Kadin Minta Intensif Energi Terbarukan

Oleh : Irvan AF | Rabu, 15 Maret 2017 - 14:08 WIB

Ilustrasi energi matahari. (Marc Romanelli/Getty Images)
Ilustrasi energi matahari. (Marc Romanelli/Getty Images)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengharapkan sejumlah insentif dalam pengembangan dan eksplorasi energi baru dan terbarukan seperti dukungan kebijakan hingga finansial.

Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Donny Yoesgiantoro dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (15/3/2017), mengatakan peluang bisnis dan investasi di sektor ini masih besar lantaran penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia baru mencapai 6,8 persen.

"Penggunaannya masih kecil, padahal potensinya sangat besar. Inilah tantangan kita di masa depan. Energi fosil mungkin akan sangat terbatas dengan perkiraan di tahun 2025. Sumber energi biogas dan limbah bisa menjadi salah satu alternatif yang menjanjikan," katanya dalam acara Biogas and Waste to Energy Indonesia Forum 2017 di Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Menurut Donny, pengembangan biogas dan limbah untuk energi di masa mendatang akan optimal jika pemerintah berani mengambil langkah untuk melakukan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) dan beralih pada subsidi untuk energi baru terbarukan.

"Pengembangan biogas dan limbah skala mikro untuk energi akan tumbuh lebih cepat jika pemerintah memberikan dukungan untuk membiayai riset dan pengembangannya," katanya.

Dukungan perbankan juga sangat diharapkan dalam pengembangan energi terbarukan.

Dunia usaha meminta agar pihak otoritas keuangan dapat memberikan alokasi kredit khusus yang menarik.

"Di masa depan, kita perlu mempertimbangkan anggaran tambahan, seperti Malaysia misalnya, dengan menyumbangkan 1 persen dari biaya listrik," ungkapnya.

Donny mengemukakan, selain masalah keuangan, ada banyak tantangan lainnya, seperti kesulitan dalam pengadaan lahan, proses perizinan, tata ruang yang tumpang tindih hingga data dan informasi yang terbatas.

Masalah-masalah itu dinilai menyulitkan pembangunan energi terbarukan di Indonesia meski semua pihak telah memiliki tujuan dan orientasi yang jelas bagi pengembangan energi di masa depan.

"Untuk mempercepat pembangunan dan investasi di sektor energi terbarukan, para Investor mengharapkan adanya insentif yang menarik serta peraturan yang mendukung untuk investasi," pungkas Donny.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pemerintah meluncurkan digitalisasi Kredit Ultra Mikro (UMi) untuk memperluas akses kredit bagi masyarakat lapisan bawah yang belum bankable. (INDUSTRY.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 05:20 WIB

Pemerintah Luncurkan Layanan Kredit Ultra Mikro Berbasis Digital

Pemerintah meluncurkan digitalisasi Kredit Ultra Mikro (UMi) untuk memperluas akses kredit bagi masyarakat lapisan bawah yang belum bankable.

Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah saat bedah buku karyanya berjudul Mere(i)butkan Sertifikasi Halal di Jakarta, Selasa (11/12) (INDUSTRY.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 05:08 WIB

Jaga Iklim Usaha, Pemerintah Diminta Jalankan Sertifikasi Halal

Lembaga advokasi Indonesia Halal Watch (IHW) mendorong pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dengan memperkuat LPPOM MUI melalui…

Kue jajanan (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 04:35 WIB

Waspada! Banyak Jajanan Sekolah Tak Higienis

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya menyatakan masih banyak ditemukan jajanan sekolah di Jawa Timur tidak higienis meski temuan jajanan pangan di tempat pendidikan yang mengandung…

Institut Pertanian Bogor IPB (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 04:29 WIB

IPB-USM Sepakat Kembangkan Lingkungan Maritim Era 4.0

Institut Pertanian Bogor (IPB) menjalin kerja sama dengan Universitas Sains Malaysia (USM) yang fokus pada pembangunan dan pemberdayaan lingkungan maritim serta pesisir dengan pendekatan inovatif…

Halal makanan (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 04:23 WIB

MUI Diminta Ambil Alih Sementara Sertifikasi Halal

Majelis Ulama Indonesia diminta mengambil alih sementara proses sertifikasi halal yang sifatnya wajib (mandatory) sesuai Undang-undang Jaminan Produk Halal karena Badan Penyelenggara JPH belum…