Perijinan Dipermudah Berdampak Positif Bagi Investor

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Optimisme perekonomian Indonesia terus membaik sebagai dampak dari sejumlah perbaikan perijinan investasi akan mengundang investor manca negara untuk berinvestasi di Indonesia.  Pemerintah sudah mempermudah proses penerbitan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan)  dapat diintegrasikan dalam satu bagian.

 Presiden Joko Widodo berpesan agar semua pihak menyampaikan informasi yang positif kepada investor, termasuk terlait kondisi perekonomian Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Jumat (24/2/2017).

"Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2016 yang mencapai angka 5,02 persen dan rendahnya tingkat inflasi pada angka 3,02 persen menjadi modal yang baik untuk menarik minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Kondisi yang baik seperti ini yang harus disampaikan ke investor," kata Presiden sebagaimana dikutip dari Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk selalu optimis terhadap kondisi perekonomian Tanah Air dan beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, akan terus diupayakan agar mengalami perbaikan.

"Kerja itu harus optimis, apalagi dengan angka-angka yang saya sampaikan, enggak ada itu pesimis, tapi memang ada kondisi yang perlu diperbaiki," ujar Presiden sebelum melakukan kunjungan kerja ke Australia.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan, banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan investasi di Tanah Air.

Pertama, peningkatan anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk membangun infrastruktur, kemudian penghapusan berbagai regulasi yang dinilai menghambat tumbuhnya investasi.

"Dari APBN tahun ini, Rp2.080 triliun. Dan sekarang kita fokus APBN kita pada percepatan pembangunan infrastruktur, mengejar ketertinggalan kita karena ini 'basic' yang harus dikerjakan oleh kita," ucapnya.

Presiden Jokowi secara khusus juga meminta agar proses penerbitan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dapat diintegrasikan menjadi satu bagian dan tanpa memerlukan perpanjangan.

Kecepatan, menurut Presiden, menjadi kunci untuk mencapai kemajuan bangsa. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat meningkatkan koordinasinya sehingga berjalan satu arah.

"Saya minta masalah SIUP/TDP, coba gabung jadi satu, amanat Undang-Undang. Nggak usah pakai perpanjangan. Seumur-umur sudah. Ngapain hal-hal itu diteruskan. Kecepatan memutuskan, melayani, kuncinya di situ," imbuhnya.

Selain itu, era globalisasi dan perkembangan teknologi menurut Presiden merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini.

Kompetisi antar negara menjadi sesuatu hal yang lumrah terjadi untuk itu, Presiden menegaskan, bangsa Indonesia tidak boleh tertinggal.

Dalam konteks investasi, jangan sampai investor beralih ke negara lain dikarenakan iklim investasi di Tanah Air yang kurang mendukung.

"Investor sekarang punya banyak pilihan. Saya enggak dilayani di Indonesia, saya bisa pergi ke tempat, negara lain,  kata Presiden.

Presiden mengatakan, negara perlu membangun kepercayaan dan persepsi yang positif di mata investor. Iklim investasi yang sehat juga akan berperan penting dalam meningkatkan investasi.

"Kekayaan apapun tapi kalau persepi jelek ya sulit. Membangun kepercayaan, sama daerah juga sama. Kalau layani investor masih amplop, sulit, saya blak-blakan saya, masih meras-meras ya lupakan,  tegas Presiden.

Selain itu, Presiden menerangkan bahwa Indonesia juga harus bergerak cepat dalam mengikuti perkembangan global. Persaingan antar negara tidak bisa dihindari karena semua negara berebut investasi.

"Konsekuensinya adalah di dunia sekarang dalam persaingan antarnegara, bukan lagi besar kalahkan kecil. Bukan yang kuat, tapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Yang lambat kalah, ini yang perlu saya ingatkan karena investasi ini diperlukan," ungkap Presiden.

Standar Nasional Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk mengikuti standar nasional yang telah disusun pemerintah pusat dalam hal regulasi di bidang investasi.

Presiden menginginkan adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah agar iklim investasi menjadi kompetitif.

"Kita ini NKRI jangan terpecah belah karena aturan, daerah, atau kelompok bikin standar sendiri. Tolong ikuti standar nasional yang sudah kita susun dan buat kalau mau kompetitif di kelas dunia," ucapnya.

Dengan terintegrasinya standar nasional tersebut, akan tercipta sebuah pasar nasional yang besar sehingga akan terwujudnya pemerataan dalam hal pembangunan.

Presiden menegaskan, pemerintah baik pusat maupun daerah harus berani berkorban untuk meninggalkan ego sektoral demi tercapainya cita-cita pembangunan nasional melalui infrastruktur.

"Karena itu kita harus keluar semua dari zona nyaman. Mending kita sakit daripada rakyat sakit. Kalau infrastruktur jadi, ekonomi kita hidup, baru bapak ibu semua punya kebanggaan. Ini masalah rasa," ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, dan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika.