Tiga Tersangka Korupsi Pesta Danau Toba Diadili

Oleh : Irvan AF | Jumat, 17 Maret 2017 - 07:19 WIB

Ilustrasi Danau Toba, Sumatera Selatan. (Annie Owen / robertharding)
Ilustrasi Danau Toba, Sumatera Selatan. (Annie Owen / robertharding)

INDUSTRY.co.id, Medan - Pengadilan Tindak Pidana`Korupsi Medan mengadili tiga orang tersangka, terlibat dalam kasus korupsi dana Pesta Danau Toba senilai Rp3 miliar, yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumut Irma Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Kamis (16/3/2017), dalam dakwaannya menyebutkan, ketiga tersangka itu, yakni JWS mantan Kepala Bappeda Simalungan, Ketua Panitia Pesta Danau Toba (PDT) Tahun 2012.

Kemudian, tersangka JS, Bendahara Panitia dan ISN, Wakil Sekretaris Panitia PDT Tahun 2012.

Peristiwa korupsi tersebut terjadi, menurut dia, bantuan hibah Pemprov Sumut untuk PDT Tahun 2012 senilai Rp3 miliar disalahgunakan ketiga tersangka, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp841,63 juta.

Saat itu, Pemkab Simalungun menggelar PDT dipusatkan di Pantai Bebas Girsang Sirpangan Bolon, Kecamatan Girsang, Kabupaten Simalungun, 29-31 Desember 2012.

Kegiatan PDT itu disemarakan berbagai kegiatan antara lain parade budaya, arak-arakan, penyalaan api obor, festival alat musik khas Sumut, pameran, lomba olah raga dan pemajangan pohon Natal raksasa setinggi 30 meter lebih di perairan Danau Toba.

Menurut Jaksa, ketiga tersangka diduga melakukan mark-up dana PDT dan berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut sebesar Rp841, 63 juta.

Bahkan, ketiga tersangka memark-up biaya untuk honor artis, uang transport kegiatan, biaya pembinaan putri danau toba, biaya akomodasi dan biaya konsumsi dengan berbagai laporan yang telah disiapkan.

Ketiga tersangka dijerat melanggar Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, kata Jaksa.

Sidang kasus korupsi itu, dipimpin Majelis Hakim diketuai Fery Sormin dilanjutkan Kamis depan (23/3) untuk memeriksa sejumlah saksi.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PointStar gelar acara “Iftar Insights: Understand Retail Business Continuity & Operational Challenges during Ramadan”.

Jumat, 29 Maret 2024 - 00:47 WIB

PointStar Dukung Pemerintah Capai Target Pertumbuhan Lewat Transformasi Digital

PointStar berkomitmen untuk menyediakan solusi teknologi yang inovatif dan terdepan untuk membantu perusahaan ritel menghadapi tantangan perekonomian global dan lokal.

Kolaborasi Bank DKI dan PT Jalin Pembayaran Nusantara, Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:44 WIB

Kolaborasi Bank DKI dan PT Jalin Pembayaran Nusantara, Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Jakarta – Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital.

Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Best 50 CEO 2024

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:27 WIB

Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Best 50 CEO 2024

Jakarta – Bank DKI kembali meraih apresiasi dari lembaga independen, kali ini dari media The Iconomics sebagai Indonesia Best 50 CEO pada Kategori Bank Daerah, yang diserahkan langsung pada…

Studi Klinis SANOIN dan P&G Health atasi anemia.

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:06 WIB

SANOIN dan P&G Health Lakukan Studi Klinis Atasi Anemia

Beberapa temuan dari studi klinis SANOIN terbaru yang didukung P&G Health dan dilakukan oleh para pakar kesehatan terkemuka, menunjukkan efikasi dari suplementasi zat besi dengan Sangobion

Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R. bersama Kepala LKPP Hendar Prihadi

Kamis, 28 Maret 2024 - 21:48 WIB

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Lebih Responsif, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) luncurkan Katalog Elektronik Versi 6 pada Kamis (28/3) di Jakarta. Inovasi terbaru yang dibangun untuk meningkatkan performa sistem…