Kemenperin Desak Pembahasan RUU Pertembakauan

Oleh : Irvan AF | Senin, 06 Maret 2017 - 07:50 WIB

Ilustrasi industri rokok. (Juni Kriswanto/AFP)
Ilustrasi industri rokok. (Juni Kriswanto/AFP)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Willem Petru Riwu mengatakan pemerintah harus membahas Rancangan Undang-Undang Pertembakauan karena merupakan usulan inisiatif dari DPR.

"Saat ini pembahasan di pemerintah masih antarkementerian/lembaga. Memang ada yang pro dan kontra, tetapi pemerintah tetap harus membahas," kata Willem dihubungi di Jakarta, Senin (6/3/2017).

Meskipun mengatakan pemerintah harus membahas RUU tersebut, Willem juga mengatakan ada perkecualian bila Presiden Joko Widodo merasa pembahasan perlu ditunda karena alasan tertentu. Hingga saat ini, Presiden belum ada sikap sama sekali terhadap RUU Pertembakauan.

"Presiden masih menunggu sikap dari kementerian/lembaga. Kementerian Perindustrian sendiri siap membahas bersama kementerian/lembaga lain," tuturnya.

Menurut Willem, pembahasan RUU Pertembakauan di tingkat kementerian/lembaga dipimpin bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian. Dia mengakui ada tarik menarik dalam pembahasan mengenai produk rokok.

Dia mencontohkan ada argumentasi bahwa produk rokok memberikan cukai yang tinggi pada penerimaan negara. Di sisi lain, ada yang berargumentasi bahwa rokok perlu dikendalikan karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat, ada pula yang beragumentasi tentang tenaga kerja dan petani.

Terkait kritik para pegiat pengendalian tembakau yang menilai RUU Pertembakauan sarat dengan kepentingan industri, di sisi lain mengabaikan kesehatan masyarakat dan generasi muda, Willem mengatakan itu tafsiran yang bisa saja muncul.

"Kementerian Perindustrian adalah kementerian yang membina industri. Dalam pertembakauan ada pihak industri, karena itu Kementerian Perindustrian tidak bisa lepas tangan. Tidak ada kepentingan yang aneh-aneh," katanya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi- Dirut BNI Achmad Baiquni (Foto Rizki Meirino)

Minggu, 21 Januari 2018 - 22:00 WIB

Presiden Jokowi Serahkan 3.500 Sertifikat untuk Warga Lampung

Presiden RI Joko Widodo menyerahkan 3.500 sertifikat hak tanah kepada warga Provinsi Lampung di GOR Way Handak, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (21/1/2018)

Jamkrindo

Minggu, 21 Januari 2018 - 22:00 WIB

Jamkrindo Jamin Kafalah Pembiayaan LPDB-KUMKM

Surabaya- Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia menandatangani Perjanjian Kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)…

Kegiatan bisnis TIENS

Minggu, 21 Januari 2018 - 21:22 WIB

TIENS Pacu Distributor Tingkatkan Penjualan Dengan Berbagai Reward

Jakarta-Tiens Indonesia menitik beratkan bisnis degan menyasar anak muda, sebab generasi ini memiliki banyak kelebihan seperti perkembangan teknologi yang akan mempercepat penyebaran bisnis…

Presiden Jokowi (Foto Biro Setpres)

Minggu, 21 Januari 2018 - 21:00 WIB

Presiden Jokowi Tinjau Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Lampung Selatan

Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Minggu (21/1/2018).

Presiden Jokowi dan Menteri PUPR M Basuki Hadimuljono (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 21 Januari 2018 - 19:47 WIB

Ini Kegiatan Presiden Jokowi di Sumatera Selatan

- Presiden Joko Widodo dan rombongan tiba di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu sore, (21/1/2018) setelah melakukan kunjungan kerja di wilayah Provinsi Lampung.