Tak Hanya Safeguard, Asosiasi Tekstil Desak Pemerintah Benahi Ekosistem Usaha

Oleh : Ridwan | Selasa, 17 September 2019 - 12:05 WIB

Industri Tekstil
Industri Tekstil

INDUSTRY.co.id -Jakarta - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat Sintesis dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menuntut pemerintah melakukan perbaikan ekosistem usaha. 

"Ekosistem industri tekstil dan produk tekstil memang perlu perbaikan menyeluruh. Misalnya, kemudahan bagi investor membangun usaha baru di Indonesia," kata Ketua API Ade Sudrajat di Jakarta, Selasa (17/9).

Saat ini, lanjut Ade, masih terlalu banyak perizinan yang mesti diurus oleh investor saat membuka usahanya di Indonesia. Bahkan, terangnya, rekomendasi dari pihak berwenang hingga keputusan kepala desa saja dijadikan perizinan.

"Bahkan Perpres sangat lemah dibandingkan dengan Keputusan Kepala Desa. Kepdes lebih powerful karena ditungguin sama lurahnya di depan pabrik," tegas Ade.

Asosiasi juga meminta perbaikan ekositem dilakukan melalui harmonisasi tarif dari hulu ke hilir. Pasalnya, produsen tekstil dan produk tekstil dalam negeri merasa keberatan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk untuk produk TPT dari dari bahan lokal yang bisa menyentuh 15 persen. Hal ini berbeda dengan bahan baku hasil impor yang dikenakan bea masuk nol persen karena ada kebijakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

"Untuk kain jadi dan garmen nol persen, sedangkan hulunya ada bea masuk 50 persen, bahkan ditambah dengan anti dumping 9 persen, bisa ada yang menjadi 15 ada yang 20, macam-macam," kata Ade.

Pada prinsipnya, kata Ade, pelaku usaha meminta adanya kesamaan perlakuan tarif antara bahan baku impor dan bahan baku lokal. Bahkan Ade menyebut, bila ada Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, maka harus dibuat pula Kemudahan Lokal Tujuan Ekspor. Pemerintah, ujar Ade, harus berpihak pada produsen yang benar-benar memanfaatkan bahan baku lokal.

"Harmonisasi tarif yang diusulkan dari Menperin adalah, secara tegas di hulunya, serat dan fiber misalnya bisa nol persen. Dibawahnya lagi 5 persen. Kainnya 8 persen, garmen 12 persen, semuanya seperti piramida," ungkapnya.

Pelaku usaha juga menuntut adanya safeguard yang bisa melindungi komoditas tekstil dan produk tekstil dalam negeri dari gempuran produk impor, terutama asal China. "Safeguard dari hulu ke hilir dengan besaran bea masuk yang memastikan kita tidak kebanjiran lagi barang impor," kata Ketua APSyFI Redma Gita Wiraswasta.

Lebih lanjut, Redma menjelaskan, jika besaran safeguard yang diusulkan hanya 0-12 persen, sudah dipastikan tidak akan bisa membendung produk impor, karena perbedaan harga barang lokal dengan impor aja sudah 30-40 persen, belum lagi kalau impor dilakukan under invoice atau under declare volume, beda harganya bisa lebih tinggi.

"Jadi, percuma kalau dilakukan safeguard kalau hanya 0-2 persen," terangnya.

Redma meminta besaran safeguard di hulu minimal 20 persen untuk menggantikan anti-dumping yang berlaku saat ini. "Artinya, ke hilirnya harus lebih besar dari itu," tandas Redma.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

BCA Expoversary 2020 BSD

Senin, 24 Februari 2020 - 21:00 WIB

BCA Expoversary 2020 Dikunjungi Lebih 50.00 Pengunjung

Perhelatan BCA Expoversary 2020 yang digelar dalam rangka merayakan HUT BCA yang ke-63 sukses dipadati oleh lebih dari 50.000 pengunjung selama tiga hari, yakni dari tanggal 21 Februari hingga…

Presiden Direktur Amar Bank Vishal Tulsian bersama Susanto, Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia

Senin, 24 Februari 2020 - 20:54 WIB

Amar Bank Bangun 20 Rumah Layak Huni Untuk Warga Desa Babakan Madang

Melalui kegiatan CSR ini, Amar Bank dan Yayasan Habitat melakukan pembangunan 20 rumah layak huni untuk membantu lebih dari 80 warga bersama lebih dari 300 karyawan Amar Bank di Kecamatan Babakan…

Menkop dan UKM Teten Masduki bersama Staf Khusus Presiden Putri Tanjung saat berdialog dengan sejumlah pengurus Koperasi, di Desa Wisata Candirejo, Borobudur

Senin, 24 Februari 2020 - 20:31 WIB

Menkop dan UKM Ajak Pengurus Koperasi Kembangkan Wisata Super Prioritas

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, dirinya ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk membantu mengembangkan pariwisata super prioritas di Indonesia. Salah satunya adalah Borobudur…

Mendag Agus bertemua industri gula india

Senin, 24 Februari 2020 - 20:10 WIB

Mendag Agus Rayu Industri Gula India Benamkan Modal di Indonesia

ISMA adalah asosiasi industri tertua di India. Asosiasi ini beranggotakan lebih dari 650 pabrik gula dan memproduksi lebih dari 50 persen total gula India.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

Senin, 24 Februari 2020 - 19:36 WIB

Menteri Teten Dorong Pelatihan SDM KUMKM di Daerah Wisata Super Prioritas

Menteri Teten minta kepada Deputi Bidang SDM pendidikan/pelatihan SDM KUMKM terutama untuk Kewirausahaan/Vocational untuk diperluas dan diperbanyak, khususnya daerah wisata super prioritas (bali…