Pemerintah Terus Berkomitmen Meningkatkan Akses Layanan Dasar

INDUSTRY.co.id - Banjarmasin - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di paruh akhir masa jabatannya tetap berkomitmen dengan terus meningkatkan akses layanan dasar untuk kesehatan, pendidikan dan sumber daya manusia.

"Pemerintah itu sangat berkomitmen untuk mengurangi beban masyarakat yang dari 40% kelompok masyarakat berpendapatan terendah sampai batas tertentu," ujar Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK Tubagus Achmad Choesni.

Demikian disampaikan Tubagus Achmad Choesni dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Terobosan dan Sinergi Layanan Dasar di Kalimantan Selatan”, bertempat di Gedung Mahligai Pancasila, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Rabu (6/3/2019).

Menurut Tubagus, melalui berbagai bantuan sosial dan intervensi untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat yang dilakukan dalam lima tahun terakhir menempatkan posisi Indonesia sejak 2017 masuk dalam high human development indeks.

Kebijakan pemerintah melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Bidik Misi, Beras Sejahtera, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan BPJS Ketenagakerjaan mampu menurunkan tingkat indeks Gini Rasio. Adapun, tingkat kemiskinan secara nasional pada Maret 2018 sudah mencapai 9,82%, menurun dari 11,25% pada tahun 2014.

Tubagus menerangkan, komitmen pemerintah melindungi masyarakat miskin terus diwujudkan dalam tahun 2019 dengan terus meningkatkan jumlah dan memperluas jangkauan penerima manfaat.

Dicontohkan, penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada 2018 sudah mencapai 92,4 juta orang. Pada tahun ini, ditambahkan menjadi 107,2 juta orang. Adapun, jumlah penerima PKH telah digulirkan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan, mulai tahun ini, penerima Rastra digabungkan dalam Program BPNT.

Terkait akses pendidikan, pemerintah juga memberikan alokasi KIP hingga 19,7 juta siswa dan Beasiswa Bidik Misi bagi pelajar/mahasiswa kurang mampu. Di luar itu, pemerintah juga memberikan perhatian kepada kaum disabilitas, lanjut usia dan marjinal.

"Tentu saja ada yang kita upayakan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan masyarakat dengan program pemberdayan lain. Selain perlindungan sosial kami memastikan pemenuhan kapasitasnya terpenuhi," jelas Tubagus.

Salah satu tugas Kemenko PMK adalah memastikan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas, kesejahteraan dan karakter manusia Indonesia.

Tubagus Choesni menambahkan, salah satu fokus utama dari pemerintah adalah menekan angka stunting. Meski dalam lima tahun terakhir, tingkat imunisasi dasar meningkat, angka stunting juga menurun, angka kematian bayi menurun, dan angka kematian balita juga menurun, namun kebijakan mengurangi stunting terus dilakukan.

"Stunting itu jadi kalau kita intervensi dengan baik, kalau berhasil itu bisa mengurangi cognitive capacity-nya. Karena jika kita bisa meningkatkan investasi cognitive sejak bayi, maka itu bisa menjadi generasi baik di masa yang akan mendatang," jelas Deputi Kemenko PMK.

Aksi tindakan penurunan stunting antara lain seperti program isi piringku, pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, dan bebas cacing untuk anak.

"Intervensi pemberian ASI eksklusif itu penting, karena banyak sekali sekrang produk-produk yang kelihatannya bisa menggantikan ASI," jelas Tubagus Choesni.

Satu hal, Tubagus mengapresiasi upaya dari pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dan masyarakat setempat dalam menurunkan tingkat stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Pun, tingkat kemiskinan Kalimantan Selatan di bawah rata-rata kemiskinan nasional, yakni 4,65% pada tahun 2018.

Turut hadir dalam Diskusi Media FMB 9 kali ini adalah Staf Ahli Menteri Bidang Aksesbilitas Sosial Kemensos Marjuki, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan Nurul Fajar Desira, dan pengamat Kesehatan Muhammad Rudiansyah.