Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 799 Miliar Bangun Jargas di 17 Kabupaten

Oleh : Ahmad Fadli | Kamis, 17 Januari 2019 - 17:04 WIB

Menteri ESDM Ignasius Jonan meninjau Pembangungan Jaringan Gas
Menteri ESDM Ignasius Jonan meninjau Pembangungan Jaringan Gas

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan jaringan gas (jargas) sambungan rumah tangga di 17 kabupaten dan kota untuk tahun anggaran 2019. Total estimasi biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 799,96 miliar.

Anggaran diambil dari pagu Direktorat Jenderal Migas 2019 dari total yang mencapai Rp 1,17 triliun. Dirjen Migas Djoko Siswanto mengakui sebenarnya untuk 2019 dianggarkan untuk 18 kota kabupaten, namun satu kota dihilangkan dalam rencana yakni Kabupaten Bojonegoro dengan rencana sambungan sebanyak  4.000 sambungan rumah tangga (SR).

“Kita mundurkan karena kajian belum selesai. Nanti akan dimasukkan ke anggaran tahun depan, jadi diundur ke 2020,” kata Djoko dalam rapat pembahasan rencana kerja Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR, kemarin.

Sebanyak 17 kabupaten dan kota yang akan menjadi target pembangunan jargas adalah Kabupaten Aceh Utara sebanyak 5.000 SR, Dumai 4.300 SR, Jambi 2.000 SR. Palembang 6.000 SR, Depok 6.230 SR, Bekasi 6.720 SR, Karawang 2.681 SR, Purwakarta 4.180 SR, dan Cirebon 6.105 SR.

Selain itu, Kabupaten Lamongan 4.000 SR, kabupaten dan kota Mojokerto masing-masing 4.000 SR, Pasuruan 4.000 SR, Probolinggo 4.000 SR, Banggai 4.000 SR, Wajo 2.000 SR dan Kutai Kertanegara 5.000 SR.“Total jumlah sambungan adalah 74.216 SR,” tukas Djoko.

Tahun ini juga akan dilakukan proses kajian Front End Engineering Design (FEED) untuk menetapkan lokasi pembangunan jargas berikutnya. Ada 15 lokasi yang dilakukan FEED, diantaranya Kabupaten Banyuasin, Musi Rawas, Serang, Tangerang, Bogor, Karawang, Purwakarta, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Mojokerto, Lamongan, Bojonegoro, Kutai Kartanegara, dan Banggai. “Total anggaran untuk kajian ini Rp 1,584 miliar,” kata Djoko.

Pada tahun ini pagu anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp 4,99 triliun, lebih kecil dibanding anggaran 2018 sebesar Rp 6,57 triliun.Selain jargas, ada pembagian alat pengubah konsumsi bahan bakar nelayan dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) atau converter kit pada kapal nelayan sebanyak 14.305 paket senilai Rp 119,4 miliar.

Penyediaan bor air tanah dangkal untuk tanggap darurat 20 titik senilai Rp 2,9 miliar, pemboran air bersih di daerah sulit air 750 titik senilai Rp 430 miliar. Pembagian Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sebanyak 96.481 unit senilai Rp 315 miliar. Serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat di wilayah terdepan, terluar dan terpencil (3T) di 10 lokasi senilai Rp 118,7 miliar.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Talk Show ICDX yang bertajuk “Menjelajahi Dinamika Komoditi Syariah: Peluang dan Tantangannya di Indonesia”

Selasa, 19 Maret 2024 - 12:22 WIB

Makin Diminati, ICDX Targetkan Transaksi Komoditi Syariah Mencapai Rp 2,5 Triliun di Tahun 2024

Direktur Utama Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), Nursalam mengatakan, transaksi Komoditi Syariah di Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan…

Gedung BNI

Selasa, 19 Maret 2024 - 11:53 WIB

BNI Exporters Forum Bantu UMKM Tembus Pasar Amerika

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI konsisten mendorong UMKM Go Global dan meningkatkan devisa negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah)

Selasa, 19 Maret 2024 - 11:47 WIB

Menko Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Selesai pada Tahun 2024

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengatakan bahwa pemerintah menargetkan 41 Proyek Strategis…

Kemenkeu dan Kejaksaan Agung Bersinergi Tangani Kredit Bermasalah di LPEI

Selasa, 19 Maret 2024 - 11:36 WIB

Tangani Kredit Bermasalah di LPEI, Kemenkeu Bersinergi Dengan Kejaksaan Agung

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menyerahkan dan melaporkan indikasi terjadinya tindak pidana fraud pada pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan…

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu,

Selasa, 19 Maret 2024 - 11:24 WIB

Jaga Perekonomian Indonesia, Pemerintah Akan Terus Pantau Dampak Perlambatan Ekonomi Global

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah akan terus memantau dampak perlambatan ekonomi global untuk menjaga perekonomian Indonesia.