Tarif Batas Bawah Ojek Online Diusulkan Rp 2.000/ Kilometer

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 12 Maret 2019 - 10:26 WIB

Pemerintah usulkan tarif Ojek Online akan diusulkan Naik Jadi Rp 2.000/Km
Pemerintah usulkan tarif Ojek Online akan diusulkan Naik Jadi Rp 2.000/Km

INDUSTRY.co.id, Jakarta -Sejumlah pihak mengusulkan besaran batas bawah tarif ojek daring yang akan ditetapkan pemerintah dalam waktu dekat sebesar Rp 2.000 per kilometer atau naik Rp 600 (sekitar 43 persen) dari tarif rata-rata saat ini sebesar Rp 1.400 per kilometer.

"Saya rasa kenaikan dengan jumlah ini juga cukup signifikan menguntungkan bagi mitra pengemudi," kata pengamat ekonomi digital dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal, Senin (11/3/2019).

Ia mengatakan, angka Rp 2.000 itu juga merupakan nilai tengah batas bawah tarif Go-Jek (Rp 1.600 per kilometer) dan Grab (Rp 1.200 per kilometer).

Menurut Fithra, angka itu ini muncul berdasar kajian Research Institute of Socio Economic Development (RISED) terhadap faktor kemampuan membayar bahwa pengeluaran tambahan per hari yang bisa ditoleransi oleh kebanyakan konsumen (sekitar 71 persen) tak melebihi Rp 5.000.

Dengan jarak tempuh rata-rata konsumen per hari sebesar 8,8 kilometer, kata dia, berarti kenaikan tarif ideal adalah maksimal Rp 568 per kilometer, sehingga batas bawah tarif naik menjadi Rp 1.968 per kilometer.

Belum lagi, lanjut dia, ada penerapan pentarifan dinamis oleh aplikator berdasarkan algoritma big data yang memberikan tarif terbaik buat mitra pengemudi. Artinya tarif akan menyesuaikan secara dinamis, tergantung pada waktu, tempat dan tinggi rendahnya permintaan serta penawaran yang tersedia.

Hingga saat ini, besaran batas bawah tarif yang akan dipertimbangkan oleh pemerintah berada di kisaran Rp 2.400-Rp 3.000 per kilometer. Batas bawah tarif Rp 3.000 merupakan tuntutan komunitas ojek online Gabungan Aksi Roda Dua (Garda).

Jika mengikuti keinginan mitra pengemudi agar pemerintah mematok tarif batas bawah R p3.000 per kilometer, maka mayoritas konsumen sangat berpotensi beralih ke moda transportasi lain yang lebih murah, termasuk UMKM yang saat ini semakin banyak memanfaatkan jasa pengantaran barang menggunakan ojek daring.

"Alih-alih mendapatkan kenaikan pendapatan, mitra pengemudi justru akan menanggung efek negatif dari berkurangnya konsumen. Ini jelas tidak baik bagi ekosistem yang sudah terbangun," ujar dia.

Ia memahami kehendak untuk lebih menyejahterakan mitra pengemudi, tetapi jangan sampai pengaturan tarif ini malah diputuskan gegabah sehingga berdampak negatif bagi ekosistem. Seluruh pihak harus paham bahwa kelangsungan bisnis digital ini melibatkan sejumla variabel dalam ekosistem.

Variabel di dalam ekosistem tersebut adalah aplikator, mitra pengemudi, konsumen, dan pemerintah selaku regulator. Semua saling berkaitan dan harus bisa berjalan selaras beriringan, agar ekosistem yang sudah terbangun baik tetap bisa terjaga.

"Jadi, ketika satu variabel dalam ekosistem ini terganggu, maka efek negatifnya langsung terasa pada keseluruhan ekosistem," katanya

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dok Redaksi Industry

Sabtu, 23 Maret 2019 - 13:33 WIB

Bambang Trihatmodjo: Pupuk Bregadium Bukti Kiprah Berkarya untuk Pertanian 

Kader utama Partai Berkarya Bambang Trihatmodjo menilai sector pertanian Indonesia berjalan di tempat, di tengah maju dan berkembangnya sector pertanian negara-negara tetangga, terutama Thailand.  

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih

Sabtu, 23 Maret 2019 - 13:10 WIB

Kemenperin Siapkan Dua Model Program Pacu Penumbuhan Wirausaha Baru di Pondok Pesantren

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyiapkan beberapa program atau model untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi berbasis pondok pesantren dan menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan…

Krakatau Steel (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Sabtu, 23 Maret 2019 - 13:05 WIB

Kementerian BUMN Hormati Proses Hukum yang Sedang Berjalan di PT KS

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengungkapkan, Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang berjalan di PT Krakatau Steel.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Sabtu, 23 Maret 2019 - 12:37 WIB

Tingkatkan Akses Air, Kementerian PUPR Terus Tambah Tampungan Air dan Dukung Revitalisasi Sungai

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan akses air bagi seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai upaya diantaranya program air minum, pembangunan Sistem Penyediaan…

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Foto: Kemenperin)

Sabtu, 23 Maret 2019 - 12:10 WIB

Kemenperin Bawa Santri Lulusan Pondok Pesantren Jadi Wirausaha Andal

Kementerian Perindustrian terus berupaya menumbuhkan wirausaha baru di Tanah Air, salah satunya melalui program ‘Santripreneur’. Program yang bertujuan untuk penumbuhan wirausaha baru di…