Di Tahun Babi Tanah, Menperin Airlangga Pede Investasi Manufaktur Meningkat

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Perindustrian melihat masih ada semangat dan kepercayaan diri dari para pelaku industri untuk terus melakukan ekspansi serta investor baru yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Hal ini berkat kestabilan kondisi perekonomian dan politik di Tanah Air yang mendukung iklim investasi kondusif serta komitmen pemerintah memberikan kemudahan perizinan usaha.

"Jadi, outlook di 2019, kami optimis bahwa investasi akan meningkat dibanding tahun lalu. Meskipun di kuartal terakhir kemarin, ada turbulence ekonomi dengan fluktuasi currency dan trade war. Tetapi sekarang terihat jelas bahwa optimisme sudah terbangun," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada EuroCham Outlook Ekonomi dan Investasi Indonesia 2019, di Jakarta, Rabu (6/2).

Menperin menyampaikan, dengan kerja sama yang baik antara Kemenperin dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), beberapa investor di sektor strategis seperti industri petrokimia dan baja mulai masuk lagi ke Indonesia. 

"Misalnya, Lotte yang telah ground breaking, itu akan selesai pada tahun 2022 untuk menambah satu juta ton produk plastik dan turunannya," ungkapnya.

Selain itu, klaster industri baja di Cilegon sedang ditargetkan mampu produksi sebanyak 10 juta ton pada tahun 2025. Ini tidak terlepas adanya kolaborasi antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan sejumlah produsen baja skala global seperti Posco, Nippon Steel, Osaka Steel, dan Sango Corporation. 

"Melalui peningkatan investasi dan ekspansi tersebut, terjadi pendalaman struktur di industri baja dan substitusi produk impor. Sebab, selama dua dekade lalu, investasi petrokimia dan baja ini terhenti. Nah, sekarang mulai bergerak kembali. Selain kapasitas klaster Cilegon bertambah, di klaster Jawa Timur juga terjadi dari divestasi Freeport yang masuk bikin copper smelter," paparnya.

Kemudian, perusahaan-perusahaan smelter nikel di kawasan industri Sulawesi Tengah, sudah mampu ekspor senilai USD5 miliar dan mengalami kenaikan hingga 78 persen ke pasar Amerika Serikat. Ini pun menunjukkan, daya saing industri di Indonesia dinilai kompetitif di kancah global. 

"Menandakan pula bahwa minat ekspansi di sektor industri tidak hanya dari investor dalam negeri, tetapi juga luar negeri," imbuhnya. 

Airlangga menambahkan, tahun ini, akan segera direalisasikan investasi dari sektor industri pertokimia, otomotif dan baja sehingga nantinya timbul bandwagon effect terhadap investor-investor lainnya.

"Untuk itu, Kemenperin turut memacu perjanjian kerja sama komprehensif dengan negara-negara potensial. Contohnya, mempercepat CEPA dengan Uni Eropa, yang akan mendorong industri otomotif Jerman untuk investasi lagi di Indonesia," terangnya.

Kemenperin akan fokus menggenjot investasi di lima sektor yang menjadi prioritas dalam Making Indonesia 4.0, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, dan elektronika. 

"Namun demikian, sektor lain juga dipacu seperti industri pulp dan kertas serta baja. Tahun ini, pabrik rayon segera beroperasi di Sumatera Selatan dan Riau," lanjutnya.

Berdasarkan data yang dirilis BKPM, realisasi investasi industri manufaktur pada 2018 mencapai Rp222,3 triliun. Industri makanan mencatatkan realisasi investasi terbesar pada penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp39,1 triliun. Selanjutnya, diikuti industri kimia dan farmasi dengan nilai investasi sebesar Rp13,3 triliun.

Sedangkan, untuk penanaman modal asing (PMA), sektor industri pengolahan yang investasinya terbesar adalah industri logam dasar, barang logam bukan mesin, dan peralatannya senilai USD2,2 miliar. Selain itu, investasi industri kimia dan farmasi senilai USD1,9 miliar serta industri makanan sebesar USD1,3 miliar.

Kepercayaan dari para investor tersebut dinilai dapat menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi negara tujuan dan pilihan yang tepat untuk menjadi basis produksi manufaktur mereka. Tujuannya baik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun mengisi pasar ekspor. 

"Kami optimis, outlook pertumbuhan ekonomi kita lebih positif, walaupun perekonomian di dunia masih slow growth," tegasnya. 

Untuk itu, diharapkan adanya harmonisasi regulasi dan penerapan kebijakan seperti PMK 150/2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, fasilitas tax holiday, dan platform online single submission yang dapat mendorong investasi pada tahun 2019.