Upaya Pemerintah Wujudkan Smart ASN 2024

Oleh : Herry Barus | Rabu, 13 Maret 2019 - 05:21 WIB

Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (Foto Setkab)
Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (Foto Setkab)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu aset penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan sebuah negara. Terlebih, saat ini dunia sedang mengadapi era disrupsi teknologi hingga munculnya Revolusi Industri 4.0.

Maka itu, agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lainya di era Revolusi Industri 4.0, Pemerintah telah merancang road map program Smart ASN yang ditargetkan dapat terwujud pada tahun 2024.

Demikian disampaikan Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "Membangun Sumber Daya Manusia Menyongsong Era Industri 4.0: Bidang Ketenagakerjaan, Pendidikan, dan Kesehatan", yang diselenggarakan di Ruang Serba Guna Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

"Dalam hal pengembangan kompetensi dan kesejahteraan ASN, kita punya cita-cita menyiapkan Smart ASN tahun 2024 dengan berbagai kriteria, yaitu harus berintegritas, memiliki rasa nasionalisme tinggi, profesional, berwawasan global, memahami IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship," jelasnya.

Lebih lanjut Setiawan memaparkan bahwa untuk mewujudkan Smart ASN 2024 itu, pihaknya sudah mulai mempersiapkannya sejak tahap perencanaan dan perekrutan melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Ketika bicara rekrutmen, mulai pendaftaran sudah online, sampai seleksi juga sudah komputerisasi, dan terbukan.Hasilnya bisa kita lihat, melalui proses rekrutmen, kita ingin ASN yang diterima memiliki kriteria Smart ASN yang berintegritas, berwawasan global, serta memahami IT dan bahasa asing," terangnya.

Selain dari proses rekrutmen, menurut Setiawan, upaya Pemerintah dalam menciptakan Smart ASN 2024 adalah melalui penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Dijelaskan bahwa P3K ini statusnya sudah diakui juga sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memiliki hak-hak yang sama pula dengan PNS. Perbedaannya hanya terletak pada pensiun.

Namun demikian, P3K hanya bisa mengisi jabatan-jabatan tertentu, seperti pimpinan tinggi madya dan utama tertentu dengan persetujuan Presiden, dan jabatan fungsional. Syarat usia pelamar pun minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun dari usia pensiun.

"Inilah konsep bahwa kalo kita bicara PNS ini berkarir dari awal. Sementara Pemerintah butuh SDM dengan kriteria Smart ASN di beberapa posisi tertentu, dan itu bisa diisi P3K di sana. Contohnya, Pak Presiden minta ada universitas di Indonesia harus masuk 100 besar dunia. Masalahnya ada pada jumlah guru besar. Nah, itu bisa diisi melalui P3K," papar Setiawan.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Kementerian PANRB, selama periode 2014-2019, Pemerintah telah merekrut total 317.979 CPNS, dengan rincian sebanyak 53.804 pada tahun 2015, 51.444 pada tahun 2016, 33.155 pada tahun 2017, dan 179.576 pada tahun 2018.

"Target kami, sebanyak 25 persen ASN di tahun 2024 sudah diisi anak-anak terbaik yang dimiliki oleh Bangsa ini," tandas Setiawan.

Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Selasa, 19 Maret 2019 - 21:30 WIB

Indonesia Posisi Kedua Sebagai Negara Dengan Optimisme Tinggi Terapkan Industri 4.0

Berdasarkan hasil riset McKinsey, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan optimisme tertinggi dalam menerapkan industri 4.0, yakni 78%.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan Timur Antara

Selasa, 19 Maret 2019 - 21:06 WIB

INDI 4.0 Jadi Acuan Kemenperin Ukur Kesiapan Industri Masuk Era Digitalisasi

Kementerian Perindustrian terus memacu kesiapan sektor manufaktur nasional dalam memasuki era industri 4.0 khususnya lima sektor yang telah menjadi prioritas berdasarkan peta jalan Making Indonesia…

Kemen Kominfo

Selasa, 19 Maret 2019 - 19:33 WIB

Kominfo Blokir 11.803 Konten Radikalisme dan Terorisme

Jakarta-Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemblokiran konten internet yang memuat radikalisme dan terorisme sebanyak 11.803 konten mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2019.…

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih

Selasa, 19 Maret 2019 - 16:50 WIB

Lewat Program Santripreneur, Kemenperin Telah Bina Lebih dari 4 Ribu Santri Jadi Wirausaha

Kementerian Perindustrian hingga saat ini telah membina dan memberikan pelatihan tentang kewirausahaan kepada 4.720 santri.

Direktur Utama PT Jababeka Morotai Basuri Tjahja

Selasa, 19 Maret 2019 - 16:48 WIB

Dirut PT Jababeka Morotai Cari Investor untuk Kembangkan Bandara Internasional KEK Morotai

Perhelatan Metal & Energy International Summit 2019 kembali digelar selama dua hari yang berlangsung 19 -20 Maret 2019, di Hotel JS Luwansa. Acara ini menghadirkan sekitar 100 delegasi negara…