Kouta Taksi Online Dibatasi Pengangguran Meningkat

Oleh : Ahmad Fadli | Rabu, 29 Maret 2017 - 21:09 WIB

Ilustrasi taksi. (Dimas Ardian/Bloomberg)
Ilustrasi taksi. (Dimas Ardian/Bloomberg)

INDUSTRY.co.id, Jakarta -Aturan pemerintah soal pembatasan kuota transportasi berbasis aplikasi (online) dikritik. Beleid ini berpotensi menciptakan tambahan pengangguran baru dan merugikan konsumen. Sosiolog, Musni Umar mengatakan, selama ini keberadaan bisnis angkutan berbasis aplikasi turut menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Maka dari itu, pemberian kuota angkutan dianggap bisa mengurangi lapangan pekerjaan yang selama ini sudah dinikmati oleh masyarakat.

"Padahal pemerintah sendiri yang terus berusaha membuka lapangan pekerjaan," kata Musni dalam keterangan resminya, di Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Keberadaan transportasi online, menurutnya, turut meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan keluarga. Pembatasan kuota justru akan berpeluang membuat mereka kehilangan pendapatan yang berimbas pada penurunan daya beli.

Pembatasan kuota transportasi online merupakan salah satu butir revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 tahun 2016 tentang Penyelengaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dilakukan pemerintah. Ketentuan ini dinilai akan menganggu mekanisme pasar dan persaingan usaha menjadi tidak sehat.

Musni menegaskan, transportasi online masih sangat dibutuhkan masyarakat. Selain memudahkan akses transportasi masyarakat, keberadaan transportasi online juga menjadi mata pencaharian utama bagi pengemudinya.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kang Emil Gubernur Jawa Barat (Foto Dok Industry.co.id)

Jumat, 14 Desember 2018 - 05:16 WIB

Ini 12 Modus KKN di Wilayah Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan ada 12 modus yang dilakukan oknum kepala daerah melalukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) untuk memperkaya diri sendiri.

Dirut Semen Padang Yosviandri

Jumat, 14 Desember 2018 - 05:13 WIB

Semen Padang Cegah Perilaku Curang Berbisnis

PT Semen Padang menyatakan komitmen untuk mencegah korupsi dan perilaku curang di lingkungan perusahaan serta menaati prosedur yang berlaku dalam menjalankan hubungan bisnis.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

Jumat, 14 Desember 2018 - 05:10 WIB

Aliran Dana Aksi Terorisme Terus Ditelusuri Polisi

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan bahwa saat ini yang menjadi fokus penegak hukum dalam memberantas kasus terorisme adalah penelusuran aspek pendanaannya.

Grup Band Slank

Jumat, 14 Desember 2018 - 04:47 WIB

Slank akan Jadi Duta Kelor untuk NTT

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menobatkan para personel grup musik Slank menjadi duta tanaman kelor melalaui perayaan memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-60 Provinsi NTT yang…

Menteri ESDM Ignasius Jonan (Hariyanto/ INDUSTRY.co.id)

Jumat, 14 Desember 2018 - 04:43 WIB

Menteri ESDM Pastikan Listrik Natal-Tahun Baru Aman

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memastikan pasokan listrik saat Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, terutama di Jawa dan Bali aman.