Ini Kata Mantan Kepala BP Batam Agar Dana Desa Lebih Maksimal

Oleh : Ahmad Fadli | Senin, 18 Februari 2019 - 21:28 WIB

Ilustrasi dana desa (Foto Industry.co.id)
Ilustrasi dana desa (Foto Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id, Jakarta -  Alokasi dana desa dari pemerintah pusat ke daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kemendes, penyaluran dana desa 2015 sebesar Rp 20,67 triliun, 2016 sebesar Rp 46,98 triliun, 2017 sebesar Rp 60 triliun, 2018 sebesar Rp 60 triliun, dan untuk tahun 2019 sebesar 73 triliun.

Peningkatan alokasi anggaran desa tersebut harus diimbangi dengan kinerja perangkat desa dalam menyerap anggaran untuk pembangunan desa. Secara keseluruhan penyerapan dana desa mengalami peningkatan dari tahun pertama sebesar 82 persen ditahun 2018 sudah bisa terserap 99 persen. Kedepan optimalisasi dana desa harus lebih ditingkatkan, mengingat besaran dana yang sudah digelontorkan.

Menanggapi hal tersebut, Mantan Ketua BP Batam, Mustofa Widjaja mengingat pentingnya mempersiapkan kemampuan sumber daya manusia yang mengelolannya, serta rancangan pembangunan yang harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing desa berada. Maka perlu infrastruktur administrasi yang fokus untuk meningkatkan kualitas perangkat desa, agar visi pemerataan pembangunan dapat terwujud.

"Komintmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan memulai dana desa sudah berjalan dengan baik, hanya saja perlu ada arah tegas pembangunan masing-masing daerah. Hal tersebut akan terlaksana jika perangkat desa yang mengelola paham aturan dan juga kebutuhan masyarakatnya. Kedepan kehadiran kebijakan pendukung tersebut menjadi prioritas kita," ucap Mustofa Widjaja saat dimintai komentar di Bintan, Senin (18/2/2019).

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Kepri tersebut menambahkan perlu adanya aturan baku yang terintegrasi dari pusat hingga daerah mengenai penyerapan dana desa, yang selama ini sering berubah-ubah. Selain itu pelibatan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan kebutuhan daerah harus menjadi pertimbangan agar dana desa maksimal.

"Penyelaraskan aturan, peningkatan kualitas perangkat desa, serta mendorong partisipasi masyarakat desa harus dilakukan demi terwujudnya kemajuan masyarakat," tutupnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Grand opening New Marketing Office dan MOU Signing Ceremony dengan Sekolah Mutiara Bangsa dan Muslim Cendekia Islamic School

Jumat, 22 Maret 2019 - 16:15 WIB

Ciputra Teken MoU Dengan Sekolah Mutiara Bangsa dan Muslim Cendekia Islamic School di Citra Maja Raya

Proyek Citra Maja Raya seluas 2.600 hektare (Ha) terus mengebut pembangunannya. Hasilnya, kini proyek garapan Joint Operation PT. Ciputra Residence, PT. Hanson International tbk, PT Bhuwanatala…

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berfoto bersama dengan Karyawan Mitra Produksi Sigaret (MPS) dan Paguyuban Sampoerna Retail Community (SRC)

Jumat, 22 Maret 2019 - 16:10 WIB

Menperin Sebut Mitra Produksi Sigaret Sebagai Pahlawan Industri Nasional

Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi kepada paguyuban Mitra Produksi Sigaret (MPS), sebagai wadah yang menaungi 38 produsen Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan bermitra dengan PT HM Sampoerna.

Tim Relawan Pelindo IV Bantu Korban Banjir Bandang Sentani Jayapura

Jumat, 22 Maret 2019 - 16:00 WIB

Tim Relawan Pelindo IV Bantu Korban Banjir Bandang Sentani Jayapura

Banjir bandang yang melanda Kabupaten Sentani, Jayapura, yang diperkirakan menelan korban jiwa hingga 104 orang per Selasa (19/3/2019), mengundang sejumlah pihak bersimpati. Salah satunya adalah…

PT Telkom Indonesia. (Foto: IST)

Jumat, 22 Maret 2019 - 15:47 WIB

Bakamla Dukung Telkom Amankan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL)

Jakarta – Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menandatanganiPerjanjian Kerja Sama Pengawasan dan Pengamanan Sistem Komunikasi Kabel…

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia

Jumat, 22 Maret 2019 - 15:33 WIB

BI Dukung Akselerasi Perekonomian Provinsi Kepri melalui Penguatan Potensi Sektor Unggulan​

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mendukung akselerasi perekonomian Kepulauan Riau (Kepri) melalui penguatan potensi sektor unggulan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).