Industri Tekstil Berharap Pemerintah Revisi Undang-Undang Tenaga Kerja

Oleh : Hariyanto | Selasa, 21 Maret 2017 - 14:48 WIB

Ilustrasi industri tekstil. (Tarko Sudiarno/AFP/Getty Images)
Ilustrasi industri tekstil. (Tarko Sudiarno/AFP/Getty Images)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pada tahun lalu tahun lalu, industri tekstil dan garmen mengalami penurunan nilai ekspor. Meski demikian, Industri tekstil Nasional masih bisa bertahan dan menjadi salah satu penyumbang devisa ekspor tertinggi.  

Deputy General Manager HRM PT. PAN Brothers Indonesia Tbk, Taufik Sujianto mengatakan, Faktor yang membuat industri tekstil bisa bertahan antara lain adalah investor, dalam hal ini pemberi kerja. Kedua Adalah serikat, dan yang ketiga adalah pemerintah sebagai pemberi undang undang. Masalahnya, serikat tersebut mengacu kepada undang undang.

"Contohnya gini, kita ini bukan industri teknologi atau apa, yang 100 jumlah karyawan tapi bisa omsetnya bisa 30% margin atau 5% di bawah, undang undang yang kita pakai yaitu UU No 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, katakanlah suatu saat kita fluktuatif. Ini sudah tidak bisa di tangani lagi oleh industri kita , karyawan kita kan sekarang sudah 33 ribu karyawan  dan akan bergerak sampai nanti mencapai angka 60 ribuan targetnya," ujar Taufik kepada INDUSTRY.co.id di Jakarta Selasa (21/3/2017).

Menurut Taufik, kalau sampai satu titik pemerintah masih mempertahan kan undang undang yang sekarang dan belum ada revisi pembaharuan dan perbaikan, hal ini akan menjadi ancaman untuk industri. Dari sisi peluang, Indonesia masih merupakan pangsa pasar yang bagus sekali selama di dukung oleh pemerintah dari sisi undang undang.

"Karena dari jumlah karyawan 100 margin kita 5% , katakanlah dalam 10 tahun industri teknologi 100 orang dan industri tekstil 10.000 orang stelah 10 tahun katakanlah pabrik tersebut dua duanya ditutup untuk bayar pesangonnya dia masih nutup dengan 100 orang dengan UU 13 ini, yang ini yang 10.000 orang untungnya buat bayar pesangonnya karyawan tidak cukup dengan acuan undang undang yang sama," Ujarnya.

Taufik menilai ada yang salah dengan undang undang tersebut, ia berharap agar pemerintah segera merevisi undang undang No 3 tahun 2003, sehingga industri teksti Nasional dapat menarik minat para investor.

"Kalau undang undangnya di perbaiki saya yakin investor kita tidak ada yang lari ke vietnam," tambahnya.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Perry Warjiyo Gubernur Bank Indonesia (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 28 Mei 2018 - 15:00 WIB

BI Antisipasi Modal Keluar Jelang Pertemuan FOMC

Bank Indonesia menyebutkan terus meningkatkan pengawasan dan mitigasi terhadap potensi keluarnya modal asing yang bisa menggerus nilai tukar rupiah terutama menjelang rapat Komite Pasar Terbuka…

Dealer Honda / http://idolosol.com

Senin, 28 Mei 2018 - 14:54 WIB

Honda Siapkan 114 Bengkel Siaga Hadapi Mudik Lebaran 2018

PT Honda Prospect Motor (HPM) kembali menghadirkan program Honda emergency service atau bengkel siaga Honda. Program ini dirancang untuk menemani konsumen Honda selama melakukan perjalanan mudik.…

Sinergi Enam Marketplace Besar dalam program Ramadhan Express Gerakan Ayo UMKM Jualan Online

Senin, 28 Mei 2018 - 14:36 WIB

Sinergi Enam Marketplace Besar Dorong UMKM Jualan Online

Kominfo bersama Kemenkop meluncurkan program Ramadhan Express Ayo UMKM Jualan online untuk gerak cepat bantu pedagang mikro dan kecil yang belum bisa mendapat akses ke pasar online yg sangat…

Menkeu Sri Mulyani (Foto Dok Industry.c.id)

Senin, 28 Mei 2018 - 14:30 WIB

Menkeu: BSF Aktif Bila Keadaan Ekonomi Waspada

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan inisiatif "Bond Stabilization Framework" (BSF) akan aktif apabila berdasarkan penilaian Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kondisi perekonomian…

Ilustrasi pekerja proyek infrastruktur pemerintah (Foto: Istimewa)

Senin, 28 Mei 2018 - 14:30 WIB

Gapensi Desak Pemerintah Libatkan Kontraktor Swasta Dalam Proyek Infrastruktur Nasional

Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) meminta Pemerintah melibatkan lebih banyak kontraktor swasta dalam proyek pembangunan infrastruktur nasional.