Kemenperin Desak Pembahasan RUU Pertembakauan

Oleh : Irvan AF | Senin, 06 Maret 2017 - 07:50 WIB

Ilustrasi industri rokok. (Juni Kriswanto/AFP)
Ilustrasi industri rokok. (Juni Kriswanto/AFP)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Willem Petru Riwu mengatakan pemerintah harus membahas Rancangan Undang-Undang Pertembakauan karena merupakan usulan inisiatif dari DPR.

"Saat ini pembahasan di pemerintah masih antarkementerian/lembaga. Memang ada yang pro dan kontra, tetapi pemerintah tetap harus membahas," kata Willem dihubungi di Jakarta, Senin (6/3/2017).

Meskipun mengatakan pemerintah harus membahas RUU tersebut, Willem juga mengatakan ada perkecualian bila Presiden Joko Widodo merasa pembahasan perlu ditunda karena alasan tertentu. Hingga saat ini, Presiden belum ada sikap sama sekali terhadap RUU Pertembakauan.

"Presiden masih menunggu sikap dari kementerian/lembaga. Kementerian Perindustrian sendiri siap membahas bersama kementerian/lembaga lain," tuturnya.

Menurut Willem, pembahasan RUU Pertembakauan di tingkat kementerian/lembaga dipimpin bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian. Dia mengakui ada tarik menarik dalam pembahasan mengenai produk rokok.

Dia mencontohkan ada argumentasi bahwa produk rokok memberikan cukai yang tinggi pada penerimaan negara. Di sisi lain, ada yang berargumentasi bahwa rokok perlu dikendalikan karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat, ada pula yang beragumentasi tentang tenaga kerja dan petani.

Terkait kritik para pegiat pengendalian tembakau yang menilai RUU Pertembakauan sarat dengan kepentingan industri, di sisi lain mengabaikan kesehatan masyarakat dan generasi muda, Willem mengatakan itu tafsiran yang bisa saja muncul.

"Kementerian Perindustrian adalah kementerian yang membina industri. Dalam pertembakauan ada pihak industri, karena itu Kementerian Perindustrian tidak bisa lepas tangan. Tidak ada kepentingan yang aneh-aneh," katanya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

 Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso (kmps)

Jumat, 19 Oktober 2018 - 08:00 WIB

OJK Perkirakan Potensi Kredit Macet Sulteng Rp4 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan memperkirakan potensi kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di Sulawesi Tengah akibat gempa dan tsunami mencapai Rp4,063 triliun dari total Rp27 triliun kredit…

Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta

Jumat, 19 Oktober 2018 - 08:00 WIB

OJK dan Industri Bantu Korban Bencana di Palu

INDUSTRY.co.id

Palu - OJK bersama Industri Jasa Keuangan (IJK) menggalang dana untuk membantu korban bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Palu, Kabupaten Donggala…

Menkeu Sri Mulyani (Foto Setkab)

Jumat, 19 Oktober 2018 - 07:40 WIB

Delapan Perusahaan Terima Tax Holiday Sejak Revisi PMK

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak delapan perusahaan atau wajib pajak sudah menerima insentif pengurangan pajak penghasilan sejak revisi PMK mengenai "tax holiday".

Pengunjung mengamati papan elektronik yang memperlihatkan pergerakan IHSG di gedung BEI (Foto Rizki Meirino)

Jumat, 19 Oktober 2018 - 07:32 WIB

AS , Tiongkok dan Arab Saudi Pengaruhi Bursa Global

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Kembalinya aksi jual membuat sejumlah bursa saham Asia melemah. Pelaku pasar merespon negatif turunnya bursa saham AS setelah dirilisnya…

Direksi BNI (Foto Rizki Meirino)

Jumat, 19 Oktober 2018 - 07:20 WIB

BNI Perkirakan Kredit Tumbuh 13-15 Persen 2019

PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk memperkirakan pertumbuhan kredit masih bertahan 13-15 persen (tahun ke tahun/yoy) pada 2019, meskipun pengetatan likuiditas di pasar global diperkirakan…