja carbon di Indonesia, karena tidak mampu mengolah pasir besi yang ada di Indonesia.

"Padahal harapan industri baja mendapatkan bahan baku dari dalam negeri besar tetapi ditempuh impor untuk menyelamatkan investasinya," kritik Fernando.

"Kedepan, saya sarankan agar pemerintah membubarkan Asosiasi baja IISIA ini karena tempat kedok importir baja produsen menyalurkan kepentingannya sendiri tidak memikirkan bagaimana rakyat diberikan harga baja murah dari produksi dalam negeri," pungkas Fernando

-