Kenaikan Santunan Korban Kecelakaan Berlaku Juni

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 13 Mei 2017 - 05:44 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani (Foto: Ist)
Menteri Keuangan, Sri Mulyani (Foto: Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan besar santunan korban kecelakaan penumpang umum dan korban kecelakaan lalu lintas jalan akan berlaku secara efektif 1 Juni 2017 untuk memberikan pelayanan terhadap pengguna jalan.

"PMK telah terbit lebih dulu, tapi efektifnya per Juni 2017. Jadi ada jeda waktu dipakai oleh Jasa Raharja untuk persiapan dan sosialisasi agar masyarakat tahu haknya," kata Sri Mulyani dalam acara sosialisasi kenaikan besar santunan korban kecelakaan di Jakarta, Jumat (12/5/2017)

Kenaikan besar santunan itu tercantum pada PMK Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut dan Udara.

Selain itu, kenaikan santunan ini juga tercantum dalam PMK Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Kedua PMK tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada 13 Feuari 2017.

Sri Mulyani menjelaskan kenaikan santunan ini dilakukan karena selama delapan tahun terakhir, jumlah penumpang yang mengalami kecelakaan atau jumlah korban kecelakaan lalu lintas jalan cenderung meningkat karena adanya perbaikan kualiatas jalan maupun rambu-rambu dari Polri maupun Kemenhub.

Selain itu, proyeksi keuangan yang disusun PT Jasa Raharja menunjukkan bahwa ketahanan dana yang tersedia masih memadai untuk memberikan kenaikan santunan, meski besaran iuran wajib kecelakaan penumpang dan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas tidak dinaikkan.

"Ini mendukung kenaikan 100 persen santunan masyarakat dari Rp25 juta jadi Rp50 juta. Jasa Raharja mempunyai kemampuan mendukung kepedulian negara terhadap masyarakat dan bagian dari akuntabilitas bahwa mereka mampu melakukan dan bisa 'sustain'," kata Sri Mulyani.

Meski kebijakan ini dapat membawa konsekuensi berkurangnya jumlah keuntungan dan jumlah dividen PT Jasa Raharja yang harus disetor untuk kas negara, namun pemberian perlindungan memadai, yang telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini dan kemampuan daya beli, menjadi prioritas pemerintah.

Sri Mulyani mengharapkan kenaikan besar santunan ini tidak menjadi "moral hazard" bagi masyarakat dan tidak lagi mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dengan alasan pemerintah telah memberikan jaminan apabila terjadi kecelakaan terhadap pengguna jalan.

"Kami harap dengan kenaikan santunan ini tidak menimbulkan 'moral hazard' dan berpikir santunan besar, ada yang menanggung, jadi tidak berhati-hati. Karena jaminan yang terbaik di dunia ini adalah kehati-hatian kita sendiri," tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Penetapan pelaksanan kenaikan besaran pada 1 Juni 2017 ini juga untuk mengantisipasi risiko kecelakaan penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas yang diperkirakan meningkat seiring dengan pertambahan kendaraan di jalan dan penambahan penumpang angkutan umum seiring dengan perayaan Lebaran.

Direktur Utama PT Jasa Raharja Budi Setyarso memastikan kenaikan besaran santunan ini juga disertai kecepatan dalam pembayaran klaim, sehingga keluarga korban bisa segera mendapatkan santunan maupun penggantian biaya untuk pertolongan pertama.

"Sejak dulu kami 'improve' maksimal, untuk korban meninggal di tempat, satu hari satu malam selesai. Ini karena kecepatan pencatatan dan pelayanan dari Polri, sehingga dalam dua atau tiga jam sudah ada data. Selain itu kami melihat data Dukcapil, untuk melihat data keluarga korban," ujarnya.

Budi mengatakan kinerja keuangan perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dengan kenaikan besaran santunan, meski tidak ada kenaikan iuran, karena pembayaran pajak kendaraan bermotor rutin dibayarkan dan jumlah korban kecelakaan menurun, walaupun jumlah kendaraan bermotor meningkat.

Berdasarkan PMK Nomor 15/2017 maka santunan bagi korban meninggal dunia mencapai Rp50 juta, catat tetap Rp50 juta, biaya perawatan Rp20 juta, penggantian biaya P3K Rp1 juta, penggantian biaya ambulans Rp500 ribu, dan biaya penguburan (jika tidak ada ahli waris) Rp4 juta.

Namun, bagi penumpang angkutan udara jumlah tanggungan tidak mengalami perubahan yaitu bagi korban meninggal dunia mencapai Rp50 juta, catat tetap Rp50 juta, dan biaya perawatan Rp25 juta.

Berdasarkan PMK Nomor 16/2017 maka santunan bagi korban meninggal dunia mencapai Rp50 juta, catat tetap Rp50 juta, biaya perawatan Rp20 juta, penggantian biaya P3K Rp1 juta, penggantian biaya ambulans Rp500 ribu, dan biaya penguburan (jika tidak ada ahli waris) Rp4 juta.(Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Rupiah (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 22 September 2018 - 08:00 WIB

Utang Pemerintah Capai Rp4.363,19 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat, posisi total utang pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2018 berjumlah Rp4.363,19 triliun.

Hotel Dafam Teraskita, Jakarta. (Foto: IST)

Sabtu, 22 September 2018 - 07:30 WIB

Hotel Dafam Teraskita Tawarkan Kenyamanan Meeting & Stay Weekend

Hotel Dafam Teraskita Jakarta, hotel bisnis yang berlokasi di jantung kota Jakarta Timur menawarkan kenyamanan untuk berbagai pertemuan (meeting), gathering serta acara lainnya yang membutuhkan…

Transaksi melalui gesek EDC Bank BTN

Sabtu, 22 September 2018 - 07:00 WIB

Bank BTN KCP Pluit Diresmikan Jadi Kantor Cabang Penuh

Seiring pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara yang akan mendorong kebutuhan pembiayaan perumahan, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau Bank BTN meningkatkan…

Jaksa Agung, HM Prasetyo

Sabtu, 22 September 2018 - 06:21 WIB

Kejagung Apresiasi OTT Dana Gempa Lombok

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo memberikan apresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang melakukan operasi tangkap tangan dana gempa Lombok dari anggota DPRD Kota Mataram…

DPRD Sumut (Foto Industry.co.id)

Sabtu, 22 September 2018 - 06:03 WIB

Anggota DPRD Sumut Terkait Korupsi Telah Kembalikan Uang Rp7,15 Miliar

Sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara telah mengembalikan uang yang pernah mereka terima dengan total Rp7,15 miliar terkait dengan kasus suap kepada DPRD Sumut.