Kouta Taksi Online Dibatasi Pengangguran Meningkat

Oleh : Ahmad Fadli | Rabu, 29 Maret 2017 - 21:09 WIB

Ilustrasi taksi. (Dimas Ardian/Bloomberg)
Ilustrasi taksi. (Dimas Ardian/Bloomberg)

INDUSTRY.co.id, Jakarta -Aturan pemerintah soal pembatasan kuota transportasi berbasis aplikasi (online) dikritik. Beleid ini berpotensi menciptakan tambahan pengangguran baru dan merugikan konsumen. Sosiolog, Musni Umar mengatakan, selama ini keberadaan bisnis angkutan berbasis aplikasi turut menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Maka dari itu, pemberian kuota angkutan dianggap bisa mengurangi lapangan pekerjaan yang selama ini sudah dinikmati oleh masyarakat.

"Padahal pemerintah sendiri yang terus berusaha membuka lapangan pekerjaan," kata Musni dalam keterangan resminya, di Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Keberadaan transportasi online, menurutnya, turut meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan keluarga. Pembatasan kuota justru akan berpeluang membuat mereka kehilangan pendapatan yang berimbas pada penurunan daya beli.

Pembatasan kuota transportasi online merupakan salah satu butir revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 tahun 2016 tentang Penyelengaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dilakukan pemerintah. Ketentuan ini dinilai akan menganggu mekanisme pasar dan persaingan usaha menjadi tidak sehat.

Musni menegaskan, transportasi online masih sangat dibutuhkan masyarakat. Selain memudahkan akses transportasi masyarakat, keberadaan transportasi online juga menjadi mata pencaharian utama bagi pengemudinya.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Rizieq Shihab Imam Besar Front Pembela Islam (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 21 Februari 2018 - 08:16 WIB

Habib Rizieq Tunda Kepulangan ke Indonesia

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq menunda kepulangannya ke tanah air. Penundaannya tersebut sesuai dengan hasil sholat istikhoroh.

Gubernur Jambi Zumi Zola (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 21 Februari 2018 - 08:14 WIB

Zumi Zola Tegaskan Pilkada di Jambi Harus Sesuai Aturan

Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di tiga daerah di Provinsi Jambi harus terlaksana dengan baik tanpa melanggar hukum dan sesuai aturan yang berlaku.

Mustafa Bupati Lampung Tengah (Foto Dok Radar)

Rabu, 21 Februari 2018 - 08:11 WIB

Partai Nasdem Tetap Dukung Mustafa Sebagai Cagub Lampung

Partai NasDem tetap mendukung Mustafa sebagai calon gubernur Provinsi Lampung, meskipun telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam perkara suap atau gratifikasi.

Mentan Andi Amran Sulaiman (Dok Industry.co.id)

Rabu, 21 Februari 2018 - 08:02 WIB

Mentan Andi Minta Anggaran Fokus ke Sektor Produksi Pertanian

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Pertanian Tahun 2019 yang dihadiri oleh Sekretaris Dinas Lingkup Pertanian Provinsi…

Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto (Foto: Ist)

Rabu, 21 Februari 2018 - 07:55 WIB

Prabowo-Jokowi Beda Flatform Tidak Dapat Disandingkan

Hasil lembaga survei yang melakukan survei dengan menyandingkan Prabowo Subianto sebagai pasangan Joko Widodo, Fadli Zon segera membantahnya.