Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tolak Gugatan SPRI dan PPWI Terhadap Dewan Pers

Oleh : Hariyanto | Kamis, 14 Februari 2019 - 09:16 WIB

Ilustrasi Palu Hakim (Foto Ist)
Ilustrasi Palu Hakim (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pada akhir bulan April 2018, Dewan Pers telah digugat oleh SPRI dan PPWI (selanjunya disebut Para Penggugat) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dasar bahwa Dewan Pers telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Dewan Pers telah membuat kebijakan melampaui fungsi kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Informasi yang diterima INDUSTRY.co.id, Kamis (14/2/2019) menyebutkan, dalam proses persidangan perkara perdata ini, Dewan Pers dengan tegas membantah dalil Para Penggugat tersebut dan Dewan Pers menyatakan secara tegas bahwa Dewan Pers memiliki fungsi berdasarkan UU Pers No. 40 tahun 1999 (Pasal 15 ayat 2, huruf f) adalah sah dan berwenang mengeluarkan peraturan Dewan Pers sebagai hasil dari proses memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan peraturan dibidang pers khususnya peraturan tentang Standar Kompetensi Wartawan. 
Setelah melalui seluruh proses persidangan perkara ini yang memghabiskan waktu kurang lebih 11 bulan, maka pada hari Rabu, 13 Februari 2019, akhirnya Majelis Hakim telah memberi dan membaca keputusan dengan menyatakan bahwa “Gugatan Penguggat tidak dapat diterima (ditolak)” dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.
Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim menolak atau tidak dapat menerima gugatan Penggugat adalah :
1. Pokok materi Gugatan Penggugat adalah perihal permohonan pembatalan kebijakan (peraturan) yang dibuat oleh Dewan Pers.
2. Karena pokok materinya gugatannya adalah perihal permohonan pembatalan kebijakan (peraturan) Dewan Pers maka harus di uji apakah regulasi (peraturan) yang dibuat oleh Dewan Pers bertentangan dengan Undang –Undang atau peraturan yang ada. 
3. Berdasarkan pertimbangan hukum angka 2 di atas, maka kewenangan untuk menguji sah tidaknya (melanggar hukum) kebijakan (peraturan) dari Dewan Pers bukan merupakan  kewenangan Pengadilan Negeri melainkan badan peradilan lain, yang mana kebijakan (peraturan) Dewan Pers berdasarkan tata urutan peraturan perundangan kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang sehingga pengujian sah atau tidaknya kebijakan (peraturan) Dewan Pers adalah menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Atas pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memutuskan Gugatan Penguggat (SPRI dan PPRI) tidak dapat diterima (ditolak) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menristekdikti Mohamad Nasir (Foto Dok Humas)

Kamis, 21 Maret 2019 - 06:00 WIB

Kemenristekdikti dan Kementerian BUMN Jalin Kerja Sama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian BUMN menjalin kerjasama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB).

Jalan Tol (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 21 Maret 2019 - 05:00 WIB

Pembangunan Infrastruktur di Daerah Dukung Efektivitas Hilirisasi Produk

Masifnya pembangunan infrastruktur di seluruh Tanah Air dalam kurun waktu empat tahun terakhir merupakan kebijakan tepat yang telah diambil oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden…

Gelombang tinggi (Foto Sindonews)

Kamis, 21 Maret 2019 - 04:45 WIB

Siaga Potensi Gelombang Setinggi Empat Meter di Tujuh Wilayah

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memberikan peringatan dini gelombang tinggi kisaran 2,5 hingga 4 meter yang kemungkinan terjadi di 7 wilayah perairan Indonesia dalam empat hari ke…

Milasari Kusumo Anggraini (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 20 Maret 2019 - 21:25 WIB

Milasari Kusumo:Mulailah Membangun Ekosistem Ekonomi Kerakyatan

Tidak banyak calon legislatif (caleg) yang hadir di tengah masyarakat dengan membawa konsep perbaikan ekonomi. Dari yang sedikit itu terdapat Milasari Kusumo Anggraini SE, caleg DPR RI dari…

PT Jasa Tirta Energi selaku BUMN yang bergerak di sektor bisnis energi dan konstruksi akan mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga minihidro untuk mengaliri aliran listrik di seluruh pelosok Indonesia.

Rabu, 20 Maret 2019 - 21:13 WIB

Ambisi Jasa Tirta Energi Aliri Listrik di Pelosok

Pemerintah menargetkan hingga 2025 rasio elektrifikasi mencapai 100 persen dimana permintaan akan listrik bertambah 7.000 MW setiap tahunnya. Peluang inilah yang mendasari PT Jasa Tirta Energi…