RUU Pertembakauan Salah Satu Cara Wujudkan Kedaulatan Petani

Oleh : Ridwan | Jumat, 24 Februari 2017 - 10:58 WIB

Kebun Tembakau
Kebun Tembakau

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Beberapa waktu lalu, Dewan Penasehat Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Emil Salim mengatakan, RUU Pertembakauan hanya akan menjerumuskan generasi muda bangsa ke dalam jurang kehancuran.

Emil menuding jika RUU inisiatif DPR ini ditanggapi pemerintah, sama saja terselip kepentingan industri rokok dan bau politik uang.

Menanggapi pandangan Emil Salim itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Parmuji menilai, para kelompok antitembakau telah gagal dalam membaca RUU Pertembakaun secara utuh.

"Kami menyayangkan sekali mereka begitu antipati terhadap RUU Pertembakauan. Mereka tidak mau memahami dengan cara pandang lebih luas, tentang pentingnya RUU Pertembakauan" terang Agus Parmudji dalam keterangan pers kepada media yang diterima INDUSTRY.co.id (24/2/2017).

RUU Pertembakauan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan petani di masa depan agar terlaksana. Ketika disahkan menjadi RUU, ini menjadi bukti nyata negara memiliki kebeperpihakan.

"Seharusnya kelompok anti tembakau itu jangan terlalu anti, seharusnya mereka mendukung karena untuk kepentingan petani tembakau yang hidupnya masih tergantung pada pertembakauan," tegas Agus.

Agus menilai, kelompok anti tembakau tidak paham dengan konstruksi pasal yang tertuang dalam RUU Pertembakauan. Pasalnya, semua pihak sudah diatur. Mulai dari etika merokok, kawasan tanpa rokok, larangan penjualan rokok di bawah 18 tahun, dan paling penting larangan impor tembakau.

Jika argumentasi kesehatan yang selalu jadi acuan, maka tidak akan ada titik temu dan tidak akan nyambung. Yang seharusnya kelompok anti tembakau itu juga berpikir dari sisi kepentingan petaninya.

"Kami tidak membenci orang yang tidak merokok, tidak membenci orang yang prokesehatan, tetapi kepentingan petani tembakau juga harus diperhatikan," tandas Agus.

Agus khawair, penolakan RUU Pertembakauan ini semata-mata juga pesan dari kepentingan asing. Mereka menolak bukan murni dari penolakan nurani, tapi karena ada tumpangan tertentu untuk mengganggu kepentingan bangsa ini.

"Makanya perlu sikap pemerintah dan legislatif sesungguhnya berpihak ke siapa. Kalau untuk petani penolakan ini apakah murni dari nurani atau ada penumpang gelap, " tutup Agus.

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Jembatan Ampera Palembang

Selasa, 17 Juli 2018 - 23:02 WIB

Kementerian PUPR Rehabilitasi Jembatan Ampera Palembang

Jembatan Ampera yang dibangun tahun 1962 dan selesai tahun 1965 tersebut memiliki panjang 1.177 meter dan lebar 22 meter.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung (Foto Ist)

Selasa, 17 Juli 2018 - 20:00 WIB

Ini Nama-Nama Menteri Kabinet Kerja Berpartisipasi Nyaleg

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja dan pejabat di lingkungan kepresidenan akan ikut berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada pemilihan…

Wapres Jusuf Kalla (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 17 Juli 2018 - 19:35 WIB

Cawapres Jokowi 2019 Harus Mampu Tingkatkan 15 Persen Suara

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan calon pendamping Joko Widodo dalam Pemilu 2019 harus dapat mendongkrak perolehan suara minimal 15 persen.

Danu Wicaksana, CEO TCASH (kiri) - (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Selasa, 17 Juli 2018 - 19:09 WIB

Buka Layanan Lintas Operator, Ini Tiga Keunggulan TCASH Wallet

TCASH secara resmi telah membuka layanan aplikasi TCASH wallet untuk seluruh operator telekomunikasi. Pelanggan lintas operator dapat menikmati beragam layanan transaksi non-tunai TCASH dengan…

Ilustrasi Jalan Tol (ist)

Selasa, 17 Juli 2018 - 18:55 WIB

BNI Beri Tambahan Kredit Jalan Tol Manado-Bitung

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk turut membiayai Proyek Jalan Tol Ruas Manado-Bitung, Sulawesi Utara, dengan memberikan tambahan fasilitas kredit modal kerja (KMK) dana talangan tanah…