OJK Desak Kominfo Blokir 803 Fintech Ilegal

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 12 Maret 2019 - 12:52 WIB

Otoritas Jasa Keuangan/OJK (Foto Dok Industry.co.id)
Otoritas Jasa Keuangan/OJK (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id, Jakarta- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menutup 803 Finansial Technology (Fintech) ilegal. OJK menyebut, 803 fintech tersebut terdeteksi ilegal karena resmi tidak berizin.

"Ini sebagai upaya perlindungan kepada masyarakat," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso

Sementara masyarakat yang sudah menjadi korban fintech illegal diminta untuk segera melaporkannya ke pihak Kepolisian.

Wimboh berujar kini terdapat 99 fintech yang resmi terdaftar di OJK. Sedangkan sampai dengan detik ini, sekitar 600-an fintech sudah dihapus, karena terbukti ilegal.

Sementara itu, sebagai upaya melakukan pengawasan OJK bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah membangun dan menegakkan standar pengawasan berbasis market conduct. Yakni yang menekankan fungsi perlindungan konsumen.

Wimboh juga berujar perkembangan kehadiran fintech ditargetkan dapat ikut serta menumbuhkan tingkat literasi serta inklusi keuangan.

Mengingat tingkat inklusi keuangan nasional yang masih rendah, jumlah penduduk yang besar dan demografi penduduk yang tersebar. Karena itu perlindungan konsumen harus tetap diutamakan

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dok Redaksi Industry

Sabtu, 23 Maret 2019 - 13:33 WIB

Bambang Trihatmodjo: Pupuk Bregadium Bukti Kiprah Berkarya untuk Pertanian 

Kader utama Partai Berkarya Bambang Trihatmodjo menilai sector pertanian Indonesia berjalan di tempat, di tengah maju dan berkembangnya sector pertanian negara-negara tetangga, terutama Thailand.  

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih

Sabtu, 23 Maret 2019 - 13:10 WIB

Kemenperin Siapkan Dua Model Program Pacu Penumbuhan Wirausaha Baru di Pondok Pesantren

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyiapkan beberapa program atau model untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi berbasis pondok pesantren dan menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan…

Krakatau Steel (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Sabtu, 23 Maret 2019 - 13:05 WIB

Kementerian BUMN Hormati Proses Hukum yang Sedang Berjalan di PT KS

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengungkapkan, Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang berjalan di PT Krakatau Steel.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Sabtu, 23 Maret 2019 - 12:37 WIB

Tingkatkan Akses Air, Kementerian PUPR Terus Tambah Tampungan Air dan Dukung Revitalisasi Sungai

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan akses air bagi seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai upaya diantaranya program air minum, pembangunan Sistem Penyediaan…

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Foto: Kemenperin)

Sabtu, 23 Maret 2019 - 12:10 WIB

Kemenperin Bawa Santri Lulusan Pondok Pesantren Jadi Wirausaha Andal

Kementerian Perindustrian terus berupaya menumbuhkan wirausaha baru di Tanah Air, salah satunya melalui program ‘Santripreneur’. Program yang bertujuan untuk penumbuhan wirausaha baru di…