Kisruh Kartel Yamaha-Honda Versus KPPU Makin Panas

Oleh : Ridwan | Kamis, 02 Maret 2017 - 12:18 WIB

Ilustrasi kemacetan di Jabodetabek. (Foto: Ist)
Ilustrasi kemacetan di Jabodetabek. (Foto: Ist)

INDUSTRY.co.id, Jakarta, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) memastikan akan mengajukan keberatan atas vonis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait kartel skuter matik.

"Meski, sampai sekarang mereka belum menerima salinan putusannya, kami sangat keberatan dengan hasil keputusan itu, dan kami juga akan mengajuka keberatan" ungkap Kuasa Hukum YIMM, Rikrik Rizkiyana pada saat acara kongkow bisnis di Jakarta (1/3/2017).

Rikrik menambahkan, KPPU tak memiliki bukti langsung yang menunjukkan adanya perjanjian kesepakatan harga antara Yamaha dengan PT Astra Honda Motor (AHM). Kemiripan harga tidak bisa serta-merta jadi bukti kartel. KPPU harus mengupayakan bukti kesepakatan itu, karena pertemuan saja belum tentu kesepakatan.

Indikator ekonomi dalam industri motor jenis skutik nyaris tidak memungkinkan terjadinya kartel. Berdasarkan data Nielsen, biaya iklan yang dikeluarkan Yamaha merupakan yang tertinggi. Selain itu, diversifikasi produk untuk jenis skutik sangat beragam, sedikitnya dua jenis baru dikeluarkan tiap tahunnnya.

"Dengan begitu, kemungkinan untuk melakukan kartel sangat kecil" terangnya.

Di sisi lain, Kepala Biro Investigasi KPPU Mohammad Reza mengatakan dalam pengajuan kasus pidana di Indonesia, tidak jadi soal bukti yang ditunjukan langsung ataupun tidak. Bagi KPPU,  buktinya dibuktikan melalui rentetan peristiwa pertemuan antara dua petinggi pabrikan di lapangan golf, email para petinggi perusahaan, dan perubahan harga jual tidak lama berselang.

"Bagi kami itu terlalu bagus untuk sebuah kebetulan. Itu adalah bagian dari sebuah rencana" terang Reza

Seperti diketahui, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan Yamaha dan Honda bersalah melakukan praktik kartel skuter matik pada 20 Februari lalu. KPPU menjatuhkan sanksi administratif berupa denda pada Yamaha sebesar Rp 25 miliar dan Honda sebesar Rp 22,5 miliar.

Hanya saja, sampai saat ini Yamaha mengaku belum menerima salinan putusan tersebut. Setelah salinan putuan diterima, mereka punya waktu 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan atau menerima vonis dan membayar denda.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Taman Laut Tumbak, Manado, Sulawesi Utara (Foto:traviamgz.com)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 16:00 WIB

Sriwijaya Air Optimis Jumlah Penumpang ke Manado Meningkat di Tahun 2018

Dengan dipermudahkannya akses menuju ke berbagai destinasi wisata di Indonesia, Sriwijaya Air Group mengatakan bahwa tahun ini jumlah penumpang dari dan menuju Kota Manado Provinsi Sulawesi…

PT Taspen. (Foto: IST)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 15:01 WIB

TASPEN Gandeng TelkomGroup Layani Pensiun

PT TASPEN (PERSERO) bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui anak usahanya PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) serta Mitra Bayar Pensiun melakukan launching Digitalisasi…

Artport di Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan (Foto:Park Hyun-koo/The Korea Herald)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 15:00 WIB

Terminal Dua Bandara Incheon Korsel Dihiasi dengan "Artport"

Salah satu hal yang menarik wisatawan selain destinasi wisata yang ada di daerah tersebut adalah bandaranya yang ada di daerah tersebut. Salah satunya yakni Bandara Internasional Incheon, Korea…

Walikota Bandung Ridwan Kamil (Foto Ist)

Sabtu, 20 Januari 2018 - 14:59 WIB

Jelang Jabar 1, Kang Emil Tinggalkan Rumah Dinas

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, meninggalkan rumah dinasnya di Pendopo seiring dengan keikutsertaan dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif

Sabtu, 20 Januari 2018 - 14:37 WIB

1.126 Calon Kepala Daerah Lapor Harta Kekayaan

Beberapa jam sebelum batas akhir pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hari Minggu (20/1/2018) baru 1.126 bakal calon kepala daerah yang melapor ke KPK.