Pemerintah Bentuk Satgas Pengawasan Penyelenggaraan Umrah

Oleh : Ahmad Fadli | Jumat, 08 Februari 2019 - 11:51 WIB

Sembilan Kementerian/ Lembaga bekerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan umrah
Sembilan Kementerian/ Lembaga bekerja sama dalam pengawasan penyelenggaraan umrah

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Penataan penyelenggaraan umrah memasuki babak baru. Sembilan pimpinan Kementerian/Lembaga Negara hari ini. Jumat (08/02). menyepakati nota kesepahaman tentang Pencegahan. Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan lbadah Umrah. 

Nota kesepahaman ini ditandatangani Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, Kepala PPATK, dan 

Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Penandatanganan berlangsung di Hote! Borobudur, Jakarta. 

“Nota Kesepahaman ini menjadi babak baru pembinaan penyelenggaraan umrah. Tujuannya, sebagai pedoman sinergi bagi para pihak dalam rangka pencegahan, pengawasan, pelindungan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah,” terang Menag di Jakarta, Jumat (08/02). 

Menurut Menag, ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pertukaran data dan/atau informasi, pencegahan, pengawasan, pelindungan, penanganan, dan pembentukan satuan tugas. 

“Mulai hari ini, para pihak dalam nota kesepahaman ini bisa melakukan pertukaran data dan/atau informasi di bidang pencegahan, pengawasan, pelindungan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya. 

Tindaklanjut lainnya dari nota kesepahamaan ini, kata Menag, adalah pembentukan satuan tugas pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah. Adapun susunan organisasi, masa tugas, dan mekanisme penetapan keanggotaannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama. 

“Keanggotaan Satuan Tugas berdasarkan usulan para pihak dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia,” tandasnya. 

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim menambahkan bahwa Nota Kesepahaman ini menjadi upaya lanjutan dalam penataan penyelenggaraan umrah. Secara teknik, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan para pejabat di level teknis untuk menyusun format kerja sama. 

“Kami tentu akan fokus pada upaya memberikan pelindungan kepada masyarakat yang melaksanakan perjalanan ibadah umrah. Harapannya, permasa|ahan umrah bisa ditekan dan masyarakat bisa beribadah dengan tenang,” tandasnya. 

“Insya Allah sebelum tiga bulan, Perjanjian Kerja Sama sudah selesai sehingga nma kesepahaman ini bjsa Iebih operasional,” tandasnya. 

Arfi menambahkan bahwa nota kesepahaman ini strategis mengingat penyelenggaraan ibadah umrah merupakan hal yang komplek. Ratusan ribu bahkan hingga satu juta jemaah asal Indonesia melaksanakan ibadah umrah. 

Data Kemenag mencatat, jemaah umrah 1440H saja misalnya, dalam rentang September 2018 sampai Januari 2019, mencapai 508.180 jemaah. Tiga tahun sebelumnya, jumlahnya tidak pernah kurang dari 500ribu. Tahun 1437H, total 
sebanyak 677.509 jemaah. Tahun 1438H jumlahnya meningkat hingga mencapai 858.933 jemaah. 

"Bahkan, tahun Ialu atau 1439H, jemaah umrah asal Indonesia sebanyak 1.005.802 orang. Jumlah ini adalah yang terbesar di dunia setelah Pakistan," ujarnya. 

"Karena jumlah yang demikian besar dan permasalahan yang kompleks, maka daiam melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah perlu melibatkan semua pihak yang memiliki regulasi dan kewenangan sesuai bidang tugasnya, agar pengawasan dapat Iebih efektif dan terpadu," tandasnya. 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menristekdikti Mohamad Nasir (Foto Dok Humas)

Kamis, 21 Maret 2019 - 06:00 WIB

Kemenristekdikti dan Kementerian BUMN Jalin Kerja Sama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian BUMN menjalin kerjasama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB).

Jalan Tol (Foto Dok Industry.co.id)

Kamis, 21 Maret 2019 - 05:00 WIB

Pembangunan Infrastruktur di Daerah Dukung Efektivitas Hilirisasi Produk

Masifnya pembangunan infrastruktur di seluruh Tanah Air dalam kurun waktu empat tahun terakhir merupakan kebijakan tepat yang telah diambil oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden…

Gelombang tinggi (Foto Sindonews)

Kamis, 21 Maret 2019 - 04:45 WIB

Siaga Potensi Gelombang Setinggi Empat Meter di Tujuh Wilayah

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memberikan peringatan dini gelombang tinggi kisaran 2,5 hingga 4 meter yang kemungkinan terjadi di 7 wilayah perairan Indonesia dalam empat hari ke…

Milasari Kusumo Anggraini (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 20 Maret 2019 - 21:25 WIB

Milasari Kusumo:Mulailah Membangun Ekosistem Ekonomi Kerakyatan

Tidak banyak calon legislatif (caleg) yang hadir di tengah masyarakat dengan membawa konsep perbaikan ekonomi. Dari yang sedikit itu terdapat Milasari Kusumo Anggraini SE, caleg DPR RI dari…

PT Jasa Tirta Energi selaku BUMN yang bergerak di sektor bisnis energi dan konstruksi akan mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga minihidro untuk mengaliri aliran listrik di seluruh pelosok Indonesia.

Rabu, 20 Maret 2019 - 21:13 WIB

Ambisi Jasa Tirta Energi Aliri Listrik di Pelosok

Pemerintah menargetkan hingga 2025 rasio elektrifikasi mencapai 100 persen dimana permintaan akan listrik bertambah 7.000 MW setiap tahunnya. Peluang inilah yang mendasari PT Jasa Tirta Energi…