Kemenperin Terus Berikan Jalan Keluar Permasalahan Sawit Indonesia

Oleh : Ridwan | Kamis, 18 Mei 2017 - 19:03 WIB

kelapa sawit (ilustrasi)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Sektor hilirasi kelapa sawit berperan penting dalam penciptaan nilai tambah sumber daya CPO nasional. Pemerintah menjadikan sektor hilir sawit sebagai prioritas nasional dan telah tersedia roadmap pengembangan industri hilir untuk memberi arah pembangunan kedepan.

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, nilai ekspor CPO dan turunannya menjadi penyumbang devisa terbesar, melebihi ekspor migas dan batubara. Nilai ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya mencapai USD 19,6 miliar.

Kebijakan hilirasi industri kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan pemberlakuan tarif bea keluar atas ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya, disusul dengan kebijakan tarif dana perkebunan kelapa sawit secara terintegrasi.

"Kemenperin telah mengirim surat kepada menteri Keuangan untuk melakukan pembahasan dan perhitungan ulang atas tarif bea keluar dan tarif dana perkebunan kelapa sawit khusus untuk produk minyak goreng kemasan dan biodiesel agar untuk dibebaskan," ungkap Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto di Jakarta (18/5/2017).

Panggah menjelaskan, Industri sawit Indonesia saat ini sangat kuat, dan menjadikan Indonesia sebagai produsen nomor 1 di dunia. Dibalik suksenya industri sawit Indonesia di mata dunia, kita pun sampai saat ini masih mendapat serangan bertubi-tubi dari beberapa negara contohnya isu sawit yang mulai di pojokkan oleh negara-negara lain.

"Minggu depan parlemen Uni Eropa akan datang ke Indonesia untuk membicarakan isu-isu terkait sawit, dan mereka akan meninjau langsung ke perkebunan sawit di Riau. Mdah-mudahan ada kabar baik dari kunjungan mereka ke Indonesia,"

Mengenai masalah anti dumping, Panggah menjelaskan, Indonesia sedang berjuang untuk memenangkan sengketa Dispue Settlement Body World Trade Organization (DDBS-WTO) melalui perumusan posisi substansi dan perhitungan biaya produksi yang transparan untuk mematahkan argumen Uni Eropa dalam pemberlakuan bea masuk anti dumping biodiesel asal Indonesia.

"Saat ini Kemenperin tengah aktif dalam perumusan substansi posisi runding indonesia dan memberi masukan mengenai aspek teknis perhitungan biaya produksi yang akan dibahas dalam Second Substantive Meeting pada bulan Juli Mendatang," tutup Panggah.