Kisruh Kartel Yamaha-Honda Versus KPPU Makin Panas

Oleh : Ridwan | Kamis, 02 Maret 2017 - 12:18 WIB

Ilustrasi kemacetan karena sepeda motor. (Foto: Wordpress)
Ilustrasi kemacetan karena sepeda motor. (Foto: Wordpress)

INDUSTRY.co.id, Jakarta, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) memastikan akan mengajukan keberatan atas vonis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait kartel skuter matik.

"Meski, sampai sekarang mereka belum menerima salinan putusannya, kami sangat keberatan dengan hasil keputusan itu, dan kami juga akan mengajuka keberatan" ungkap Kuasa Hukum YIMM, Rikrik Rizkiyana pada saat acara kongkow bisnis di Jakarta (1/3/2017).

Rikrik menambahkan, KPPU tak memiliki bukti langsung yang menunjukkan adanya perjanjian kesepakatan harga antara Yamaha dengan PT Astra Honda Motor (AHM). Kemiripan harga tidak bisa serta-merta jadi bukti kartel. KPPU harus mengupayakan bukti kesepakatan itu, karena pertemuan saja belum tentu kesepakatan.

Indikator ekonomi dalam industri motor jenis skutik nyaris tidak memungkinkan terjadinya kartel. Berdasarkan data Nielsen, biaya iklan yang dikeluarkan Yamaha merupakan yang tertinggi. Selain itu, diversifikasi produk untuk jenis skutik sangat beragam, sedikitnya dua jenis baru dikeluarkan tiap tahunnnya.

"Dengan begitu, kemungkinan untuk melakukan kartel sangat kecil" terangnya.

Di sisi lain, Kepala Biro Investigasi KPPU Mohammad Reza mengatakan dalam pengajuan kasus pidana di Indonesia, tidak jadi soal bukti yang ditunjukan langsung ataupun tidak. Bagi KPPU,  buktinya dibuktikan melalui rentetan peristiwa pertemuan antara dua petinggi pabrikan di lapangan golf, email para petinggi perusahaan, dan perubahan harga jual tidak lama berselang.

"Bagi kami itu terlalu bagus untuk sebuah kebetulan. Itu adalah bagian dari sebuah rencana" terang Reza

Seperti diketahui, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan Yamaha dan Honda bersalah melakukan praktik kartel skuter matik pada 20 Februari lalu. KPPU menjatuhkan sanksi administratif berupa denda pada Yamaha sebesar Rp 25 miliar dan Honda sebesar Rp 22,5 miliar.

Hanya saja, sampai saat ini Yamaha mengaku belum menerima salinan putusan tersebut. Setelah salinan putuan diterima, mereka punya waktu 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan atau menerima vonis dan membayar denda.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

 Calon Bupati Jaya Pura Nomor 3 Godlief Ohee

Kamis, 21 September 2017 - 20:25 WIB

Pilkada Kabupaten Jayapura, Calon Petahana Mathius Awitauw Didiskualifikasi Bawaslu

Jakarta- Bawaslu RI merekomendasikan pembatalan Mathius Awitauw Sebagai Calon Bupati Jayapura. Hal itu disampaikan Calon Bupati Nomor Urut Nomor 3 Godlief Ohee.

Direktur Enterprise & Business Service Telkom Dian Rachmawan dan Direktur Utama PT Inti Darman Mappangara berjabat tangan.

Kamis, 21 September 2017 - 20:16 WIB

Telkom dan PT INTI Bersinergi Garap Layanan Internet of Things Devices

Jakarta-PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan sinergi kedua BUMN, serta untuk mendukung…

Direktur Wholesale & Internasional Service Telkom Abdus Somad Arief (kedua dari kanan) bersama Staf Khusus Kementerian BUMN bidang Rumah Kreatif BUMN (RKB) Asmawi Syam (tengah).

Kamis, 21 September 2017 - 20:07 WIB

TelkomGroup Latih E-Commerce dan Pemasaran Online UMKM Indonesia Go Global

Jakarta-Dalam rangka mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia menembus pasar global di era digital, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus optimalkan keberadaan…

PT Paramount Land

Kamis, 21 September 2017 - 19:30 WIB

Paramount Land Raih Penghargaan Dot Property Indonesia

Paramount Land meraih 3 penghargaan sekaligus atas komitmennya dalam menciptakan produk-produk properti terbaik dalam ajang Dot Property Indonesia Awards 2017.

Pasukan Perdamaian PBB (Foto Ist)

Kamis, 21 September 2017 - 18:00 WIB

Indonesia Tawarkan Pelatihan Pasukan Penjaga Perdamaian

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia menawarkan pelatihan bagi calon personel pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa agar ada standarisasi untuk menjaga perdamaian…