Dari 7200 MW Target Pemerintah, Baru 1.643 MW Terpasang

Oleh : Ridwan | Kamis, 18 Mei 2017 - 17:33 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 255 Megawatt (MW) di tahun depan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 255 Megawatt (MW) di tahun depan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja).

INDUSTRY.co.id -Jakarta, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana, hari ini resmi membuka "Geothermal Community Luncheon' di Jakarta. Ini merupakan agenda resmi Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) sebagai forum dimana pemangku kepentingan dapat berkumpul bersama pemerintah, perusahaan pengembang kelistrikan, sekaligus merupakan launching The 5th Indonesia International Gheotermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2017.

Penghargaan sebesar-besarnya disampaikan oleh, Rida Mulyana kepada API yang kembali menggelar acara IIGCE 2017. dengan diadakannya event IIGCE membuktikan bahwa geothermal masih eksis dan akan tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan pemerintah.

"Kegiatan ini juga mendukung kebijakan pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik dari energi terbarukan, dengan target 7200 MW di tahun 2025 melalui PP No.79 tahun 2014," ungkap rida Mulyana di Hotel Aryaduta, Jakarta (18/5/2017).

Menurut Rida, saat ini total kapasitas panas bumi terpasang sebesar 1.643,5 MW, Artinya masih ada kekurangan sebesar kurang lebih 5.700 MW yang perlu dikembangkan dalam kurun waktu 10 tahun.

"Melalui acara ini diharapkan adanya sinergi antara semua stake holder agar target yang sudah dicanangkan pemerintah dapat tercapai," terangnya.

Disisi lain, Ketua API, Abadi Poernomo mengatakan, event IIGCE 2017 kali ini mengusung tema 'Bergerak Maju di Bawah Tantangan, Hambatan Saat Ini, dan Menuju Pencapaian Target Pengembangan Panasbumi 2025'.

"Pemilihan tema inin dianggap tepat dengan melihat situasi ekonomi serta kebijakan-kebijakan dan regulasi yang ada saat ini," terang Abadi.

Saat ini, tantangan serta hambatan-hambatan masih tetap ada dan harus dihadapi oleh para pengembang sehingga diperlukan pemikiran-pemikiran yang strategis dengan menekan biaya-biaya disemua tahapkegiatan mulain dari survey, eksplorasi, drilling sampai tahap pembangunan power plant agar menghasilkan tarif yang terjangkau oleh pemerintah.

"diperlukan langkah maju kedepan dalam menghadapi tantangan dan hambatan tersebut, namun demikian kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan panas bumi tetap ada dan terbuka luas," tutup Abadi.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi PLTA Batangtoru di Medan

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:42 WIB

Warga Batangtoru: Percayakan Keselamatan Orangutan Kepada Kami, Mereka Keluarga Kami Ratusan Tahun

Medan Masyarakat di sekitar lokasi pembangunan PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, terus menyuarakan dukungan terhadap proyek energi bersih terbarukan itu. Mereka menuding, penolakan…

Pejualan Indihome di masyarakat.

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:33 WIB

Telkom Umumkan Pemenang Grand Prize IndiHome Family Vaganza

Jakarta Bertempat di Trans TV Jakarta, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melaksanakan pengundian Grand Prize Program IndiHome, dalam sebuah acara bertajuk Grand Prize - IndiHome Family…

Kebun Kelapa Sawit (Ist)

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:00 WIB

Dukungan Pemda Penting Bagi Industri Sawit

Keberadaan perkebunan dan industri sawit sebagai investasi padat karya telah menjadi solusi Pemerintah untuk mendorong peningkatan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja daerah.

KAI bekerjasama dengan Gerakan Suluh Kebangsaan mengadakan Jelajah Kebangsaan dengan rute dari Merak ke Banyuwangi, 18-22 Februari 2019.

Kamis, 21 Februari 2019 - 19:51 WIB

KAI Jadi Tuan Rumah Kegiatan Jelajah Kebangsaan

PT Kereta Api Indonesia (Persero) senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dapat memajukan dan mencerdaskan bangsa.

Foto Ilustrasi Kawasan Kumuh

Kamis, 21 Februari 2019 - 19:33 WIB

Tahun Ini, Pemerintah Bakal Tata Kawasan Kumuh Capai 24 Ribu Hektar

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan melakukan melaksanakan penataan terhadap 888 hektare (ha) kawasan kumuh pada 2019.