Kementerian PUPR Tingkatkan Penggunaan e-Katalog Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Oleh : Hariyanto | Sabtu, 16 Februari 2019 - 09:23 WIB

Kementerian PUPR Tingkatkan Penggunaan e-Katalog Dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Kementerian PUPR Tingkatkan Penggunaan e-Katalog Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan penggunaan Katalog Elektronik atau e-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ). Penggunaan e-katalog mendukung PBJ Pemerintah yang terbuka, efisien, cepat dan mudah. 

Untuk meningkatkan ketersediaan ragam barang dan jasa yang dibutuhkan Kementerian PUPR, dilakukan kerjasama pengembangan e-katalog sektoral dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). 

Kerjasama ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti dan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto di kantor LKPP, Jakarta, Jumat (15/2/2019). 

“Hadirnya e-Katalog Sektoral akan sangat membantu Kementerian PUPR karena mayoritas anggaran di Kementerian PUPR digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. e-katalog sektoral akan mempercepat proses pengadaan barang yang bersifat teknis, sekaligus kita bisa melihat perbandingan harga secara cepat misalnya pengadaan alat berat dan bronjong kawat," kata Anita. 

Selain mempercepat proses pengadaan, dikatakan Anita hal tersebut juga akan menghemat waktu dan biaya, jika dibandingkan harus melewati proses lelang, dengan tetap mengedepankan pengadaan  yang transparan dan akuntabel. 

Kementerian PUPR menjadi salah satu Kementerian dengan alokasi anggaran  belanja modal terbesar. Pada tahun 2018, Kementerian PUPR melakukan pelelangan 10.714 paket pekerjaan baik konsultansi maupun konstruksi senilai total Rp 88,1 triliun. 

Pada tahun 2019, Kementerian PUPR mendapat amanah untuk membelanjakan anggaran sebesar Rp 110,73 triliun dimana sekitar 84% atau Rp 93 triliun merupakan belanja modal melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.

LKPP memiliki tiga katalog elektronik yakni Katalog Nasional yang disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Katalog Sektoral yang disusun dan dikelola oleh Kementerian dan Katalog Daerah yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menjelaskan katalog elektronik juga dipandang sebagai instrumen yang efektif untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi dalam pengadan barang dan jasa pemerintah. “Saat ini terdapat dua lembaga yang sudah menerapkan e-katalog sektoral yakni KPU dan Kemendagri," kata Roni. 

Selain Kementerian PUPR, terdapat empat kementerian lain yang menandatangani nota kesepahaman mengenai pengembangan e-katalog sektoral, yakni  Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pertanian. 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dok Redaksi Industry

Sabtu, 23 Maret 2019 - 13:33 WIB

Bambang Trihatmodjo: Pupuk Bregadium Bukti Kiprah Berkarya untuk Pertanian 

Kader utama Partai Berkarya Bambang Trihatmodjo menilai sector pertanian Indonesia berjalan di tempat, di tengah maju dan berkembangnya sector pertanian negara-negara tetangga, terutama Thailand.  

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih

Sabtu, 23 Maret 2019 - 13:10 WIB

Kemenperin Siapkan Dua Model Program Pacu Penumbuhan Wirausaha Baru di Pondok Pesantren

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyiapkan beberapa program atau model untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi berbasis pondok pesantren dan menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan…

Krakatau Steel (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Sabtu, 23 Maret 2019 - 13:05 WIB

Kementerian BUMN Hormati Proses Hukum yang Sedang Berjalan di PT KS

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengungkapkan, Kementerian BUMN menghormati proses hukum yang sedang berjalan di PT Krakatau Steel.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Foto: Kemenperin)

Sabtu, 23 Maret 2019 - 12:10 WIB

Kemenperin Bawa Santri Lulusan Pondok Pesantren Jadi Wirausaha Andal

Kementerian Perindustrian terus berupaya menumbuhkan wirausaha baru di Tanah Air, salah satunya melalui program ‘Santripreneur’. Program yang bertujuan untuk penumbuhan wirausaha baru di…

Eric Saputra Country Head Ninja Xpress Indonesia (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 23 Maret 2019 - 12:00 WIB

Erick Saputra: Saya Sudah Cinta dengan Industri Logistik

Sebagai Country Head Ninja Xpress Indonesia, Eric Saputra (27thn) bertanggung jawab untuk memimpin pengembangan dan operasional bisnis di Indonesia demi tercapainya visi dan misi Ninja Xpress…