Paket Proyek Palapa Ring Telah Terpenuhi

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan paket pembiayaan Proyek Jaringan Serat Optik Palapa Ring Paket Timur telah terpenuhi dan perjanjian kerja sama dengan PT Palapa Timur Telematika selaku Badan Usaha Pelaksana sudah berlaku efektif.

"Saya selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) menyerahkan pernyataan yang menyatakan bahwa perjanjian kerja sama berlaku efektif," ujar Rudiantara melalui keterangan tertulis yang diterima Redaksi Industry di Jakarta, Rabu (29/3/2017)

Sebelumnya, pada 29 September 2016, Menkominfo selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan PT. Palapa Timur Telematika telah menandatangani perjanjian kerja sama di Istana Negara yang disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia.

Setelah enam bulan melewati serangkaian proses pemenuhan pembiayaan dan pemenuhan persyaratan pendahuluan akhirnya kerja sama berlaku efektif Rabu ini.

Rudiantara menyatakan setelah perjanjian kerja sama dinyatakan efektif, PT Palapa Timur Telematika selanjutnya berkewajiban untuk melaksanakan proses konstruksi selama jangka waktu 18 Bulan.

PT Palapa Timur Telematika merupakan Badan Usaha Pelaksana yang dibentuk oleh konsorsium Moratelindo, IBS dan Smart Telecom, sementara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PT PII bertindak selaku Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam memberikan penjaminan pemerintah, dan PT Bank Negara Indonesia selaku Underwriter, Mandated Lead Arranger dan Bookrunner, sekaligus sebagai Agen Fasilitas, Agen Jaminan dan Agen Penampungan Proyek Palapa Ring Paket Timur.

Pada hari ini juga dilaksanakan penyerahan Sertifikat Efektif Pejaminan oleh PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia dan penyerahan Sertifikat Efektif Perjanjian Pembiayaan oleh PT. Bank Negara Indonesia (BNI), kepada PT. Palapa Timur Telematika.  Seiring dengan itu PT. Palapa Timur Telematika kini dapat mencairkan kredit investasi yang diberikan oleh PT. BNI, bersama dengan bank sindikasi, yaitu Bank ICBC Indonesia, Bank Papua, Bank Malukumalut dan Bank Sulselbar untuk membiayai Proyek Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring Paket Timur.

Kredit yang dikucurkan untuk mendanai pembangunan Palapa Ring Paket Timur oleh PT. BNI bersama bank sindikasi sekitar Rp4 triliun dari total biaya pembangunan Rp5,13 triliun.

 

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Direktur Utama Herry Sidharta menuturkan, kredit sindikasi ini merupakan salah satu wujud konkret terhadap percepatan pembangunan proyek infrastruktur, termasuk dalam mendukung infrastruktur jaringan serat optik nasional.

"Keberadaan akses pita lebar (broadband) di kawasan-kawasan non komersial tersebut nantinya dapat dinikmati masyarakat secara luas sehingga kian menyatukan Indonesia," kata Herry di Jakarta, Senin (27/3).

Ia menambahkan, partisipasi ini telah terlebih dahulu diwujudkan pada proyek palapa ring paket tengah.

"Satu per satu proyek infrastruktur strategis dapat memeroleh percepatan dalam proses pembangunannya, termasuk pembangunan jaringan serat optik di seluruh Indonesia," urainya.

Proyek Jaringan Serat Optik Palapa Ring Timur ditargetkan akan selesai di tahun 2019 sehingga daerah-daerah yang berada di paket timur sudah dapat menikmati akses broadband.

Keberadaan jaringan Palapa Ring akan saling melengkapi dan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia.

Jaringan ini juga akan terintegrasi dengan jaringan yang telah ada milik penyelenggara telekomunikasi.

Rudiantara menyampaikan melalui ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang terintegrasi diharapkan kedaulatan negara dan ketahanan nasional dapat terwujud. Hal itu dapat dimungkinkan dengan adanya akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu.

Sebagai informasi, Pembiayaan Palapa Ring menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha/KPBU, sesuai Perpres no. 38 Tahun 2015 dengan konsep BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) dan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP).

Skema availability payment diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dan menggunakan sumber dana AP yang berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO).

Skema AP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 260/PMK.08/2016 merupakan pembayaran secara berkala oleh PJPK kepada badan usaha pelaksana selama masa konsesi atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria pelayanan yang ditentukan di dalam Perjanjian Kerjasama.

Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP adalah biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diperoleh badan usaha pelaksana. Dengan skema ini risiko permintaan (demand risk) dari tersedianya layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh PJPK.

Dengan diambilnya risiko tersebut, badan usaha pelaksana hanya mendapatkan pengembalian investasi apabila mereka berhasil memenuhi kriteria layanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama.

Adapun kelangsungan pembayaran dari PJPK kepada badan usaha pelaksana dijamin oleh Pemerintah melalui PT PII.

Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur tulang punggung jaringan telekomunikasi broadband (pita lebar) berupa pembangunan serat optik yang membentang ke seluruh Indonesia yang dibangun oleh Operator Telekomunikasi dan sebagian dibangun oleh Pemerintah.

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Balai Penyedia dan pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI/BP3TI) melakukan pembangunan Palapa Ring pada wilayah-wilayah tertentu 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) di pulau-pulau terdepan/terluar yang strategis, kabupaten/kota yang terluar dan tertinggal dengan tiga Paket Pembangunan yang disebut "Proyek Palapa Ring", yaitu Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah dan Palapa Paket Ring Timur.

Proyek Palapa Ring di wilayah 3T membangun infrastuktur jaringan tulang punggung serat optik nasional di daerah-daerah non-komersial demi pemerataan akses pita lebar (broadband) di Indonesia, tepatnya di 57 kabupaten yang tidak layak secara finansial tapi layak secara ekonomi.

Pembangunan Palapa Ring oleh Pemerintah ini dilakukan dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) sesuai Perpres no. 38 Tahun 2015 dengan konsep BOOT (Build-Own-Operate-Transfer).

Sejauh ini perkembangan Proyek Palapa Ring Paket Barat dan Tengah telah mencapai perjanjian kerjasama, dan telah memenuhi skema pendanaan serta telah dimulai pembangunannya. Pembangunan Palapa Ring Barat bahkan telah mencapai 60 persen.

Berdasarkan keterangan tertulisnya Kemkominfo menyatakan Proyek Palapa Ring Paket Timur akan menjangkau 35 kabupaten/kota yang tersebar dan menjangkau wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur (dua kabupaten), Maluku (tiga kabupaten), Papua (23 kabupaten) dan Papua Barat (tujuh kabupaten) dengan total panjang jaringan 8454 km yaitu 50 persen merupakan kabel fiber optik laut, 45 perseb kabel fiber optik darat dan lima persen microwave links, dengan nilai proyek mencapai senilai Rp5,1 triliun.