Sembilan Kali Berturut Kemenperin Raih Wajar Tanpa Pengecualian

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 27 Mei 2017 - 15:45 WIB

Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun 2016, di mana penilaian tersebut diraih untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut sejak 2008.

 “Prestasi ini sebagai wujud komitmen yang kuat dari seluruh jajaran di lingkungan Kemenperin dalam membangun akuntabilitas kinerja,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartaro lewat siaran pers di Jakarta, Jumat (26/5/2017)

Penghargaan yang diterima Kemenperin tersebut, secara langsung diserahkan oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara kepada Plt. Sekjen Kemenperin Haris Munandar di Kantor BPK, Jakarta, Jumat (26/5). 

Sebelumnya, pada Maret 2017, Kemenperin meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan karena secara konsisten dapat mempertahankan WTP selama lima tahun berturut-turut.

Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada empat kriteria. 

Yakni, kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

“Capaian kami ini karena didukung para aparatur yang berkualitas dan sistem manajemen keuangan yang semakin baik serta penjaminan mutu (quality assurance) yang dilakukan pengawas internal,” tutur Airlangga. 

Dalam laporan keuangan, Kemenperin terus berupaya tertib sesuai peraturan yang berlaku dan bertindak profesional sehingga melaksanakan segala suatunya tepat waktu dan memberikan output yang bermanfaat.

Menurut Haris, apresiasi yang diterima termasuk juga karena capaian Kemenperin sebagai Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbaik tingkat kementerian. 

“Untuk itu, seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenperin berkomitmen akan menjadi penggerak pelaksanaan program pengembangan industri dalam negeri melalui pembangunan sinergi dengan para pelaku usaha dan instansi terkait lainnya guna mengakselerasi pertumbuhan industri nasional,” paparnya.

Langkah-langkah yang telah dilakukan Kemenperin untuk mempertahankan predikat WTP sebagai bagian dari Key Performance Indicators (KPI) Menteri Perindustrian adalah dengan menerbitkan Instruksi Menteri Perindustrian tentang Rencana Aksi mempertahankan opini WTP.

Adapun rencana aksi tersebut, di antaranya membentuk tim untuk menginventarisasi dan memproses hibah atas barang milik negara (BMN) yang diserahkan kepada masyarakat sesuai ketentuan. 

“Rencana aksi mempertahankan opini WTP merupakan panduan teknis operasional yang akan dilaksanakan secara konsisten dan sungguh-sungguh mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan seluruh staf di lingkungan Kemenperin,” jelas Haris.

Sementara itu, BPK menilai pertanggung jawaban pelaksanaan APBN 2016 di tingkat kementerian negara/lembaga mengalami peningkatan kualitas cukup signifikan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan 87 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LK BUN) diperoleh 74 laporan termasuk LK BUN atau 84 persen mendapat opini WTP, delapan laporan (9 persen) memperoleh WDP, dan enam LKKL (7 persen) memperoleh opini tidak menyatakan pendapat.(Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

KA Bandara Soekarno-Hatta (Ist)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 08:15 WIB

Penyesuaian Tarif, Kini Kereta Api Bandara Batu Ceper-Soetta Hanya Rp35.000

PT Railink memutuskan menyesuaikan tarif antar-stasiun kereta Bandara Soekarno-Hatta. Dengan adanya penyesuaian tarif tersebut, kini masyarakat dari Kota Tangerang atau sekitar Stasiun Batuceper…

 Oesman Sapta Odang (OSO) Ketum Umum Hanura Oesman

Sabtu, 20 Januari 2018 - 08:07 WIB

Konflik Partai Hanura, OSO-Daryatmo Harus Temukan Kompromi Politik

Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyarankan para elit politik Hanura harus secepatnya bertemu untuk menemukan kompromi politik yang terbaik bagi partai…

Menhan Ryamizard Ryacudu-foto RiauOnline.com

Sabtu, 20 Januari 2018 - 07:57 WIB

Menhan Ungkap Empat Isu Krusial Ganggu Keamanan Kawasan

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, menyebutkan, saat ini dunia tengah menghadapi empat isu krusial yang dapat mengganggu keamanan kawasan regional dan wilayah.

Partai Solidaritas Indoensia (PSI) (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 07:52 WIB

PSI Galang Dana Publik untuk Perbaiki Iklim Politik Tanah Air

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggalang dana donasi publik untuk pembiayaan partai dan mendorong perbaikan iklim politik di Tanah Air.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Foto Ist)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 07:39 WIB

MPR: Indonesia Butuh Haluan Negara

Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kembali pola pembangunan sejenis garis besar haluan negara(GBHN), ditengah munculnya fenomena Demokrasi Pancasila menghasilkan…