Persaingan Tidak Imbang, Pemerintah Harus Proteksi Travel Konvesional

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Pelaku bisnis jasa industri pariwisata meminta pemerintah memproteksi bisnis industri pariwisata ditengah konglomerasi online travel agent (OTA) yang luar biasa, setiap orang boleh bebas menjadi travel agent padahal untuk menjadi biro perjalanan wisata harus memiliki tanda daftar usaha pariwisata (TDUP).

“Karena kita tahu pemilik-pemilik online-online travel agent besar tersebut bukan di Indonesia tapi mereka di luar negeri sana. Jika pemerintah tidak proteksi agen travel maka bakal terjadi pengangguran besar-besaran dari industri biro perjalanan. Selain itu, kualitas pariwisata juga bisa memburuk,” kata Ketua DPD Asita Bandung, Budijanto Ardiansjah seusai rapat pleno DPP Asita di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Dia menjelaskan persaingan agen travel dengan aplikasi tiket online sangat ketat, terlebih agen travel memiliki biaya operasional yang tinggi misalnya seperti membayar pajak, biaya pelayanan dari SDM atau tenaga kerja hingga proteksi asuransi bagi calon penumpang.

“Ini menjadi pemicu persaingan tidak sehat antara travel agent dengan sistem online. Seharusnya pemerintah tanggap itu untuk membangun pariwisata yang baik dan benar, dan menata agen-agen online dengan tertib,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP ASITA Rusmiati mengatakan pelaku bisnis travel ini sudah menjerit dengan hadirnya aplikasi tiket online ini. Pemerintah harus sensitif apa maksud dan tujuan pemilik modal besar online travel itu investasi di online travel.

“Apakah kami harus berdemo juga agar pemerintah sensitif, jangan sampai pemodal besar memonopoli yang kecil, ” ujarnya

Seperti diketahui, sejak sepuluh tahun lalu kegelisahan mulai melanda para pengusaha biro maupun agen perjalanan wisata nasional. Pasalnya, mereka meramalkan akan datang era digital yang bakal mendisrupsi model bisnis mereka. Betul saja, hari ini ancaman itu kian nyata dengan bermunculannya online travel agent (OTA) nasional maupun global, seperti Traveloka, Tiket.com, dan AirBnB yang menggerus pangsa pasar bisnis travel konvensional.

Kekhawatiran ini lumrah mengingat besarnya pangsa pasar pariwisata di Indonesia. Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2017 ada sekitar 14 juta wisatawan mancanegara (wisman) dengan pengeluaran rata-rata sekitar Rp17 juta (kurs Rp14.155 per dolar AS), keseluruhannya setara Rp238 triliun. Lalu, ada 255 juta wisnus dengan pengeluaran rata-rata sekitar Rp700.000 yang keseluruhannya setara Rp178 triliun. Artinya, nilai pasar industri pariwisata Indonesia secara total mencapai Rp416 triliun.

Jika ditelaah lagi, pangsa pasar ini juga turut diperebutkan oleh OTA. Salah satunya adalah Traveloka yang menawarkan berbagai tiket untuk keperluan liburan mulai dari pesawat, hotel, kereta, hingga atraksi dan berbagai aktivitas lain. Sejak meluncur pada 2012 lalu, perusahaan kini memiliki lebih dari 40 juta pengguna layanan dan lebih dari 14 ribu mitra hotel. Belum lagi pemian OTA lain, seperti Tiket. com dan TripAdvisory. Secara umum, 81% wisatawan nusantara sudah menggunakan saluran digital (search engine, situs destinasi wisata dan OTA) dalam merencanakan perjalanan mereka.

Apa yang membuat OTA berkembang? Tidak bisa dipungkiri, perubahan perilaku wisatawan terutama generasi milenial yang selalu menginginkan kecepatan layanan, kemudahan layanan, dan harga yang murah telah memicu pertumbuhan OTA. Saking massive-nya, pangsa pasar OTA di Asia pada tahun 2017, termasuk Indonesia, diperkirakan telah mencapai US$146 miliar atau setara 37% dari total pangsa pasar industri pariwisata di Asia sebesar US$392 miliar (menurut riset Phocuswright dan CreditSwiss).