Pemerintah Perlu Pastikan Standar Keselamatan Maritim IORA

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pemerintah perlu memanfaatkan ajang KTT Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia (IORA) di Jakarta, 5-7 Maret, untuk dapat memastikan ditegakkannya standard keselamatan anak buah kapal (ABK) dan pekerja sektor maritime.

"Indonesia harus memastikan adanya standard keamanan dan keselamatan maritim yang sama di antara 21 negara anggota IORA," kata Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities, Abdul Halim, di Jakarta, Minggu (5/3/3017)

Apalagi, kata Abdul Halim, Indonesia baru saja meratifikasi Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006, yang terkait erat dengan perlindungan bagi pekerja maritim.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar mengatakan, Indonesia bakal terus memperjuangkan hak anak buah kapal (ABK) dalam berbagai organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO).

"RFMO perlu kita kritisi, jangan hanya menjadi anggota yang pasif menerima saja," kata Zulficar Mochtar di Jakarta, Jumat (17/2).

Menurut Zulficar, keanggotaan Indonesia dalam RFMO jangan hanya menyoroti soal kuota penangkapan, tapi juga perlu memperhatikan soal kesejahteraan ABK seperti apakah mereka selama ini sudah mendapatkan upah yang layak.

"Kita harus maju satu langkah di RFMO untuk menjamin hak-hak ABK," katanya seperti dilansir Antara.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan berbagai pihak dapat terus berupaya melindungi ABK Indonesia yang diperkirakan masih banyak yang mengalami kondisi tidak manusiawi di berbagai lautan internasional.

"Indonesia pemasok terbesar dalam dunia tenaga kerja ABK," kata Menteri Susi dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (24/1).

Menurut dia, pada saat ini diperkirakan ada terdapat sekitar ratusan ribu warga negara Indonesia yang bekerja di kapal asing, yang rata-rata berada dalam kondisi kesejahteraan yang minim dan tidak memadai.

Menteri Susi juga mencontohkan, ketika kunjungan Wakil Presiden ke Hawaii (Amerika Serikat) juga ditemukan adanya ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing yang ternyata tidak bisa mendarat ketika kapal berlabuh.

Alasan mengapa mereka tidak bisa menginjakkan kaki di daratan, ungkap Susi, adalah karena para ABK tersebut tidak memiliki dokumen yang legal atau resmi.

Kalau para ABK itu tidak memiliki dokumen resmi, lanjutnya, maka bisa dipastikan pula bahwa mereka juga tidak memiliki proteksi terhadap kondisi mereka.

Dalam investigasi yang dilakukan oleh KKP juga ditemukan adanya ABK Indonesia yang berada di lautan internasional sekitar Samudera Hindia yang bekerja paksa dengan jam kerja yang tidak manusiawi, serta tanpa mendapatkan jatah makanan yang memadai, dan minuman yang kerap berkarat.