Kisruh Kartel Yamaha-Honda Versus KPPU Makin Panas

Oleh : Ridwan | Kamis, 02 Maret 2017 - 12:18 WIB

Ilustrasi kemacetan di Jabodetabek. (Foto: Ist)
Ilustrasi kemacetan di Jabodetabek. (Foto: Ist)

INDUSTRY.co.id, Jakarta, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) memastikan akan mengajukan keberatan atas vonis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait kartel skuter matik.

"Meski, sampai sekarang mereka belum menerima salinan putusannya, kami sangat keberatan dengan hasil keputusan itu, dan kami juga akan mengajuka keberatan" ungkap Kuasa Hukum YIMM, Rikrik Rizkiyana pada saat acara kongkow bisnis di Jakarta (1/3/2017).

Rikrik menambahkan, KPPU tak memiliki bukti langsung yang menunjukkan adanya perjanjian kesepakatan harga antara Yamaha dengan PT Astra Honda Motor (AHM). Kemiripan harga tidak bisa serta-merta jadi bukti kartel. KPPU harus mengupayakan bukti kesepakatan itu, karena pertemuan saja belum tentu kesepakatan.

Indikator ekonomi dalam industri motor jenis skutik nyaris tidak memungkinkan terjadinya kartel. Berdasarkan data Nielsen, biaya iklan yang dikeluarkan Yamaha merupakan yang tertinggi. Selain itu, diversifikasi produk untuk jenis skutik sangat beragam, sedikitnya dua jenis baru dikeluarkan tiap tahunnnya.

"Dengan begitu, kemungkinan untuk melakukan kartel sangat kecil" terangnya.

Di sisi lain, Kepala Biro Investigasi KPPU Mohammad Reza mengatakan dalam pengajuan kasus pidana di Indonesia, tidak jadi soal bukti yang ditunjukan langsung ataupun tidak. Bagi KPPU,  buktinya dibuktikan melalui rentetan peristiwa pertemuan antara dua petinggi pabrikan di lapangan golf, email para petinggi perusahaan, dan perubahan harga jual tidak lama berselang.

"Bagi kami itu terlalu bagus untuk sebuah kebetulan. Itu adalah bagian dari sebuah rencana" terang Reza

Seperti diketahui, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan Yamaha dan Honda bersalah melakukan praktik kartel skuter matik pada 20 Februari lalu. KPPU menjatuhkan sanksi administratif berupa denda pada Yamaha sebesar Rp 25 miliar dan Honda sebesar Rp 22,5 miliar.

Hanya saja, sampai saat ini Yamaha mengaku belum menerima salinan putusan tersebut. Setelah salinan putuan diterima, mereka punya waktu 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan atau menerima vonis dan membayar denda.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Lapas Sukamiskin Bandung (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 20:40 WIB

OTT di Lapas Sukamiskin Hanya Puncak Gunung Es

Pengamat hukum Margarito Kamis menilai terjadinya OTT KPK terhadap kalapas Sukamiskin menunjukkan sistem yang bekerja di Kementerian Hukum dan HAM berjalan tidak baik.

Lapas Sukamiskin Bandung (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 20:20 WIB

Kasus Suap di Lapas Sangat Logis Atasannya Mengetahui

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan berulang kali kasus suap di dalam lembaga pemasyarakatan terbongkar hingga sangat logis pejabat atasannya sebenarnya sudah…

Film Aquaman (Foto: Warner Bros)

Minggu, 22 Juli 2018 - 20:00 WIB

Segera Tayang, Ini Penampakan Superhero DC Aquaman

Warner Bros telah merilis poster film superhero terbaru Aquaman. film ini akan dirilis akhir tahun mendatang yang akan menyuguhkan film superhero terbaru dari DC.

Wahid Husein Kapalaps Sukamiskin Bandung (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 22 Juli 2018 - 20:00 WIB

Wahid Husein Kalapas Sukamiskin Diduga Minta Mobil Secara Gamblang

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan permintaan, mobil, uang, dan sejenisnya oleh Kepala Lapas Sukamiskin Bandung Wahid Husein diduga secara gamblang.

 Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso (kmps)

Minggu, 22 Juli 2018 - 19:18 WIB

Penerapan Mata Uang Digital Masih Perlu Kajian

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan perubahan gaya hidup masyarakat dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, telah membuat menjamurnya bisnis berbasis digital yaitu…