Jokowi Geram Jika Masih Ada yang Remehkan Profesi Ojek Online

Oleh : Ahmad Fadli | Sabtu, 12 Januari 2019 - 15:35 WIB

Presiden Jokowi menghadiri silaturahmi nasional pengemudi online di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (12/1/2019).
Presiden Jokowi menghadiri silaturahmi nasional pengemudi online di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (12/1/2019).

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo menghadiri silaturahmi nasional pengemudi online di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (12/1/2019). Dirinya juga meminta pekerjaan pengemudi transportasi online jangan diremehkan, sebabnya pekerjaan ini mampu menghasilkan pendapatan yang lumayan besar setiap bulannya.

"Saya kadang-kadang marah dan jengkel kalau ada yang meremehkan profesi pengemudi transportasi online ini. Ini adalah sebuah pekerjaan yang mulia," ujarnya saat silaturahmi bersama pengemudi online di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (12/1/2019).

Pada kesempatan itu, dia bertanya langsung kepada salah satu pengemudi ojek online yang mendapatkan penghasilan kotor Rp200.000-300.000 per hari. Jika dikurangi biaya operasional seperti perawatan motor dan bensin dan hari libur maka penghasilannya sebesar Rp4 juta per bulan.

"Tadi saya tanya Pak Mulyono dari Go-Jek. Pak sehari income berapa? Iya pak, kadang Rp200-300 ribu tapi rata-rata Rp200.000 per hari. Kalau dikali 30 hari berarti sudah Rp6 juta," kata dia.

Selain itu, pekerjaan menjadi pengemudi transportasi online juga pekerjaan berani. Pasalnya, pekerjaan ini saat baru muncul mendapatkan penolakan dari berbagai pihak yang lebih nyaman dengan transportasi konvensional.

"Di mata saya kalian adalah orang-orang yang berani menembus batas berani keluar dari zona nyaman, berani keluar dari tradisi dan menjadi pelopor model pekerjaaan baru, model pekerjaan masa depan yaitu transportasi online," ucapnya.

Pada awal kemunculannya, transportasi online mendapatkan penolakan yang cukup keras dari kalangan pengemudi transportasi konvensional. Penolakan ini berupa lisan hingga fisik yang tak jarang turut meresahkan penumpang.

Untuk menjadi pengemudi transportasi online juga tidak mudah karena harus memiliki kemauan untuk mempelajari teknologi baru. Selain itu, harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan aplikator mulai dari besaran tarif hingga standar pelayanan.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar saat konferensi pers kinerja akhir tahun (Foto: Kemenperin)

Rabu, 16 Januari 2019 - 08:30 WIB

Empat Program Kerja Prioritas Kemenperin

Kementerian Perindustrian siap mengerjakan empat program kerja prioritas 2019 sebagai langkah strategis untuk membangun industri dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian agar lebih…

Ilustrasi hujan deras. (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 16 Januari 2019 - 08:25 WIB

BMKG Prakirakan Hujan Petir di Jaksel dan Jakbar

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi hujan disertai petir di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel) dan Jakarta Barat (Jakbar) pada Rabu (16/1/2019) siang hingga…

UOB Memperbarui Perjanjian Strategis Bancassurance dengan Prudential (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 16 Januari 2019 - 08:00 WIB

UOB Memperbarui Perjanjian Strategis Bancassurance dengan Prudential

United Overseas Bank Limited (UOB) hari ini mengumumkan telah diperbaruinya perjanjian strategis bancassurance regional dengan Prudential Group untuk 15 tahun. Biaya sebesar SGD1,15 miliar akan…

Pengunjung mengamati papan elektronik yang memperlihatkan pergerakan IHSG di gedung BEI (Foto Rizki Meirino)

Rabu, 16 Januari 2019 - 07:46 WIB

IHSG Bergerak Menguat Terbatas

Jakarta - Secara teknikal IHSG break out resistance dan upper bollinger bands sehingga terus bergerak menguat menguji FR261.8% dikisaran 6424. Indikator Stochastic bergerak terkonsolidasi pada…

Menkeu Sri Mulyani (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 16 Januari 2019 - 07:30 WIB

Rawan Penyelundupan, Penertiban Kawasan Batam Segera Dilakukan

Pemerintah meluncurkan Program Nasional Penertiban Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Timur Sumatera, demi memastikan penegakan hukum di daerah yang rawan penyelundupan.