Industri Tekstil Berharap Pemerintah Revisi Undang-Undang Tenaga Kerja

Oleh : Hariyanto | Selasa, 21 Maret 2017 - 14:48 WIB

Ilustrasi industri tekstil. (Tarko Sudiarno/AFP/Getty Images)
Ilustrasi industri tekstil. (Tarko Sudiarno/AFP/Getty Images)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pada tahun lalu tahun lalu, industri tekstil dan garmen mengalami penurunan nilai ekspor. Meski demikian, Industri tekstil Nasional masih bisa bertahan dan menjadi salah satu penyumbang devisa ekspor tertinggi.  

Deputy General Manager HRM PT. PAN Brothers Indonesia Tbk, Taufik Sujianto mengatakan, Faktor yang membuat industri tekstil bisa bertahan antara lain adalah investor, dalam hal ini pemberi kerja. Kedua Adalah serikat, dan yang ketiga adalah pemerintah sebagai pemberi undang undang. Masalahnya, serikat tersebut mengacu kepada undang undang.

"Contohnya gini, kita ini bukan industri teknologi atau apa, yang 100 jumlah karyawan tapi bisa omsetnya bisa 30% margin atau 5% di bawah, undang undang yang kita pakai yaitu UU No 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, katakanlah suatu saat kita fluktuatif. Ini sudah tidak bisa di tangani lagi oleh industri kita , karyawan kita kan sekarang sudah 33 ribu karyawan  dan akan bergerak sampai nanti mencapai angka 60 ribuan targetnya," ujar Taufik kepada INDUSTRY.co.id di Jakarta Selasa (21/3/2017).

Menurut Taufik, kalau sampai satu titik pemerintah masih mempertahan kan undang undang yang sekarang dan belum ada revisi pembaharuan dan perbaikan, hal ini akan menjadi ancaman untuk industri. Dari sisi peluang, Indonesia masih merupakan pangsa pasar yang bagus sekali selama di dukung oleh pemerintah dari sisi undang undang.

"Karena dari jumlah karyawan 100 margin kita 5% , katakanlah dalam 10 tahun industri teknologi 100 orang dan industri tekstil 10.000 orang stelah 10 tahun katakanlah pabrik tersebut dua duanya ditutup untuk bayar pesangonnya dia masih nutup dengan 100 orang dengan UU 13 ini, yang ini yang 10.000 orang untungnya buat bayar pesangonnya karyawan tidak cukup dengan acuan undang undang yang sama," Ujarnya.

Taufik menilai ada yang salah dengan undang undang tersebut, ia berharap agar pemerintah segera merevisi undang undang No 3 tahun 2003, sehingga industri teksti Nasional dapat menarik minat para investor.

"Kalau undang undangnya di perbaiki saya yakin investor kita tidak ada yang lari ke vietnam," tambahnya.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Jembatan Ampera Palembang

Selasa, 17 Juli 2018 - 23:02 WIB

Kementerian PUPR Rehabilitasi Jembatan Ampera Palembang

Jembatan Ampera yang dibangun tahun 1962 dan selesai tahun 1965 tersebut memiliki panjang 1.177 meter dan lebar 22 meter.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung (Foto Ist)

Selasa, 17 Juli 2018 - 20:00 WIB

Ini Nama-Nama Menteri Kabinet Kerja Berpartisipasi Nyaleg

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja dan pejabat di lingkungan kepresidenan akan ikut berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan…

Wapres Jusuf Kalla (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 17 Juli 2018 - 19:35 WIB

Cawapres Jokowi 2019 Harus Mampu Tingkatkan 15 Persen Suara

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan calon pendamping Joko Widodo dalam Pemilu 2019 harus dapat mendongkrak perolehan suara minimal 15 persen.

Danu Wicaksana, CEO TCASH (kiri) - (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Selasa, 17 Juli 2018 - 19:09 WIB

Buka Layanan Lintas Operator, Ini Tiga Keunggulan TCASH Wallet

TCASH secara resmi telah membuka layanan aplikasi TCASH wallet untuk seluruh operator telekomunikasi. Pelanggan lintas operator dapat menikmati beragam layanan transaksi non-tunai TCASH dengan…

Ilustrasi Jalan Tol (ist)

Selasa, 17 Juli 2018 - 18:55 WIB

BNI Beri Tambahan Kredit Jalan Tol Manado-Bitung

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk turut membiayai Proyek Jalan Tol Ruas Manado-Bitung, Sulawesi Utara, dengan memberikan tambahan fasilitas kredit modal kerja (KMK) dana talangan tanah…