Kouta Taksi Online Dibatasi Pengangguran Meningkat

Oleh : Ahmad Fadli | Rabu, 29 Maret 2017 - 21:09 WIB

Ilustrasi taksi. (Dimas Ardian/Bloomberg)
Ilustrasi taksi. (Dimas Ardian/Bloomberg)

INDUSTRY.co.id, Jakarta -Aturan pemerintah soal pembatasan kuota transportasi berbasis aplikasi (online) dikritik. Beleid ini berpotensi menciptakan tambahan pengangguran baru dan merugikan konsumen. Sosiolog, Musni Umar mengatakan, selama ini keberadaan bisnis angkutan berbasis aplikasi turut menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Maka dari itu, pemberian kuota angkutan dianggap bisa mengurangi lapangan pekerjaan yang selama ini sudah dinikmati oleh masyarakat.

"Padahal pemerintah sendiri yang terus berusaha membuka lapangan pekerjaan," kata Musni dalam keterangan resminya, di Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Keberadaan transportasi online, menurutnya, turut meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan keluarga. Pembatasan kuota justru akan berpeluang membuat mereka kehilangan pendapatan yang berimbas pada penurunan daya beli.

Pembatasan kuota transportasi online merupakan salah satu butir revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 tahun 2016 tentang Penyelengaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dilakukan pemerintah. Ketentuan ini dinilai akan menganggu mekanisme pasar dan persaingan usaha menjadi tidak sehat.

Musni menegaskan, transportasi online masih sangat dibutuhkan masyarakat. Selain memudahkan akses transportasi masyarakat, keberadaan transportasi online juga menjadi mata pencaharian utama bagi pengemudinya.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Petani jagung

Senin, 18 Februari 2019 - 05:00 WIB

Tambahan Produksi Jagung 3,3 Juta Ton, Tak Perlu Impor

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada para petani jagung yang telah memproduksi tambahan pasokan komoditas pangan itu hingga 3,3 juta ton sehingga Indonesia…

Pelabuhan Peti Kemas (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 18 Februari 2019 - 04:30 WIB

Dukung Industri Logistik, Pelindo 1 Selesaikan Pengembangan Pelabuhan Sibolga

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 telah merampungkan pengembangan Pelabuhan Sibolga, Sumatera Utara, yang menjadi salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kinerja pelayanan…

Petani desa di tengah sawah (Foto: Dok Industry.co.id)

Senin, 18 Februari 2019 - 04:00 WIB

Industri 4.0 Belum Bela Hak Petani Jamin Harga Pangan Terjangkau

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menegaskan bahwa saat ini pemerintah Indonesia masih belum bisa membela hak-hak petani dan menjamin harga pangan yang terjangkau.

Menperin airlangga bersama presiden jokowi di acara roadmap industri 4.0

Minggu, 17 Februari 2019 - 20:26 WIB

Dana Riset Dinilai Belum Khusus untuk Industri 4.0

Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) Suhono Harso Supangkat mengatakan, dana riset dan pengembangan dari pemerintah belum khusus untuk revolusi industri ke-empat.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Foto: Kemenperin)

Minggu, 17 Februari 2019 - 18:40 WIB

Pacu Pertumbuhan Ekonomi 2020-2040, Ini Langkah Strategis Kemenperin

Pemerintah menyiapkan langkah strategis perekonomian 2020-2024 yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor manufaktur.