Industri Tekstil Berharap Pemerintah Revisi Undang-Undang Tenaga Kerja

Oleh : Hariyanto | Selasa, 21 Maret 2017 - 14:48 WIB

Ilustrasi industri tekstil. (Tarko Sudiarno/AFP/Getty Images)
Ilustrasi industri tekstil. (Tarko Sudiarno/AFP/Getty Images)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pada tahun lalu tahun lalu, industri tekstil dan garmen mengalami penurunan nilai ekspor. Meski demikian, Industri tekstil Nasional masih bisa bertahan dan menjadi salah satu penyumbang devisa ekspor tertinggi.  

Deputy General Manager HRM PT. PAN Brothers Indonesia Tbk, Taufik Sujianto mengatakan, Faktor yang membuat industri tekstil bisa bertahan antara lain adalah investor, dalam hal ini pemberi kerja. Kedua Adalah serikat, dan yang ketiga adalah pemerintah sebagai pemberi undang undang. Masalahnya, serikat tersebut mengacu kepada undang undang.

"Contohnya gini, kita ini bukan industri teknologi atau apa, yang 100 jumlah karyawan tapi bisa omsetnya bisa 30% margin atau 5% di bawah, undang undang yang kita pakai yaitu UU No 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, katakanlah suatu saat kita fluktuatif. Ini sudah tidak bisa di tangani lagi oleh industri kita , karyawan kita kan sekarang sudah 33 ribu karyawan  dan akan bergerak sampai nanti mencapai angka 60 ribuan targetnya," ujar Taufik kepada INDUSTRY.co.id di Jakarta Selasa (21/3/2017).

Menurut Taufik, kalau sampai satu titik pemerintah masih mempertahan kan undang undang yang sekarang dan belum ada revisi pembaharuan dan perbaikan, hal ini akan menjadi ancaman untuk industri. Dari sisi peluang, Indonesia masih merupakan pangsa pasar yang bagus sekali selama di dukung oleh pemerintah dari sisi undang undang.

"Karena dari jumlah karyawan 100 margin kita 5% , katakanlah dalam 10 tahun industri teknologi 100 orang dan industri tekstil 10.000 orang stelah 10 tahun katakanlah paik tersebut dua duanya ditutup untuk bayar pesangonnya dia masih nutup dengan 100 orang dengan UU 13 ini, yang ini yang 10.000 orang untungnya buat bayar pesangonnya karyawan tidak cukup dengan acuan undang undang yang sama," Ujarnya.

Taufik menilai ada yang salah dengan undang undang tersebut, ia berharap agar pemerintah segera merevisi undang undang No 3 tahun 2003, sehingga industri teksti Nasional dapat menarik minat para investor.

"Kalau undang undangnya di perbaiki saya yakin investor kita tidak ada yang lari ke vietnam," tambahnya.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar (Foto: Dok. Kemenperin)

Kamis, 20 September 2018 - 19:07 WIB

Jurus Jitu Kemenperin Wujudkan Indonesia Kuat

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berperan aktif mewujudkan Indonesia Kuat melalui peningkatan produktivitas dan daya saing industri potensial di dalam negeri.

BGR Jalin Kerjasama dengan AirNav Indonesia

Kamis, 20 September 2018 - 18:35 WIB

Perkuat Bisnis Perusahaan, BGR Jalin Kerjasama dengan AirNav Indonesia

PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia jasa logistik menandatangani nota kesepahaman dengan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia…

Beras (Foto/Rizki Meirino)

Kamis, 20 September 2018 - 17:38 WIB

Menunggu Data BPS untuk Masalah Impor Beras

INDUSTRY.co.id

Jakarta – Polemik impor beras medium antara Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso (Buwas) dan…

Direksi Radana Bhaskara Finance

Kamis, 20 September 2018 - 15:59 WIB

Radana Bhaskara Finance Dapat Warning Credit Watch Negatif

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - PT Radana Bhaskara Finance peringkat dan medium term notes MTN II 2016 seri A,B,C, MTN I 2017 seri A,B,C dan MTN II 2018 menjadi idBBB dari…

Menteri Perindustrian Airlangga hartarto saat menerima pelakat penghargaan opini WTP yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Dok. Kemenperin)

Kamis, 20 September 2018 - 15:45 WIB

Lagi, Kemenperin Gondol Penghargaan Opini WTP Lima Tahun Berturut-Turut

Pemerintah kembali memberikan penghargaan kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang dinilai mampu konsisten mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan…