INDUSTRY.co.id - Jakarta- Sejumlah kendala yang dihadapi pengusaha kerajinan furniture menjadi penghambat meningkatnya program ekspor. Salah satu usulan pengusaha adalah memangkas pungli yang dibungkus dengan regulasi.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Soenoto saat menyampaikan laporan pada Pembukaan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) Tahun 2017, akhir pekan lalu di Jakarta International Expo (JI-Expo) Kemayoran, Jakarta Pusat.

HIMKI yang sebagian besar anggotanya pengusaha UKM dari berbagai daerah mengeluhkan berbagai regulasi yang menghambat. “Kita juga harus terus memangkas regulasi-regulasi. Oleh karena itu HIMKI mengundang Menteri Dalam Negeri supaya aturan-aturan di daerah tidak diplintir-plintir, ada pungli yang dibungkus dengan regulasi,” ucap Soenoto.

Regulasi-regulasi yang menghambat tersebut tidak hanya berada di Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, HIMKI ingin menyampaikan berbagai masalah tersebut kepada menteri-menteri terkait. Jika permasalahan tersebut sudah disampaikan kepada para menteri terkait, Soenoto berjanji nilai ekpor US$ 5 miliar tersebut akan terwujud. “Saya pertaruhkan, kalau 3,5 tahun lagi, US$ 5 miliar tidak tercapai. Saya mundur jadi ketua umum HIMKI,” ucap Soenoto.

Soenoto mengingatkan, Vietnam sebuah negara yang baru merdeka pada tahun 1976 dengan jumlah penduduk hanya 2/6 dari jumlah penduduk Indonesia dan luas wilayahnya 1/6 luas wilayah Indonesia memiliki nilai ekspor furnitur sebesar US$ 6 miliar.

“Ini memalukan sekaligus memilukan. Tapi kami, khususnya dari HIMKI yakin 1.000 persen dengan Presiden Jokowi, Menteri Perindustrian-nya Pak Airlangga Hartarto. Insya Allah target US$ 5 miliar akan tercapai,” ujar Soenoto.

Menanggapi keluhan dari Ketua Umum KIMKI tersebut, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan pertemuan antara asosiasi, menteri-menteri, bahkan dengan dirinya selaku Presiden memang perlu dilakukan.

“Saya kira masalah-masalah itu akan kita selesaikan dengan baik. Tanpa ketemu, terutama pelaku-pelaku usaha, saya kira sulit kita mencarikan solusi,” kata Presiden.

 

Hal ini disampaikan Presiden karena memang masih banyaknya masalah yang menghambat pelaku usaha sehingga perlu dicarikan solusi, termasuk pemberian insentif bagi industri di tanah air. “Itulah yang sedang kita proses, kita lakukan, ada yang sudah (diperbaiki). Hal berkaitan produksi, produktivitas, dan ekspor, inilah yang akan terus kita dorong,” ucap Presiden.

Setelah menyampaikan sambutan dan meresmikan Pembukaan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) Tahun 2017, Presiden meninjau pameran furnitur tersebut.

Kepada jurnalis yang telah menantinya, guna mewujudkan nilai ekspor furnitur dan kerajinan mencapai USD 5 miliar, Presiden mengatakan akan segera dilakukan pertemuan antara Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri BUMN, dan Kepala Bekraf pada pekan depan.

“Akan kita kumpulkan, agar nanti yang disampaikan ketua HIMKI, masalah yang berkaitan dengan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Hambatan perpajakan nanti akan kita bicarakan dan selesaikan,” ujar Presiden kepada jurnalis di JI Expo .

Pertemuan ini perlu cepat dilakukan mengingat industri furnitur dan kerajinan ini menggunakan bahan baku 100 persen dari Indonesia, menyerap banyak tenaga kerja dan produknya berorientasi ekspor yang menghasilkan devisa. “Ini tiga hal penting di industri ini, mebel dan kerajinan,” ujar Presiden seperti dilansir laman presiden.go.id

Mengenai pamerannya sendiri, Presiden menyampaikan pelaksanaan pameran tahun ini telah berubah dibandingkan tahun lalu, termasuk adanya seleksi dari peserta pameran. “Desain-desain produk yang ada di dalamnya baik rotan, kayu, bambu, besi, metal semuanya kelihatan sekali sudah berubah. Ini memang harus karena perubahan global cepat sekali. Kalau enggak bisa mengikuti, ya ditinggal,” ucap Presiden.

Setelah adanya perubahan desain, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara memasuki pasarnya. “Apakah harga-harga kita bisa berkompetisi?” ucap Presiden. Pesaing pengusaha funitur Indonesia dalam pasar ekspor furnitur ini adalah pengusaha furnitur asal Vietnam dan Malaysia. “Saya kira dengan desain-desain yang baik seperti ini kita bisa meningkatkan (ekspor),” kata Presiden.

Menperin minta industri furniture inovasi desain

Sementara itu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan industri furniture dan kerajinan merupakan sektor yang berbasis gaya hidup masyarakat sehingga perlu inovasi desain produk yang mengikuti selera pasar terkini sehingga mampu bersaing dengan barang impor.

“Ada tiga faktor penting yang menentukan pengembangannya, yakni modal, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM). Untuk mengembangkan SDM, Kementerian Perindustrian memfasilitasi pengembangan pendidikan vokasi melalui pembangunan politeknik khusus furniture tahun ini di Semarang,” ujarnya pada pembukaan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2017 di Jakarta, Sabtu.

Menperin, melalui keterangan tertulis mengatakan, supaya industri nasional ini kompetitif di pasar global, juga diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah tinggi, memanfaatkan sumber daya alam lokal, dan ramah lingkungan.

"Indonesia punya banyak bahan bakunya dan kaya akan budaya. Ini menjadi potensi yang kuat bagi kita,” tegasnya.

Pemerintah mendukung penuh industri furnitur dan kerajinan yang merupakan salah satu sektor padat karya berorientasi ekspor dengan serapan lebih dari 500 ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia.

"Kami menargetkan nilai ekspor mebel tahun ini sebesar US$ 2 miliar dan pada tahun 2020 mencapai US$5 miliar. Tujuan ekspor utama Indonesia adalah AS, Jepang dan Eropa Barat,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Airlangga, pihaknya mengusulkan sektor andalan ini mendapatkan pemotongan pajak penghasilan. Dalam waktu dekat, Kemenperin akan membahas dengan Kementerian Keuangan agar isentif ini terlaksana tahun 2017.