Anomali Proyek Infrastruktur Pemerintahan Presiden Joko Widodo

INDUSTRY.co.id - Jakarta– Festival pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo disambut positif banyak pihak. Harus diakui Indonesia tertinggal dalam ketersediaan infrastruktur dengan negara lain, dan ini pulalah yang membuat ekonomi negeri ini sulit tumbuh signifikan.

Ada 245 proyek strategis nasional, mulai dari jalan tol, bandar udara, pelabuhan, bendungan, hingga proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Total dana yang dibutuhkan tak tanggung-tanggung, mencapai Rp4.197 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp525 triliun diambil dari APBN.

Namun, setelah empat tahun festival proyek berjalan, anomali muncul. Ekonomi tak tumbuh signifikan, hanya seputaran 5%. Industri manufaktur, yang kerap menjadi kontributor terbesar perekonomian Indonesia, malah melesu. Sumbangannya kepada PDB turun dari 20,25% pada Kuartal II-2016 menjadi 19,93% pada Kuartal-III 2017.

Sederet masalah ditemukan. Bandara Kertajati sepi penumpang. Jalan tol Becakayu dan Trans Jawa tak diminati angkutan barang karena tarif kemahalan. Sejumlah bendungan ternyata tak terkoneksi dengan jaringan irigasi. Beberapa proyek tak sesuai dengan aturan tata ruang. Lalu masalah pembebasan tanah yang tidak tuntas memicu protes warga.

 “Banyak target Pemerintah meleset. Pembangunan 65 bendungan yang digadang-gadang Pemerintah hanya selesai enam atau tujuh saja. Tol laut yang katanya bisa mempermurah biaya logistik, nyatanya malah menguntungkan perusahaan ekspedisi besar. Jalan tol yang katanya untuk logistik justru tarifnya memberatkan angkutan truk,” papar Ketua Presidium Barisan Pemeriksa Kondisi Proyek (BPKP), Rusmin Effendy.

Skema pembiayaan proyek infrastruktur yang lebih mengandalkan BUMN karya juga membebani keuangan perusahaan-perusahaan konstruksi pelat merah. Total utang BUMN karya melejit dari  Rp525 triliun pada 2015 menjadi Rp805 triliun per September 2018.

Selain itu, tak sedikit pihak yang mempertanyakan perencanaan proyek, terutama efeknya terhadap biaya logistik, karena sebagian besar proyek yang dikerjaka  justru tak berhubungan dengan moda pengangkutan barang tapi orang. Proyek Infrastruktur juga dinilai tak memiliki perencanaan matang dalam hal kajian ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Untuk itu BPKP meminta pemerintah meninjau ulang proyek-proyek yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional. Mengingat keterbatasan anggaran, pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan proyek-proyek yang akan berdampak langsung terhadap sektor industri manufaktur, seperti jaringan jalan publik untuk angkutan barang dan akses ke infrastruktur utilitas seperti pembangkit listrik dan ladang gas bumi.

Pemerintah dan pelaksana proyek harus benar-benar menyiapkan kajian awal secara lengkap, termasuk soal skema pembiayaan. Proyek Strategis Nasional bernilai ekonomi  sebaiknya dibiayai oleh Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau murni swasta, sehingga tak membebani APBN dan keuangan BUMN.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat terdampak proyek mendapatkan ganti rugi atas tanah mereka sebelum pengerjaan proyek dimulai. Selain itu, Pemerintah harus secara seksama mempertimbangkan dampak proyek terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar lokasi proyek, sehingga proyek tak malah menjauhkan masyarakat, terutama dari golongan menengah ke bawah, dari mata pencaharian dan lingkungan sosial mereka.

“Jadi masalahnya itu banyak. Ini tidak seindah seperti yang dipamerkan pemerintah. Kami hanya meminta pemerintah jujur dengan apa saja yang sudah dilakukan. Jangan seperti mercusuar, memancarkan keindahan lampu di luar. Tapi sebenarnya di dalamnya itu gelap. Masih banyak rakyat kita yang lapar, tidak bisa mengakses bahan pangan. Mengapa bukan itu dulu yang dituntaskan. Rakyat tidak butuh tol, tidak butuh bandara baru, tidak butuh LRT, MRT. Rakyat butuh makan,” tegas Rusmin.