INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pertumbuhan PDB Tiongkok pada 2021 kemungkinan mencapai 8%, sedangkan, pertumbuhan PDB pada Triwulan IV diproyeksikan 3,7%. Hal ini tercantum dalam sebuah laporan yang baru dirilis Peking University, HSBC Business School (PHBS) Think Tank yang dikutip INDUSTRY.co.id, Sabtu (8/1/2022).

Meski menjadi satu-satunya negara dengan perekonomian besar yang mencatat pertumbuhan pada 2020, Tiongkok menghadapi berbagai tantangan dalam ekspansi ekonomi pada 2021. Menurut laporan tersebut, ekonomi riil Tiongkok masih berjalan lesu.

PHBS Think Tank menilai tekanan terhadap ekonomi riil Tiongkok masih tinggi pada Triwulan IV. Tren ini mencerminkan lemahnya konsumsi, penurunan investasi secara signifikan dalam infrastruktur dan real estat, serta lonjakan CPI.

Seiring dengan tingkat harga beberapa bahan baku di sektor hulu masih tergolong tinggi, kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada produk di sektor menengah dan hilir.

Akibat tiga tekanan dari kontraksi permintaan, kendala suplai, dan lemahnya ekspektasi, pertumbuhan PDB tahunan Tiongkok diperkirakan 5,0% pada 2022, menurut PHBS Think Tank. Lesunya pasar properti dan konsumsi akan terus menjadi hambatan bagi pertumbuhan di negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut.

Berdasarkan model DSGE, PHBS Think Tank memperkirakan penurunan investasi real estat sebesar 10% akan menyebabkan anjloknya PDB sebesar 2,1%. Dampaknya, masyarakat akan kehilangan 6,85 juta lapangan pekerjaan yang terkait dengan sektor tersebut.

Varian omicron, gangguan rantai pasokan yang masih berlangsung, dan tekanan inflasi terus menghambat pemulihan ekonomi dunia dari pandemi. Beberapa faktor pendukung ekspor Tiongkok turut diperkirakan melemah pada 2022.

Laporan ini memuat prediksi tentang kontribusi kegiatan konsumsi, investasi, dan ekspor bersih terhadap PDB Tiongkok, yakni masing-masing mencapai 1,9 poin persentase, 1,7 poin persentase, dan 1,4 poin persentase.

PHBS Think Tank menilai, kebijakan yang lebih proaktif harus diterapkan pada 2022. Lembaga ini juga menganjurkan pemerintah agar memperkuat kebijakan fiskal. Tujuannya, mendorong konsumsi domestik dan investasi infrastruktur, serta menjamin suplai bahan baku di sektor hulu.

Lebih lagi, laporan tersebut juga mengemukakan, kebijakan efektif untuk penyaluran pinjaman dan pembiayaan perlu ditempuh demi mencegah kemerosotan industri real estat.