Faisal Basri: Pemerintah Diskriminasi Kawasan Industri dan KEK

Oleh : Irvan AF | Rabu, 24 Mei 2017 - 10:04 WIB

Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri, yang juga mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas. (KOMPAS /Roderick Adrian) )

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengemukakan bahwa Pemerintah telah melakukan tindak diskriminasi terhadap para pengelola kawasan industri, dan lebih mengutamakan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Faisal melihat rumitnya pengadaan tanah untuk kawasan industri sebagai pangkal masalah. RUU pertanahan masih belum rampung dibahas dna soal pembatasan lahan adalah masalah lain yang disebut Faisal. Menurut Guru Besar Ekonomi UI itu, pemerintah menganggap kawasan industri menguasai lahan, sehingga kurang memberi perhatian pada pertumbuhan infrastruktur kawasan industri.

"Padahal kita kan (pengelola kawasan) mengusahakan lahan. Dan tanah-tanah didalam kawasan nantinya milik industri milik investor bukan milik pengelola. Saran saya, Himpunan Kawasan Industri (HKI) ini membubarkan diri, lalu berubah menjadi Himpunan Kawasan Eknomi Khusus," ujar Faisal menyindir, saat berbicara di seminar "Mengatasi Masalah Pertanahan di Kawasan Industri" di Hotel Ambhara, Jakarta, Selasa (23/5/2017).

Faisal menilai, jika diskriminasi terus dibiarkan, maka bisnis kawasan industri akan menemui senja kala. Kota-kota yang dikembangkan kawasan industri pun akan menjadi kota hantu (ghost city).

"Kenapa, karena Kawasan industri adalah bisnis sunset, akan menjadi ghost city. Sedangkan di KEK semua diproteksi oleh Pemerintah, ijin, infrastruktur dan seterusnya. Ini karena Saya melihat pemerintah Jokowi diskriminasi terhadap kawasan industri," tegas Faisal.

Karena tindakan diskriminasi, pertumbuhan industri menjadi terhambat. Menyitir data Badan Pusat Statistik, Faisal menyebutkan bahwsa industri akibat diskriminasi itu, tumbuh dibawah PDB dan hanya ditopang oleh industri yang sudah ada, bukan industri manufaktur yang baru.

"Ini terjadi ya karena Pemerintah telah Diskriminasi kebijakan terhadap industri, lahannya dibatasi, ngurus airnya ribet, support energinya memble, Peraturannya berubah-ubah terus, mending industri manufaktur baru masuknya ke negara lain. Sementara negara lain terus berbenah diri, menawarkan dirinya dengan lebih atraktif untuk mengundang investasi industri masuk."

"Sekarang ini betul betul darurat Industri. Ini bapak bapak pengelola Kawasan industri ini masuk tergolong komunitas orang-orang gila, ngapain capek capek urus bisnis yang ribet setengah mati mending impor kacang, mending jadi trading dari pada terus menjadi pengelola kawasan industri," tegas Faisal disambut tawa para pengusaha kawasan industri.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menanggapi datar rencana pemerintah pusat mengubah status Batam dari Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tahun ini. Sanny berpendapat, yang terpenting perubahan status itu diatur secara jelas.

"Bagi investor, apapun statusnya, fasilitas lebih dan insentif banyak yang mereka butuhkan. "Status itu urusan pemerintah. Kami pengelola kawasan industri dan investor siap saja mengikuti konsepnya," ujar Sanny.(iaf)