Pemerintah Didesak Bentuk Badan Pangan Nasional

Oleh : Irvan AF | Rabu, 07 Juni 2017 - 09:57 WIB

Ilustrasi pangan. (Jewel Samad/AFP/Getty Images)
Ilustrasi pangan. (Jewel Samad/AFP/Getty Images)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pemerintah diharapkan dapat segera membentuk badan pangan nasional yang bertujuan antara lain untuk menstabilkan harga pangan strategis sehingga juga bisa mengatasi berbagai dampak lainnya seperti kartel pangan.

"Pembentukan Badan Pangan Nasional diharapkan bisa memberantas praktik kartel di sektor perdagangan, dan ini sudah menjadi amanat UU," kata Anggota Komisi VI DPR RI Eka Sastra dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Menurut dia, terdapat banyak variabel terkait dengan naik turunnya harga pangan strategis yang semuanya tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah sehingga perlu ada badan yang fokus untuk itu.

Untuk itu, politisi Partai Golkar itu menginginkan Kementerian Perdagangan segera mengkoordinasikan hal tersebut dengan sejumlah kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Pertanian.

Sedangkan terkait Bulog, Eka juga mengutarakan harapannya agar lembaga tersebut dapat diperkuat karena dinilai telah mengalami pelemahan semenjak tugas Bulog hanya direduksi hanya kepada beras.

"Saya menegaskan mungkin sebaiknya kita mengembalikan dan meningkatkan peran Bulog sebagai salah lembaga pengendali harga yang tidak hanya fokus pada beras tetapi juga pada beberapa komoditas, yang tentu saja dengan komponen yang berbeda," ucapnya.

Dengan peningkatan peran Bulog dan koordinasi antarkementerian terkait pembentukan Badan Pangan Nasional, maka akan ada instrumen yang lebih efektif yang bisa mengontrol pasar sekaligus memastikan kehadiran negara terkait permsalahan tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah akan mengupayakan laju inflasi nasional tetap terjaga pada periode puasa hingga lebaran dengan menyiagakan pasokan pangan serta mengelola distribusi agar harga bahan makanan tidak melonjak terlalu tinggi.

"Tidak ada hal yang mengkhawatirkan mengenai inflasi, mulai memasuki bulan puasa hingga lebaran," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai rapat koordinasi membahas inflasi di Jakarta, Jumat (26/5).

Darmin optimistis inflasi bisa terjaga pada periode puasa hingga lebaran, karena harga kebutuhan pangan masih relatif terkendali dan tingkat inflasi pada akhir Mei 2017 atau jelang puasa, diproyeksikan pada kisaran 0,2 persen.

Sebelumnya, pakar pangan dan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada Prof Ali Agus menyatakan penguasaan lahan merupakan salah satu prasyarat penting guna mendukung fungsi pertanian serta pemenuhan pangan nasional.

"Sayangnya, petani yang hidup di desa sebagai mayoritas atau lebih dari 60 persen, warga bangsa Indonesia hanya menguasai lahan sempit, yang semakin lama semakin sempit," kata Ali Agus.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

KA Bandara Soekarno-Hatta (Ist)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 08:15 WIB

Penyesuaian Tarif, Kini Kereta Api Bandara Batu Ceper-Soetta Hanya Rp35.000

PT Railink memutuskan menyesuaikan tarif antar-stasiun kereta Bandara Soekarno-Hatta. Dengan adanya penyesuaian tarif tersebut, kini masyarakat dari Kota Tangerang atau sekitar Stasiun Batuceper…

 Oesman Sapta Odang (OSO) Ketum Umum Hanura Oesman

Sabtu, 20 Januari 2018 - 08:07 WIB

Konflik Partai Hanura, OSO-Daryatmo Harus Temukan Kompromi Politik

Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyarankan para elit politik Hanura harus secepatnya bertemu untuk menemukan kompromi politik yang terbaik bagi partai…

Menhan Ryamizard Ryacudu-foto RiauOnline.com

Sabtu, 20 Januari 2018 - 07:57 WIB

Menhan Ungkap Empat Isu Krusial Ganggu Keamanan Kawasan

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, menyebutkan, saat ini dunia tengah menghadapi empat isu krusial yang dapat mengganggu keamanan kawasan regional dan wilayah.

Partai Solidaritas Indoensia (PSI) (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 07:52 WIB

PSI Galang Dana Publik untuk Perbaiki Iklim Politik Tanah Air

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggalang dana donasi publik untuk pembiayaan partai dan mendorong perbaikan iklim politik di Tanah Air.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Foto Ist)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 07:39 WIB

MPR: Indonesia Butuh Haluan Negara

Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kembali pola pembangunan sejenis garis besar haluan negara(GBHN), ditengah munculnya fenomena Demokrasi Pancasila menghasilkan…